
www.MartabeSumut.com, Medan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di beberapa wilayah Indonesia khususnya Kota Medan dan Kota Sibolga Provinsi Sumut harus berhasil menurunkan angka positif Covid-19. Sebab, PPKM Darurat adalah jawaban bahwa sebelumnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kurang membuahkan dampak signifikan.
BACA LAGI: Sekda Nias Utara Ditangkap Saat Dugem, Dhody Thahir: ASN Jangan jadi Contoh Buruk !
BACA LAGI: Dapil Sumut 6 DPRDSU Laporkan Reses, Zeira Salim Sesalkan Peredaran Narkoba Marak di Kab Labura
BACA LAGI: Medan & Sibolga PPKM Darurat, DPRDSU Batalkan Kegiatan 12 – 20 Juli 2021
BACA LAGI: Komisi A Tidak Nongol, RDP DPRDSU “Kasus Sampali” Ditunda
BACA LAGI: DPRDSU Bahas Kasus Complain PPDB Online, Viktor Silaen: Umumkan Terbuka Seleksi Zonasi
BACA LAGI: Warga Natumingka Bentrok dengan PT TPL, Ketua Komisi B DPRDSU: Kita Jadwalkan RDP Panggil Para Pihak
Harapan tersebut dilontarkan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Dhody Thahir, SE, MBA, kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (16/7/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Sekretaris FP-Golkar DPRDSU ini menilai, keputusan pelaksanaan PPKM Darurat wajib dijalankan secara tegas dan konsisten. “Waktu PSBB dulu kan pelaksanaannya kurang berhasil. Dengan adanya PPKM Darurat sekarang, ya kita harap berjalan baik. Paling tidak terjadi penurunan angka positif Covid-19 pada aras Sumut dan Nasional,” ujarnya.
BACA LAGI: OPD Sumut Minim Hadir Paripurna, Ketua F-Nusantara DPRDSU Minta Pimpinan Dewan Warning Gubsu
Butuh Konsistensi Sikap
Dhody memastikan, keberhasilan pelaksanaan PPKM Darurat membutuhkan konsistensi sikap aparat, berbagai unsur pemerintah serta semua pemangku kepentingan. Tidak boleh tarik ulur apalagi setengah hati karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. Menurut dia, penerapan PPKM Darurat di lapangan patut mengedepankan sinergi bersama dalam menurunkan gravik positif Covid-19. “Saya rasa kebijakan PPKM Darurat menuntut konsistensi pemerintah. Utamakan keselamatan publik. Antisipasi ruas jalan yang disekat. Kita lihat masih ada saja warga mencari alternatif jalan lain. Petugas perlu jeli,” ungkapnya.
BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU: Seimbangkah Kontribusi Sumut ke Pusat Dibanding DAU/DAK ke Sumut ?
BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !
Pemerintah Subsidi Usaha Kecil
Terhadap Gubsu, Pemko Medan dan Pemko Sibolga, Dhody menyarankan pemberian subsidi kepada para pengusaha kecil. Alasannya, timpal Dhody lagi, penutupan usaha sementara dan pembatasan operasi saat PPKM Darurat nyata memberi imbas pada pendapatan. “Makanya Pemerintah Daerah menopang usaha kecil. Pendapatan pengusaha kecil itu pas-pasan, loh. Sehingga harus disubsidi,” ingatnya.
BACA LAGI: Pandangan F-Nusantara DPRDSU Soal APBD Sumut 2020, Zeira Sentil Pekerjaan Pemprovsu Carut-Marut

VIDIO: KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan 500 Masker Gratis Terhadap Pengendara Umum di Depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
Sedangkan buat seluruh masyarakat Sumut terutama warga Medan dan Sibolga, legislator asal Dapil Sumut 5 Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara ini menyerukan ikut mendukung kelancaran PPKM Darurat. Termasuk mematuhi PPKM Darurat dan tidak kendor menjalankan Prokes Covid-19. Perlu diketahui, kalau sebelumnya PPKM Darurat dijadwalkan sampai 20 Juli 2021, kin beredar kabar bahwa pemerintah pusat akan memperpanjang hingga akhir Juli 2021. (MS/BUD)