Pihak Rumah Sakit “Usir” Pasien BPJS Belum Sembuh, Toni Togatorop: Usut, Nodai Nilai Kemanusiaan !

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM (kiri) bersama mantan Gubsu H Syamsul Arifin, SE. (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago menyentil pihak BPJS Kesehatan dan pengelola rumah sakit (RS) lantaran memulangkan pasien sebelum sembuh. Irma menegaskan, “pengusiran” pasien yang belum sehat sama saja melanggar UU. Hal senada dilontarkan anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih. Dia menyesalkan temuan tentang pasien belum sembuh dipulangkan manajemen RS.

BACA LAGI: Lawan Narkoba, Anggota DPRDSU Erwinsyah Tanjung Ingatkan Sekolah & Orangtua di Labusel Awasi Pergaulan Anak

BACA LAGI: Oknum Lapas Binjai Cabuli Gadis, Kadiv Pas Kemenkumham Sumut: ASN itu Ditindak Tegas ! 

BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam

BACA LAGI: PT Dirga Surya Habiskan Rp 9,6 M Beli Mesin Gabah, Zeira Salim Heran Bisnis Hotel jadi Pertanian

BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal

BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen

BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa

BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi

BACA LAGI: Jalan Kenduri Raya di Kawasan Industri Sunggal Rusak, Toni Togatorop Sentil Bupati & Kadis PU DS

BACA LAGI: Bahas Jalan-Jembatan Rp.2,7 T, Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution Warning Muncul Multi Problem Usai Gubsu Menjabat

BACA LAGI: UU Ekstradis RI – Singapura Disahkan, Toni Togatorop: Ampuh Seret Pelaku Kejahatan Korupsi, TPPU & Teroris

BACA LAGI: Kadiv Yankumham Kemenkumham Sumut Sambut UU Ekstradisi RI – Singapura, Buronan Tidak Bisa Sembunyi lagi di Singapura

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Gandhi Siregar Miris Amati Jalan Nasional di Sumut Banyak Berlubang

BACA LAGI: Rencana Pegawai Honor Tirtanadi Sumut jadi Outsourcing, DPRDSU Ingatkan Persoalan Baru

BACA LAGI: Jelang Natal Terjadi Bom Bunuh Diri di Bandung, Ketua DPRDSU: Negara Masih Dihadapkan Radikalisme

BACA LAGI: Dorong Pemprovsu Wujudkan Gerakan T3, Politisi Hanura Toni Togatorop: Bumi Selamat, Ekonomi Rakyat Meningkat

BACA LAGI: Reses 24-30 November, Anggota DPRDSU Irwan Simamora Sentil Kehadiran OPD Sumut

Realitas miris tersebut langsung membuat Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, angkat suara. Secara tegas Toni mendukung sikap anggota Komisi 9 DPR RI. “Wah, ngeri kali memang sikap pengelola rumah sakit yang mengusir pasien BPJS Kesehatan padahal belum sehat. Saya amati selalu terjadi di RS pemerintah dan swasta. Saya minta diusut tuntas RS gituan. Mereka menodai nilai-nilai kemanusiaan,” geram Toni kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (16/1/2023).

BACA LAGI: Dituduh Pungli Bansos 15 Sekolah di Medan Utara, Anggota DPRDSU Aulia Aqsa Dukung Penegak Hukum Menyelidiki

BACA LAGI: Kerusakan Jalan Nasional Ganggu Arus Ekonomi, Toni Togatorop: Gubsu Proaktif Bicara ke Pusat & DPR RI

BACA LAGI: Sampaikan 5 Sikap, FP-Hanura DPRDSU Ingatkan Kesetaraan Gender dalam Struktur Pemprovsu

BACA LAGI: Pemilih Pemula Cerdas Gilas Politik Identitas, KAMMI & AMPR Sumbar Gelar Diskusi Publik

BACA LAGI: Imbau BPJS Kesehatan Pusat Benahi Sistem: Jaringan Pendaftaran Terganggu, Ratusan Pasien RSUP Adam Malik Menggerutu

BACA LAGI: Waspadalah, Scammer “Bank Mandiri Care” Beraksi, Nasabah Bank Mandiri Medan Nyaris Tertipu

