MartabeSumut, Medan
Sekira 300 jiwa warga Dusun Sekip Desa Suka Mulia Kec Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara (Sumut) ternyata masih hidup tanpa pasokan listrik dan air bersih sejak Indonesia merdeka. Sebab, hingga kini, populasi puluhan rumah tangga di sana hanya mengandalkan lampu teplok, lilin, genset dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fakta miris tersebut ditemukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Drs H Raudin Purba saat menunaikan agenda reses 4 Juni 2013. Kepada MartabeSumut di gedung DPRDSU, Senin (10/6/2013), politisi PKS itu membeberkan, ratusan warga Desa Suka Mulia sepakat menyatakan belum merdeka karena listrik dan air bersih tak kunjung direalisasikan pemerintah sampai saat ini. “Mereka mengeluhkan belum masuknya arus listrik dan air bersih sejak Indonesia merdeka. Padahal penghasilan daerah dari komoditas karet dan sawit cukup besar,” ujar anggota DPRDSU dari Dapil Langkat dan Binjai ini. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Raudin pun meminta warga membuatkan surat khusus untuk diteruskan kepada pihak terkait di Medan maupun ke Pemkab Langkat. “Saat bertemu dengan kepala dusun, kepala desa dan ratusan warga, aku mau nangis melihat kondisi desa mereka yang gelap gulita. Mereka pakai genset, lampu teplok dan lilin. Sedangkan air diperoleh dari sungai atau menampung hujan,” kata Raudin, sembari memastikan segera memanggil PLN Wilayah Sumut dan akan berkoordinasi ke Pemkab Langkat menyangkut pasokan air bersih. Ironisnya lagi, lanjut politisi PKS tersebut, bila musim kemarau tiba, ratusan warga akan semakin kesusahan untuk mandi. Sebab sungai kering sementara warga yang memakai sumur bor hanya bisa dihitung dengan jari.
Perlu Jalan Agropolitan
Sebelumnya, pada tanggal 3 Juni 2013, Raudin telah pula mengunjungi Desa Mencirim Kec Selesai Langkat. Di daerah ini warga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan agropolitan untuk mengeluarkan hasil bumi. Raudin mencontohkan, salah satu jalan penting menuju Desa Beruam terlihat sudah hancur total sepanjang 10 Km. “Mobil gak bisa masuk. Penghasilan warga dari berkebun mengakibatkan banyak biaya yang dibutuhkan karena tidak adanya jalan agropolitan. Bahkan Desa Beruam itu justru lebih dekat ke Kab Tanah Karo. Kita takut hasil bumi seperti sawit, durian dan rambung akan dijual ke Tanah Karo nantinya,” duga Raudin.
Tenaga Asing Tidak Sah di PT GIPEX
Sementara pada tanggal 5 Juni 2013, Raudin berkunjung ke Desa Tjg Pasir Kec Pangkalan Susu. Di sini masyarakat mempersoalkan keberadaan proyek Pembangkit Lisrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN Sumut yang disebut-sebut mempekerjakan orang asing tanpa dokumen sah. “Kontraktornya PT GIPEX. Perusahaan dituding warga tidak memberdayakan pekerja lokal,” ujarnya. Keberadaan proyek PLTU diakui Raudin merupakan kerjasama Indonesia dan China. Saat bertemu dengan manajemen PT GIPEX, Raudin mendapat informasi kalau tenaga asing yang sah berkeja berjumlah 122 orang. Sedangkan yang tidak sah mencapai 90 orang. “Tapi menurut pengakuan warga hampir ribuan tenaga asing masuk base camp setiap malam. Proyek itu telah berjalan selama 5 tahun dan bulan Oktober 2013 diperkirakan selesai. Dalam waktu dekat saya akan minta supaya digelar RDP gabungan DPRDSU bersama Komisi A, E, D dan instansi terkait,” yakin anggota Komisi A DPRDSU membidangi hukum/pemerintahan.
1.700 Ha Lahan Butuh Irigasi
Agenda reses terakhir ditunaikan Raudin di Kelurahan Hinai Kiri Kec Secanggang pada tanggal 7 Juni 2013. Menurut Raudin, di desa tersebut ada sekira 1.700 Ha lahan pertanian rakyat dari 4 kelurahan dan 4 desa yang tidak memiliki irigasi. Mendesaknya pembangunan irigasi diperolehnya berdasarkan laporan warga mengingat periode tanam petani yang cuma dilakukan 1 kali/tahun. Padahal seharusnya memungkinkan dilakukan 3 kali/tahun bila fasilitas irigasi tersedia. “Saat ini petani mengandalkan tadah hujan atau sumber air dari Sungai Wampu yang dikelola BWSS II. Perlu secepatnya dialokasikan dana dari APBD Sumut untuk pembangunan irigasi agar petani tidak mengalihkan fungsi pertanian menjadi perkebunan,” tutup Raudin. (MS/BUD)
