www.MartabeSumut.com, Medan
Sekretaris Fraksi Nusantara (FN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE, mengimbau Gubsu Edy Rahmayadi segera mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU). Sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumut diaudit secara khusus.
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Bumdes Simalem Berdiri di Dairi, Targetkan Ekonomi Desa Unggul Mandiri
Pantauan www.MartabeSumut.com di gedung Dewan, kritik keras soal kondisi memprihatinkan ke-2 BUMD dilontarkan Zeira dalam Sidang Paripurna DPRDSU beragenda Pendapat Akhir (PA) 9 Fraksi DPRDSU terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) APBD Sumut 2021, Rabu siang (6/7/2022) di Jalan Imam Bonjol Medan. Zeira beralasan, kendati ke-2 BUMD kerap banyak menerima Dana Penyertaan Modal (DPM), toh masih saja belum menunjukkan kinerja baik.
BACA LAGI: FP-Golkar DPRDSU Dorong Gubsu Tingkatkan SDM Melalui Penurunan Kemiskinan di Sumut
BACA LAGI: DPP Sahkan DPD Hanura Sumut 2020-2025, Toni Togatorop: Kami Siap Mengawal Hati Nurani Rakyat
BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Rusdi Lubis: BPN Clean and Clear Lahan Sebelum Terbitkan HGU
Menurut dia, hingga kini PT PSU tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan perusahaan. Realitasnya dapat dilihat dari posisi Direktur Utama (Dirut) masih kosong alias belum ditetapkan secara definitif. Sementara kucuran DPM untuk PT PSU dari APBD Sumut mencapai sebesar Rp. 100 Miliar lebih. “Fraksi Nusantara menduga ada persekongkolan PT PSU dengan Pemprovsu sehingga jabatan Dirut PT PSU tidak kunjung ditetapkan,” sesal Zeira.
Gubsu Ditanya Kinerja Buruk Tirtanadi Sumut
Menyinggung Perumda Tirtanadi Sumut, anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu menyatakan urgensi melakukan audit khusus. Zeira menilai, manajemen Perumda Tirtanadi Sumut masih berkinerja buruk. Padahal DPM juga sering diterima. Belum lagi pemasukan tagihan masyarakat pelanggan yang diperkirakan miliaran rupiah setiap bulan. “Fraksi Nusantara DPRDSU menuntut penjelasan Gubsu terkait tata-kelola Perumda Tirtanadi Sumut,” cetus Zeira dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Kualitas Proyek APBD Sumut 2021 Rendah, Wakil Ketua Bappilu Hanura: Rakyat Terluka !
Evaluasi Dinas BMBK Sumut
Pada sisi lain, anggota Komisi C DPRDSU bidang keuangan ini mendorong Gubsu mengevaluasi Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut. Pasalnya, berdasarkan temuan Pansus LKPj APBD Sumut 2021, realisasi anggaran Dinas BMBK Sumut tidak berjalan optimal. Diantaranya pemeliharaan jalan/jembatan provinsi hanya terealisasi 50%. Begitu pula anggaran pelatihan konstruksi cuma terealisasi sebesar 31,99%. Kemudian banyak sekali proyek pembangunan asal jadi/kualitas rendah sehingga uang rakyat terkesan mubazir. “Kami menilai kinerja Dinas BMBK Sumut cukup buruk. Tolong Gubsu mengevaluasi,” imbaunya.
Reformasi Birokrasi OPD Sumut
Selanjutnya Zeira berbicara tentang pentingnya reformasi birokrasi terhadap semua institusi Pemprovsu. Dia memastikan, temuan-temuan DPRDSU di lapangan menunjukkan rendahnya kualitas proyek-proyek APBD Sumut TA 2021 pada beberapa OPD Sumut. Legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhan Batu, Kab Labusel dan Kab Labura tersebut menegaskan, birokrasi OPD Sumut yang cenderung “nakal” sebaiknya dievaluasi apalagi bila terbukti “bermain mata” dengan pihak ketiga (kontraktor) pelaksana proyek.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
SiLPA Tinggi = Pemprovsu Gagal
Belum berhenti, Bendahara DPW PKB Sumut itu menyesalkan tingginya angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 yang disampaikan Gubsu dalam Sidang Paripurna DPRDSU pada Selasa siang (5/7/2022). Bagi Zeira, angka SiLPA tinggi membuktikan ketidakmampuan atau kegagalan Pemprovsu mengelola/merencanakan anggaran kegiatan pembangunan. Akibatnya berdampak negatif terhadap realisasi belanja daerah yang kurang maksimal.
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Maksimalkan Penggunaan APBD Sumut
Zeira pun menyerukan Pemprovsu/OPD Sumut memaksimalkan penggunaan APBD Sumut untuk mewujudkan visi-misi Gubsu yaitu Sumut Bermartabat. Dia berharap program Pemprovsu kedepan bisa menggencarkan pembangunan infrastruktur pertanian berkelanjutan ke daerah-daerah subur pertanian di Sumut. Misalnya membangun waduk, embung serta irigasi sekunder/tertier (menuju ketahanan/kedaulatan pangan). “Termasuk harus terus menggali sumber-sumber pendapatan dan penerimaan pajak yang baru sesuai ketentuan berlaku,” simpul Zeira Salim Ritonga. (MS/BUD)
