www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ebenejer Sitorus, SE dan Toni Togatorop, SE, MM, bingung. Heran menyaksikan ribuan hektare (Ha) sawah padi milik petani di Kab Asahan dan Kab Batubara masih mengandalkan tadah hujan kurun puluhan tahun. Akibatnya, selain ekonomi warga serba kekurangan lantaran cuma 1 kali panen 1 tahun, para petani juga tidak mampu mengembangkan lahan pertanian yang dimiliki.
Kepada www.MartabeSumut.com, Selasa siang (26/2/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Ebenejer dan Toni sepakat menyatakan persoalan fatal tersebut merupakan kelalaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Pemkab Batubara dan Pemerinah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Ebenejer menegaskan, hingga kini ribuan Ha sawah tadah hujan belum tersentuh irigasi atau pengairan. Anggota Komisi E membidangi Kesra ini membeberkan, tatkala menunaikan agenda Reses DPRDSU pada 15-22 Januari 2019 silam, ratusan warga Desa Sei Buah Keras dan Desa Aek Nauli Kec Medang Deras Kab Batubara mengeluhkan masalah irigasi. Termasuk petani di Kec Sei Suka Kab Batubara hingga masyarakat Desa Perbangunan Kec Sei Kepayang Kab Asahan. Nah, sepekan lalu, ungkap Eben, fakta kesedihan petani disampaikan lagi padanya saat menemui konstituen di Kab Batubara dan Kab Asahan. “Sumber air di beberapa desa sangat jauh sehingga tak ada saluran irigasi. Para petani “Curhat” dan bertanya pada saya. Kenapa Dinas Pertanian Pemkab Batubara, Pemkab Asahan dan Pemprovsu membiarkan ? Dimana peran Dinas Pertanian ke-3 institusi pemerintah,” singkap Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara itu melalui saluran telepon.
Petani Nyambi jadi Nelayan
Politisi Partai Hanura ini memastikan, ironis sekali melihat pola pertanian warga 2 kabupaten tanpa dukungan irigasi selama puluhan tahun. Artinya, masyarakat yang bertani tidak lagi memperoleh hasil padi maksimal. Sehingga perekonomian rakyat melorot dan tidak sedikit petani putar haluan “nyambi” menjadi nelayan. “Hebat kali kalau dalam 1,5 tahun mereka 2 kali musim tanam atau setiap tahun 1 kali panen. Secepatnya masalah begini kita bawa kepada Pemprovsu, Pemkab Asahan dan Pemkab Batubara. Kasihan rakyat,” cetus Eben dengan nada tinggi. Hal senada dilontarkan Toni Togatorop. Bagi anggota Komisi B DPRDSU membidangi perekonomian tersebut, pihak Pemprovsu, Pemkab Asahan, Pemkab Batubara bahkan pemerintah pusat perlu mengeluarkan terobosan pembangunan saluran irigasi. Ketua FP-Hanura DPRDSU itu mengingatkan, mustahil petani sejahtera bila bertahun-tahun dibiarkan mengandalkan sawah tadah hujan dan mesin pompa air. “Panen mereka 1 kali 1 tahun. Jelas kelalaian Dinas Pertanian Kab Asahan, Kab Batubara dan Pemprovsu. Butuh saluran air untuk sawah ribuan Ha di sana. DPRDSU segera mendesak pemerintah terkait,” tutup Legislator asal Dapil Sumut XI Kab Tanah Karo, Kab Dairi dan Kab Pakpak Barat ini. (MS/BUD)
