www.MartabeSumut.com, Medan
Tatkala menyampaikan pidato kenegaraan peringatan HUT ke-74 RI di Jakarta pada Jumat pagi 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dan studi banding para pejabat, aparat bahkan wakil rakyat. Alasan Jokowi, semua sudah ada di Indonesia sehingga kurang tepat jauh-jauh pergi ke luar negeri. Menanggapi sentilan Presiden Jokowi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ir Juliski Simorangkir, MM, menyatakan setuju sebab banyak anggaran negara keluar secara tidak efektif.
Kepada www.MartabeSumut.com di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini, Juliski menilai, Kunker/studi banding pejabat, aparat dan wakil rakyat ke luar daerah bahkan luar negeri sebenarnya masih perlu tapi harus dibatasi hal-hal yang urgen. Pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif diajaknya merenung dengan melihat realitas era kecanggihan telekomunikasi yang memungkinkan umat manusia memperoleh informasi melalui internet, media komunikasi dan media sosial. “Kunker dan studi banding masih perlu. Dibatasi saja sesuai kegiatan berskala prioritas primer. Khusus legislatif, saatnya mengurangi Kunker ke luar daerah. Lebih bermanfaat ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing menemui konstituen ketimbang pergi ke provinsi lain,” ujarnya melalui saluran telepon. Politisi PKPI ini juga menolak bila out come (hasil) dari suatu Kunker dan studi banding cenderung tidak jelas dirasakan masyarakat. “Gak juga sih. Asalkan yang dilihat di daerah lain atau luar negeri itu terkait realisasi produk regulasi. Namun memang tak perlu berlebihan atau terlalu sering,” ingatnya.
Pada sisi lain, anggota Komisi E DPRDSU bidang Kesra ini pun mencontohkan pembuatan buku APBD Sumut setebal 20 Cm. Menurut dia, buku tersebut memang diperlukan sebagai bahan literasi resmi. Namun fisiknya yang sangat tebal justru membuat pengadaan buku terkesan memboroskan anggaran. “Bukan mustahil pengadaan buku APBD sengaja dibuat tebal-tebal lantaran sesuatu yang tidak signifikan ? Apakah buku APBD Sumut yang tebal itu dibaca atau cuma formalitas aja dicetak setiap tahun,” sindirnya bertanya. Juliski khawatir, pencetakan buku APBD Sumut yang sangat tebal berorientasi menghabiskan anggaran karena merupakan proyek tahunan pemerintah yang terjadwal. Bagi Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini, dari pada membuang anggaran sia-sia, lebih baik uang rakyat diprioritaskan memperkuat jaringan fasilitas/pelayanan kesehatan rakyat serta optimalisasi teknologi WiFi di kantor-kantor pemerintah dan kawasan publik. Dengan demikian, simpul Juliski, semua pihak bisa mengakses hak untuk sehat, memperoleh kebutuhan informasi, komunikasi dan edukasi secara terbuka tanpa batasan apapun. “Semoga kedepan uang rakyat dialokasikan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan mendesak yang diperlukan rakyat. Sentilan Pak Jokowi jadi otokritik buat wakil rakyat, pejabat dan aparat,” tutup Ketua DPP PKPI Provinsi Sumut tersebut. (MS/BUD)
