Raudin Purba: Aparat Jangan Kongkalikong Eksekusi 27 Perusahaan Perambah Hutan Register 40 di Palas

Bagikan Berita :

MartabeSumut, Medan

Aparat pemerintah pusat dan instansi penegak hukum terkait jangan ragu untuk menindak dan mengeksekusi 27 perusahaan yang diduga kuat melakukan perambahan hutan Register 40 di Kab Padang Lawas (Palas) Prov Sumatera Utara (Sumut) seluas 178. 508 Hektare. Sebab, selain telah merugikan negara triliunan rupiah, penegakan hukum tanpa kongkalikong dan pandang bulu akan memberikan efek jera di kemudian hari.

Peringatan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Drs H Raudin Purba, MPDI, kepada MartabeSumut, Selasa siang (2/9/2014) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. Menurut Raudin, setelah melakukan kunjungan lapangan ke kawasan hutan Register 40 pada Rabu (20/8/2014), selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan secara resmi kepada pejabat kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan kantor Kementerian Politik Hukum HAM (Kemen Polhukam) di Jakarta pada Kamis (28/8/2014), langkah konkret penuntasan masalah berada di tangan pejabat pemerintah/penegak hukum terkait. “Kita sudah menjalankan fungsi pengawasan berbentuk peninjauan, laporan dan koordinasi dengan institusi terkait. Sekarang kita mau lihat giliran pihak eksekutif menjalankan atau tidak. Aparat pemerintah dan penegak hukum saya ingatkan jangan kongkalikong bersama pengusaha. Eksekusi saja ke-27 perusahaan perambah hutan Register 40 di Palas itu,” imbaunya, seraya menambahkan, data awal 22 perusahaan perambah hutan Register 40 ternyata bertambah 5 sesuai data Kemenhut/Kemen Polhukam di Jakarta.

Temuan Lapangan Dilaporkan

Legislator membidangi hukum dan pemerintahan ini mengungkapkan, pada saat berkunjung ke Jakarta bersama Komisi A DPRDSU seperti Syamsul Hilal, Palar Nainggolan, Janter Sirait, Mulkan Ritonga, Ance Selian, Tonnes Sianturi, M Nuh, W Pane dan Ramli, berbagai temuan lapangan dari Kab Palas telah dibeberkan secara detail. “Di kantor Menko Polhukam kami diterima Pak Albertus Simanjuntak selaku Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi. Sedangkan di kantor Kementerian Kehutanan diterima Pak Bambang sebagai Dirjen Kehutanan,” singkapnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan, pejabat pada 2 kementerian sepakat menyatakan bahwa tindakan terhadap 27 perusahaan yang diduga merambah hutan Register 40 di Kab Palas tinggal menunggu waktu. Tatkala dikejar MartabeSumut kemungkinan “main mata” pejabat pusat dan perusahaan sehingga eksekusi terancam tak jelas,Raudin justru diam sembari melepaskan senyum kecut di bibir. Bagi dia, pemerintah pusat sebenarnya sudah mengetahui aktivitas perambahan yang dilakukan 27 perusahaan sejak tahun 1998 sampai sekarang. Namun Raudin mengherankan lambatnya kebijakan tegas pemerintah terhadap 27 perusahaan ilegal yang beroperasi. “Kata mereka sih menunggu waktu saja dari tim. Kelihatannya mereka serius, tapi gak tahu juga kedepan bagaimana,” ujarrnya. Makanya, imbuh Raudin lagi, Komisi A DPRDSU tetap mengingatkan supaya penegakan hukum diwujudkan cepat tanpa adanya konspirasi, main mata apalagi aksi kongkalikong. (MS/BUD)

Share this SambungFacebookTwittergoogle_plusEmailWhatsAppTelegram

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here