Pelayanan Tidak Profesioal

Berbicara via ponselnya, anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini melanjutkan, hingga kini RS di wilayah Provinsi Sumut bahkan penjuru Tanah Air menampung pasien BPJS Kesehatan namun sering terindikasi menerapkan pelayanan tidak profesional. Toni mengungkapkan, memang banyak warga (pasien) belum sehat diusir secara halus oleh pihak RS dengan dalih rawat jalan sesuai pemeriksaan medis atau petunjuk dokter. “Tidak sedikit rakyat cerita ke saya. Mereka bingung, resah, risau, cemas dan terdiam akibat disuruh pulang rawat jalan. Hanya bisa protes dan kesal di dalam hati. Anehnya, 2 kali 1 minggu tetap juga pasien disuruh kembali untuk konsultasi di poliklinik RS. Kan pasien jadi susah. Jangan lupa, setiap RS (kerjasama) mengklaim biaya semua pasien BPJS Kesehatan ke Negara. Kok tega-teganya mereka membuat batasan rawat inap dan mengusir pasien belum sembuh dari rumah sakit,” sesal Toni dengan nada tinggi.

BACA LAGI: Dianggap “Mesin Pembunuh”, Fahrizal Nasution Desak Bupati Madina Usulkan Pencabutan Izin PT SMGP ke Kementerian

BACA LAGI: Usir Pengacara Saat RDP, Komisi C DPRDSU Zeira Salim Selidiki Aset AIJ

BACA LAGI: R-APBD Sumut 2023, Politisi Hanura Sentil OPD Jangan Copypaste & Imbau DPRDSU Tidak Asal “Ketok Palu”

BACA LAGI: Ranperda P-APBD Sumut 2022, Ketua FP-Demokrat DPRDSU Tondi Roni Tua Tolak Kenaikan Harga BBM

BACA LAGI: FP Hanura DPRDSU Ebenejer Sitorus: Realisasi Belanja APBD Sumut Harus Patuhi UU Supaya Jangan Tersandung Hukum

BACA LAGI: Ini 14 Pasal Krusial Masuk RUU KUHP

Mulai Usut dari RS

Ketua DPD Asosiasi Pedagang Petani (Aspatan) Sumut itu mengaku kurang tahu persis apakah ada regulasi BPJS Kesehatan soal pembatasan waktu rawat inap pasien. Bila ternyata tidak ada, Toni memastikan pengusutan bisa dimulai terhadap pengelola RS dan dokter yang mengeluarkan keputusan memulangkan pasien. Saking kesalnya, Toni pun menyatakan biaya pasien-pasien BPJS Kesehatan bukan mustahil di-mark-up oleh manajemen RS. Ketika terjadi KKN antara oknum manajemen RS, BPJS Kesehatan serta dokter, Toni meyakini penyalahgunaan uang Negara telah dilakukan orang-orang tidak bertanggungjawab.

BACA LAGI: Menkeu Cemaskan El Nino Ancam Pertanian 2023, Ketua Aspatan: KDh di Sumut Gencarkan Diversifikasi

BACA LAGI: Soal Revisi UU Sisdiknas, Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qamar: Jangan Kerdilkan Guru PAUD !

BACA LAGI: Peta Indikatif Gambut di Sumut, DPRDSU Rekomendasikan Dishut Surati KPH & Identifikasi Keresahan Warga Humbahas

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution Minta Penghentian Aktivitas di Lahan Sengketa Eks HGU PTPN 2 Sampali

BACA LAGI: Ranperda APBD Sumut 2023, Ketua FP-Golkar DPRDSU: Proyek Jalan Rp. 2,7 T Berpotensi Langgar Hukum & Bertentangan UU

BACA LAGI: Fahrizal Nasution: Komisi D DPRDSU Rekomendasikan Tambahan Rp.18,5 M Bangun Rumah Layak Huni Warga Sumut

Bongkar Sindikat Pelayanan Kesehatan Rakyat

Bagi dia, sindikat/jaringan kejahatan pelayanan kesehatan rakyat yang sengaja melanggar regulasi/UU patut diselidiki jajaran penegak hukum. Karena selain menodai harkat kemanusiaan serta HAM, pemulangan pasien belum sembuh dari RS adalah perilaku sesat yang merusak nama baik Negara. Toni memastikan, BPJS Kesehatan merupakan program mulia Negara demi persamaan hak rakyat menerima layanan kesehatan. Sehingga tidak boleh dinodai, disalah-terapkan apalagi dimanfaatkan untuk menggerogoti uang Negara. “Saya rasa perlu pengawasan ketat dari aparatur terkait dan lembaga independen. Penegak hukum, LSM, wartawan dan publik perlu mengawasi. Lindungi hak-hak pasien. Layani pasien rawat inap sampai sembuh. Kalo pasien dipulangkan, gimana bila terjadi sesuatu di rumahnya,” sindir Toni.

