www.MartabeSumut.com, Medan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) saat ini jadi pihak yang mengelola event tahunan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Untuk tahun 2020, PT PPSU (Perseroda) menargetkan kontribusi ke kantong APBD Sumut dari Unit PRSU senilai Rp. 2,7 Miliar. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menyindir beberapa hal strategis. Diantaranya pemasukan itu dianggap kecil karena seharusnya bisa puluhan miliar. Termasuk lemahnya kegiatan pelestarian seni budaya Sumut di ajang PRSU hingga landasan hukum Pemprovsu menyerahkan pengelolaan PRSU kepada BUMD.
Pantauan www.MartabeSumut.com saat Komisi B DPRDSU memanggil pejabat PT PPSU (Perseroda) ke gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (14/1/2020), rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM dan Wakil Ketua Zeira Salim Ritonga, SE. Pejabat PT PPSU yang hadir meliputi Dirut Amir Makmur Nasution, Dirops Eko Sujatmoko, Kepala Unit PRSU Hanafi Harahap, Plt Kabag Keuangan T Nurmailiza dan Staf Urusan PRSU Adi Putra Harahap. Viktor Silaen menegaskan, event tahunan PRSU seyogianya meningkatkan PAD Sumut. Dengan lahan mencapai sekira 6 Ha di Jalan Gatot Subroto Medan, Viktor meyakini kalkulasi ekonominya harus membawa untung lebih besar. “Lahan yang bapak kelola itu memiliki investasi triliunan rupiah. Harusnya mampu menghasilkan puluhan miliar dong ke PAD Sumut,” cecar Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu.
Bendahara Partai Golkar Sumut ini juga mengingatkan urgensi pelestarian seni budaya dan kearifan lokal tatkala PRSU akan digelar tahun 2020. Jangan sampai, timpal Viktor, unsur sakral seni budaya 33 kab/kota di Sumut terabaikan. Begitu pula kondisi sarana parkir yang selalu meresahkan pengunjung PRSU. “TA 2019-2023 kalian bilang akan membangun gedung di kawasan PRSU. Mulai perbaikan infrastruktur, peremajaan kawasan serta peningkatan fasilitas pendukung publik. Intinya, PRSU patut jadi kebanggaan masyarakat Sumut. Baik melalui agenda kegiatan PRSU bahkan fasilitas kawasan lokasi yang representatif,” ingat Viktor.
BACA LAGI: DPRDSU Bahas FDT 2020, Ingatkan Kadis Pariwisata Sumut Jadwal Tepat & Swasta Ketua Panitia
BACA LAGI: Panggil PTPN 2, 3 & 4, DPRDSU Cecar Kebun Plasma di Madina, CSR Hingga Produksi Turunan
Apa Landasan Hukum Pemprovsu ?
Wakil Ketua Komisi B DPRDSU Zeira Salim Ritonga, SE, lebih keras lagi. Bagi politisi PKB Sumut ini, perlu dijelaskan apa sebenarnya landasan hukum Pemprovsu menyerahkan pengelolaan PRSU kepada BUMD PT PPSU. Idealnya, ucap Zeira, jika PT PPSU mengelola Unit PRSU, maka seharusnya semua urusan dimulai dari nol. Sebab fasilitas yang ada di kawasan PRSU sangat terbatas. Sementara lahan yang tersedia sekira 6 Ha disebutnya sangat dipaksakan. “Kalo BUMD PT PPSU mau dikembangkan di sana, saya lihat tidak terlalu menjanjikan. Saya bukan pesimis ya, cuma tolong dipikirkan matang-matang agar jangan sia-sia uang rakyat,” tegasnya. Legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhan Batu, Kab Labusel dan Kab Labura tersebut mempersoalkan juga orientasi PT PPSU kedepan. Apakah hanya mau sekadar mengelola event PRSU melalui pameran dan ajang seni budaya daerah, atau kelak dipakai sebagai tempat komersial seperti Jakarta Expo. “Makanya fokus saja. Mohon dijelaskan kenapa PRSU dikembangkan oleh BUMD PT PPSU,” selidik Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU tersebut.
BACA LAGI: Komisi B DPRDSU Miris, Serapan Anggaran Diskanla Sumut 2019 Rendah & Usulan Dana 2020 Kecil
Nama PRSU Diganti jadi Sumut Fair
Menyahuti pertanyaan kalangan legislator, Dirut PT PPSU, Amir Makmur Nasution, mengaku telah membuat beberapa program. Dia menjelaskan, selama ini di kawasan PRSU hanya ada event kurun 1 bulan kegiatan. “Selebihnya tidur. Kini dibawah naungan PT PPSU, kita punya program harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Tiap bulan pameran. Makanya nama PRSU kita ganti jadi Sumut Fair,” akunya. Amir melanjutkan, pihaknya sudah 2 kali menggelar event besar. Yaitu road race dan festival music. Kemudian ada pula fasilitas tenant kuliner. Amir menyatakan PT PPSU segera menerapkan kawasan bisnis seperti pusat jajanan Merdeka Walk. “Maret – April kita jadwalkan Sumut Fair. Banyak kegiatan. Kita sudah 48 kali gelar PRSU. Program kegiatan bulanan telah kami wacanakan dengan mengundang 6 Event Organizer (EO) yang programnya baik dan besar kontribusi setiap PRSU,” klaim Amir sepihak, sembari menambahkan, penyelenggaraan Sumut Fair bekerjasama dengan EO PT Harmoni Muda Inovasi. Sejak 2016, imbuh Amir lagi, pelaksanaan PRSU sudah memunculkan perubahan. Pasalnya, ketika PRSU dikelola Yayasan, tahun 2015 ke bawah rata-rata 140 ribu pengunjung yang datang. Namun 2016 ke atas terjadi kenaikan signifikan. “Tahun 2016 dikelola secara profesional dan ada lonjakan 275 ribu pengunjung. Tahun 2018 kontribusi Rp. 1,8 Miliar, tahun 2019 kontribusi Rp. 2 Miliar dan tahun 2020 sudah kontrak bersama EO dengan prediksi mencapai Rp. 2,7 Miliar,” terangnya.
BACA LAGI: Serapan Anggaran 49,15 %, Komisi B DPRDSU Sindir Pelatihan Diskop & Potret Buram Koperasi
Soal pembangunan gedung baru, Amir mengatakan dananya murni diambil dari kas perusahaan lantaran PT PPSU tidak memiliki dana penyertaan modal dari Pemprovsu. Menyinggung parkir kendaraan pengunjung, Amir tidak mengingkari selama ini kerap menuai persoalan. Dia beralasan, masalah timbul akibat ada 4-5 organisaai pemuda setempat yang mengelola parkir. “Tapi sekarang kita berdayakan mereka dan rekrut sebagai tenaga kerja tanpa seragam organisasi apapun. Kantor-kantor sekitar areal PRSU banyak yang luas, kita bakal kelola seizin mereka,” tutup Amir. (MS/BUD)
