www.MartabeSumut.com, Medan
Sekretaris Perkumpulan Masyarakat D14 HM Nezar Djoeli, ST, melakukan kunjungan wisata ke kawasan Danau Toba, Sabtu lalu. Di sana, Nezar menyaksikan kondisi Danau Toba tak seindah yang dibayangkan publik. Nezar mengatakan, selain infrastruktur jalan hampir 100 persen rusak parah, Danau Toba pun terlihat sepi dan tidak seramai era tahun 80-90 an. Nezar menyimpulkan, sinergi 8 kabupaten sekitar Danau Toba, Pemprovsu dan pusat masih belum seirama memajukan kawasan wisata Danau Toba.
BACA LAGI: Danau Toba jadi Tong Sampah Raksasa, Fahrizal Efendi Nasution Dukung Penolakan Relokasi KJA
BACA LAGI: Narkoba Masih Marak di Sumut, Rusdi Lubis Sindir Kepala BNN Soal Anggaran SDM Tinggi & Adu Kekuatan
Kepada www.MartabeSumut.com, kemarin, Nezar mengungkapkan, apa yang disaksikan adalah fakta situasi atas lemahnya kerjasama 8 Pemkab sekitar Danau Toba, Pemprovsu dan pusat menangani infrastruktur jalan menuju kawasan Danau Toba. “Sabtu lalu saya baru ke sana. Ternyata Danau Toba tak seindah yang dibayangkan. Sangat kita sayangkan Danau Toba bukan lagi target favorit sebagai tempat berlibur. Danau Toba sepi dan tidak seramai beberapa waktu lalu era 80-90 an. Kalau alasannya masih pandemi Covid-19, kenapa destinasi wisata sungai dan pegunungan di Berastagi lebih diminati wisatawan,” herannya via saluran pesan WhatsApp.
Penyebabnya Infrastruktur Rusak
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini menganalisa, sepinya Danau Toba tidak terlepas dari kondisi infrastruktur jalan ke kawasan wisata itu hampir 100 persen rusak parah. Termasuk pemandangan Keramba Jaring Apung (KJA) milik perusahaan dan masyarakat yang tidak seharusnya berada pada zona A1 alias kedalaman 0-50 Meter. Belum lagi di sepanjang ruas jalan Siantar menuju Parapat terdapat 4 titik longsor. Pada sisi lain, penataan wilayah menuju kawasan Danau Toba terlihat berantakan akibat bangunan-bangunan liar. Berserakan tak beraturan di pinggir jalan tanpa sentuhan penataan apalagi penertiban dari pemerintah lokal. Artinya, terang Nezar, semua persoalan tersebut sangat mempengaruhi semangat wisatawan datang ke Danau Toba. “Saya rasa belum terjalin harmoni atau kerjasama yang baik antara 8 pemerintah kabupaten sekitar Danau Toba, Pemprovsu serta pusat dalam penanganan infrastruktur jalan. Harusnya Kadis Binamarga dan Kadis Pariwisata Sumut sadar diri selaku perpanjangan tangan pemerintahan pusat untuk pembangunan kab/kota. Lihat dong realitas memprihatinkan itu. Jangan diam saja, lakukan aksi nyata. Katanya Danau Toba telah diterima sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) ? Lalu, kok saya lihat fakta miris infrastruktur jalan menuju Danau Toba,” sindir Nezar dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Tanggapi DPRDSU Pembersihan KJA di Danau Toba, PT Aquafarm Nusantara Andalkan Perpres 81/2014
Manfaatkan Kesempatan UGG
Politisi Partai NasDem ini meyakini, predikat UGG yang diberikan badan dunia terhadap Indonesia (Sumut) patut dimanfaatkan untuk ajang promosi gratis Danau Toba di luar negeri. Selanjutnya fokus mengelola objek pariwisata yang bisa mendatangkan devisa maupun PAD untuk pemerintahan Sumut bermartabat. “Jangan hanya saling tuding kebijakan dan kewenangan. Butuh bingkai kerjasama kuat meningkatkan potensi pariwisata kita yang tergolong “wah” di Sumut. Bawa usulan pemerintah kabupaten jika kewenangan suatu infrastruktur kategori jalan nasional. Bila jalan provinsi, ya dorong penganggaran melalui DPRD,” tegasnya.
BACA LAGI: Danau Toba Masuk UGG, Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen Ingatkan Sinergi 4 Unsur
BACA LAGI: GKT Masuk UGG UNESCO, Sekretaris Komisi A DPRDSU Tanya Blue Print Dispar Sumut & 8 Pemkab
Bagi Nezar, APBD tidak boleh diarahkan pada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Namun wajib disasar sesuai visi-misi Gubsu Edy Rahmayadi yaitu pemerintahan dan Sumut bermartabat. Tatkala Kadis Binamarga, Kadis Pariwisata atau para pejabat Sumut tak mampu bekerja, Nezar menyerukan supaya mundur teratur. “Bersinergilah dengan pemerintahan kabupaten saat mengeluarkan regulasi-regulasi penataan wilayah. Tolong ditata estetika atau tertibkan bangunan-bangunan liar di pinggir jalan menuju kawasan-kawasan wisata di Sumut,” imbau mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut itu, sembari mengkritisi RDP Komisi B DPRD Sumut beberapa waktu lalu lantaran mengambil tupoksi Komisi D DPRD Sumut bidang lingkungan. (MS/BUD)