BACA LAGI: Fahrizal Efendi Nasution: Komisi D DPRDSU Dorong Banggar Tambah Rp. 74 M Maintenance 1.450 Km Jalan Provinsi

BACA LAGI: Antisipasi Krisis Pangan, Ketua DPD Aspatan Sumut: Hentikan Alih-Fungsi Lahan untuk Kepentingan Bisnis !  

BACA LAGI: OTT Rektor Unila, Ketua FP-Hanura DPRDSU Imbau Semua Pengelola Pendidikan di Sumut Jujur Rekrut Siswa Baru

BACA LAGI: Sumut Identik Judi & Narkoba, 2 Ketua Fraksi DPRDSU Imbau Kapoldasu Responsif

BACA LAGI: Siantar & Simalungun Butuh Pupuk Bersubsidi, Anggota DPRDSU Partogi Sirait: Pemprovsu Bantu Petani !

BACA LAGI: Wujudkan Swasembada Daging di Sumut, FP-Hanura DPRDSU Setujui Ranperda Pengawasan Lalulintas Hewan

BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut

Ketua Divisi Hubungan Publik Pemerintahan Masyarakat Peternak Bebek Sumatera Utara (Mapebsu) tersebut menyimpulkan, tatkala ditemukan pengelola RS tidak mengakomodir hak-hak pasien BPJS Kesehatan sampai sembuh, seyogianya ditindak sesuai aturan berlaku. Dia percaya, kebijakan memulangkan pasien belum sembuh menorehkan luka di hati rakyat. Termasuk menimbulkan kerawanan baru menyangkut keselamatan nyawa pasien.

BACA LAGI: Sampaikan Pendapat Akhir PjP APBD Sumut 2021, FP-Hanura DPRDSU Sentil Gubsu & Pemprovsu Kualitas Proyek Rendah

BACA LAGI: Siswa SD Dibunuh di Deli Serdang, Komisi A DPRDSU Frans Ginting: Kapoldasu Gerakkan Jajaran Buru “Bajingan” Tengik

BACA LAGI: Ketua Komisi A DPRDSU Andri Alfisah Ingatkan Gubsu Jangan Buat Klaster Penerima Hibah Rumah Ibadah

BACA LAGI: Kasus Tanah Paling Tinggi, Kadiv Yankumham: Tahun 2022 Ada 60 Kasus Pelanggaran HAM di Sumut

BACA LAGI: Realisasi Pajak Air Permukaan Rendah, Komisi C DPRDSU HM Subandi Resah

BACA LAGI: Politisi Hanura Dukung PPKS/RISPA Pertahankan Habitat Tanah & Sawit di Indonesia dengan Pupuk Kompos

BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi

BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Irwan Simamora: investasi ke Sumut Harus Jamin Sustainibilitas Lingkungan

BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas.

BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027

BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial

VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat Rakyat Besar

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal

BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan

BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum

BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 ribu

BPJS Kesehatan Pusat Diminta Sikapi Indikasi Curang

Toni berharap, pimpinan BPJS Kesehatan pusat segera menyikapi indikasi curang oknum medis dan RS yang tidak memberi pelayanan prima terhadap rakyat. Dia menilai, kebijakan sesat memulangkan pasien belum sembuh sudah lama dijalankan berbagai RS. “Memprihatikan sekali. Sedangkan kesehatan sangat primer buat rakyat. Presiden Jokowi aja rutin memberi warning tapi kegalauan “senyap” pasien-pasien BPJS Kesehatan tidak kunjung berhenti sampai sekarang,” heran Toni Togatorop tak habis pikir. Pihak BPJS Kesehatan belum dapat dikonfirmasi terkait masalah ini. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here