www.MartabeSumut.com, Medan
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) beragenda mutasi dan honor Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) Kab Batubara, Kamis pagi (8/12/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam kesempatan itu, beberapa PLKB bercerita sambil menangis karena dimutasi Kepala Badan PPKB sewenang-wenang dan menuding uang honor dipotong sepihak oleh Ka UPT Kec Sei Suka.
Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc dan Wakil Ketua H Zahir, MAP. Pihak eksternal tampak Ka Perwakilan BKKBN Sumut Tema Zarozeka, Kaban PPKB Batubara Budianto, S.Sos, Ka UPT PPKB Kec Sei Suka Nani Herawati dan beberapa PLKB seperti Pasti br Sinaga, Dahlina, Karmila Perangin-angin, S br Butar-butar serta Sri Ratna Dewi. Setelah mendengar keluhan PLKB, Wakil Ketua Komisi E DPRDSU H Zahir mengingatkan BKKBN Sumut, PPKB Batubara dan Ka UPT Kec Sei Suka agar segera mengembalikan posisi awal PNS PLKB. “Ibu-ibu sangat marah, ada apa ya? Tidak boleh kita buka-bukaan aib begini. Kedepan perbaikilah. Saya rasa ada yang tidak baik dan harus diperbaiki. Mari bekerja dari hati,” ingat Zahir. Sementara Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung mengeluarkan 4 rekomendasi RDP. Diantaranya: mutasi/pemerataan PNS harus mengikutkan Baperjakat, pengembalian stabilitas PNS/kenaikan pangkat di PPKB Batubara, BKKBN Sumut melakukan investigasi semua sisi untuk memperbaiki situasi termasuk dugaan sunat anggaran honor PLKB serta pemberian dokumen-dokumen kegiatan dan anggaran agar DPRDSU bisa ikut memantau.
Sebelumnya, PLKB PPKB Batubara Pasti br Sinaga menangis tersedu-sedu saat bicara. “Kami terkatung-katung Pak. Dimutasi karena dituding melawan perintah Kaban PPKB. Belum jelas status kami. Kami tidak terima SK perpindahan. Mutasi kami tidak sesuai PP 100/2000,” keluhnya. Dahlina menambahkan, sebagai PLKB, ada dana yang disuruh teken tapi tidak dilakukan sebab jumlahnya tidak sesuai. “Kami disuruh teken honor Rp. 250 ribu tapi diberi cuma Rp. 150 ribu. Kami tak mau makanya dimutasi. Saya dipindah ke Kec 50 lalu ke Kec Air Putih. Saya jadi PLKB diminta uang Rp. 5 juta. Belum 6 bulan kok sudah dipindahkan,” herannya tersedu-sedu. Hal senada disampaikan S br butar-butar. “Kami minta honor Rp. 250 ribu namun dikasi Rp. 150 ribu. Hina kali kami dibuat Ka UPT Sei Suka,” ungkapnya sedih..
Honor PLKB dari APBN
Ka Perwakilan BKKBN Sumut Tema Zarozeka mengatakan, Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) meliputi honor bagi PLKB turun ke lapangan, Rakor Desa hingga Rakor Kecamatan. “Operasionalnya Rp. 200 ribu/PLKB. Tahun 2016 dialokasikan Rp. 926.824.000 dari APBN untuk total semua kegiatan di Kab Batubara. Lalu kita revisi jadi Rp. 593.424.000. Yang sudah SPj Rp. 402 juta sampai September 2016. Mereka buat laporan pertanggungjawaban kerja saat turun ke lapangan,” singkapnya. Tema menegaskan, para PLKB sudah mengadu ke BKKBN Sumut. Kemudian menjelaskan bahwa BKKBN Sumut tidak memotong uang PLKB Batubara. Pihak kabupaten juga disebutnya mengakui uang yang diterima dari BKKBN Sumut tidak ada pemotongan. “Setahun 6 kegiatan dan seharusnya 1,2 juta/PLKB. Biaya operasional Rp. 200 ribu/PLKB dan Rakor Desa Rp. 200 ribu. Rakor Kecamatan memang tugas Ka UPT tapi Rakor desa ya PLKB yang kerjakan” akunya. Kaban PPKB Batubara Budianto, S.Sos menjelaskan, dana honor bertujuan memperkuat program KB di lapangan. Dia merinci, honor untuk Rakor Kecamatan Rp. 300 ribu/PLKB sekali gerak, Rakor Desa Rp. 200 ribu/PLKB, pertemuan lengkap Rp. 200 ribu dan pembinaan peserta KB Rp. 200 ribu. “Yang mengerjakan semua itu PLKB. Namun informasi dari Ka UPT mereka tidak melaksanakan. Makanya saya tanya BKKBN Sumut apa boleh dikerjakan Ka UPT dan dijawab boleh,” ujar Budianto, seraya membantah menerima uang pindah Rp. 5 juta karena usulan pindah dari Dinas Kesehatan kepada PPKB. KUPT Kec Sei Suka Nani Herawati menanggapi, dana Rp. 750 ribu untuk PLKB Desa Sei Suka tidak benar. “Memang down payment (DP) saya kasih Rp.150 ribu sebab menunggu kerjaan mereka selesai,” tepis Nani. (MS/BUD)
