www.MartabeSumut.com, Medan
Dari 34 lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi yang ada di Indonesia, cuma DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) saja yang mendirikan prasasti Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA). Itulah sebabnya, 8 poin kesepakatan 10 negara ASEAN yang meliputi bidang teknik, kedokteran dan akutansi, harus terus ditingkatkan kualitasnya.
Imbauan tersebut dilontarkan Plt Gubsu HT Erry Nuradi, saat meresmikan monumen/prasasti kesiapan MEA di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (31/12/2015) pukul 15.57 WIB. Menurut Plt Gubsu, setidaknya ada 8 poin kesepakatan awal MEA yang sudah disetujui 10 pimpinan negara ASEAN sejak KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1997 dan KTT ASEAN di Bali tahun 2003. Diantaranya bidang teknik (arsitektur, sipil), kesehatan (kedokteran umum, kedoktran gigi dan perawat) serta akutansi. “Saya apresiasi inisiatif kesiapan yang dilakukan Pansus MEA DPRDSU sebab cuma DPRDSU yang bikin prasasti MEA dari 34 DPRD provinsi se-Indonesia. Sebenarnya momentum MEA sudah lama. Kita tidak boleh lagi bilang tidak siap. Makanya, kalo ditanya teman-teman media, saya selalu jawab siap tak siap the show must go on,” cetus Plt Gubsu.
Jangan Salahkan Tenaga Asing Kerja di Indonesia
Empat bulan terakhir, lanjut Plt Gubsu, 8 poin kesepakatan telah terasa melalui kegiatan nasional di Sumut semisal Muktamar IDI dan kegiatan nasional Sarjana Akutansi. “Jadi bila ada perawat dari Thailand atau negara ASEAN lain yang punya skill pada 8 poin kesepakatan sekaligus mampu berbahasa Indonesia, ya jangan salahkan mereka bebas bersaing dengan kita. Itulah tantangan. Belum lagi insinyur-insinyur asing yang datang bekerja di Sumut/Indonesia. Jangan sampai kita kalah bersaing atau cuma penonton yang baik,” ingatnya. Tujuan MEA, ujar Plt Gubsu lagi, semata-mata menjadikan negara ASEAN memiliki persaingan ekonomi tinggi, bebas memasukkan barang/jasa dan sebagai kawasan terintegrasi dalam perekonomian global. Keberadaan MEA disebutnya strategis dalam tataran meningkatkan kualitas dan kuantitas perekonomian 10 negara ASEAN. “Kita harus jadi tuan rumah dan pintu gerbang. Ada 2 sisi mata uang yang perlu kita cermati bakal timbul. Pertama, kualitas/kuantitas produk barang/jasa serta mutu sumber daya manusia (SDM) terhadap 9 negara asing ASEAN. Kedua, jadi bumerang bila tidak dimanfaatkan dengan baik,” bebernya, sembari memastikan, era MEA yang telah dimulai sejak 31 Desember 2015 akan membuat hambatan perdagangan cenderung tidak ada lagi, laju ekspor tinggi, lapangan kerja serta perdagangan bebas kian pesat karena barang impor cukup banyak. Pada sisi investasi, Plt Gubsu mengakui Indonesia masih kurang mengikat terhadap usaha asing yang datang lantaran regulasi investasi belum cukup kuat melindungi alam dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pada sisi tenaga kerja, Plt Gubsu menyatakan lebih berkembang karena SDM yang dibutuhkan di Indonesia meningkat termasuk di luar negeri. “Terimakasih kepada seluruh stake holder dan Pansus MEA DPRDSU. Selamat tahun baru 2016, semoga kita semua lebih beruntung,” tutup Plt Gubsu.
Pansus MEA Bekerja 8 Bulan
Sebelumnya, Ketua Pansus MEA DPRDSU Ikrimah Hamidy, SE, MSP, melaporkan, Pansus sudah 8 bulan bekerja dengan 22 anggota. Politisi PKS itu mengatakan, tema yang diambil Pansus berbunyi “Bersinergi Bersama”. Beberapa RDP dengan sektor kesehatan, rumah sakit, bidang energi, Hiswana Migas, Serikat Pekerja, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda dan instansi terkait, kerap dilakukan demi mencapai target perhatian serius Pemprovsu dan kab/kota terhadap kesiapan memasuki MEA. “Kami bersinergi untuk menghasilkan Ranperda Gubsu terkait MEA. Pansus MEA DPRDSU juga mengundang KPU dan Panwas agar tidak melupakan momentum MEA sebelum Pilkada 9 Desember 2015 lalu. Issu MEA perlu dibawa dalam debat-debat kandidat. Kita masih punya waktu cukup,” ujar ikrimah. Gedung rakyat dinilainya sangat penting untuk membuat monumen dan prasasti MEA. Sehingga Pansus ikut menghadirkan Apindo, Kadin, Hiswana Migas, IDI, ISEI, PHRI dan stake holder terkait. Wakil Ketua DPRDSU Parlinsyah Harahap dan Ketua APINDO Sumut Parlindungan Purba juga menyampaikan sambutan. Selain jajaran pimpinan SKPD Sumut, tampak hadir beberapa anggota DPRDSU seperti Aripay Tambunan, Muchrid Nasution, Indra Alamsyah, Siti Aminah dan Ramses Simbolon. Pantauan www.MartabeSumut.com, dalam prasasti MEA terlihat Plt Gubsu HT Erry Nuradi membubuhkan tandatangan. Disusul tandatangan Ketua DPRDSU H Ajib Shah, S.Sos, 4 Wakil Ketua DPRDSU, Ketua Pansus MEA DPRDSU Ikrimah Hamidy ST, MSP dan Wakil Ketua Pansus MEA Ahmadan Harahap. Selanjutnya ada tercantum 22 nama anggota Pansus MEA DPRDSU di prasasti. Lalu terlihat pula dukungan 6 lembaga di prasasti melalui logo/nama dan jabatan diantaranya Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara, Ketua APINDO Sumut Parlindungan Purba, Ketua IDI Sumut dr Suhelmi, SP.B, Ketua Hiswana Migas Sumut Rajali Husein, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sumut Prof Dr Ramli, SE, MSi serta Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Denny S Wardhana. (MS/BUD)
