www.MartabeSumut.com, Medan
Tepat 5 September 2019 Edy Rahmayadi telah memegang jabatan Gubsu selama 1 tahun. Namun sayang, kinerja yang terlihat masih saja mengedepankan leadership (kepemimpinan) bergaya lama. Lambat dan belum signifikan dirasakan warga Sumut selain stagnan alias jalan di tempat. Ironisnya lagi, gaya Gubsu tersebut justru tidak jauh beda dengan leadership 33 kepala daerah (Kdh) atau bupati/walikota di Provinsi Sumut.
Baca juga: SK Mendagri Belum Turun, Sekretariat DPRDSU Siapkan Pelantikan Anggota Dewan 2019-2024
Kritik itu dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ir Juliski Simorangkir, MM, kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (13/9/2019). Berbicara melalui saluran telepon dari Jakarta, Juliski mengatakan, 1 tahun Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah menjabat, hingga kini tidak tampak kinerja yang melahirkan program-progam solutif atas persoalan rakyat. Menurut politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini, program yang muncul dominan sebatas copy paste dari kegiatan lama, menghadiri acara-acara formal serta menjurus pada kontroversial publik. Juliski membeberkan, tatkala komisi-komisi di DPRDSU bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut membahas anggaran P-APBD Sumut 2019 dan R-APBD Sumut 2020, unsur Kepala Dinas justru mengedepankan kegiatan rutin yang tidak terlalu penting tapi menelan dana besar. Kegiatan dan anggaran yang diusulkan Pemprovsu disebutnya sekadar copy paste dari tahun sebelumnya. Tak heran, terangnya lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut 2019 tidak mencapai target sehingga terjadi rasionalisasi P-APBD Sumut 2019 sebesar Rp.1,2 Triliun. Padahal anggaran yang dirasionalisasi malah urgen untuk keperluan rakyat. “P-APBD Sumut 2019 yang disahkan kemarin kontroversial. Pokoknya belum kita lihat gebrakan siginifikan Gubsu menjawab masalah-masalah rakyat Sumut. Gubsu dan Wagubsu masih bergaya lama. Sama dengan gaya kepemimpinan OPD dan Kdh se-Sumut. Lambat, kinerja jajaran tidak terintegrasi. Bisa kami amati dalam setiap pembahasan APBD Sumut di DPRDSU. Itu fakta loh,” ungkap Juliski blak-blakan.
Baca juga: DPRDSU & Gubsu Disharmoni Komunikasi: Pengesahan P-APBD Sumut 2019 Gagal, Menyerah ke Mendagri
Pemerintah di Daerah Buat Gebrakan Baru
Anggota Komisi E DPRDSU bidang Kesra itu melanjutkan, selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, seyogianya Gubsu menunjukkan gaya kepemimpinan dan gebrakan baru agar ditiru oleh Pemkab/Pemko di Sumut. “Setahun Gubsu menjabat masih jalan di tempat. Tak ada gebrakan,” sesalnya. Juliski pun mengimbau Gubsu dan Pemprovsu tidak cuma menunggu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD dan APBN. Namun berupaya mendatangkan investor atau pihak swasta untuk membangun. “Itu gunanya Kdh. Sehingga investasi muncul membuka lapangan kerja. Contohlah pemerintah pusat. Danau Toba didorong jadi kawasan wisata dunia. Gubsu dan Pemprovsu jangan hanya menunggu,” ingatnya. Juliski mengungkapkan, saat ini pembangunan jan tol di Indonesia tergolong luar biasa. Dia optimis Indonesia akan bangkit namun syaratnya semua pihak ikut bergerak. “Jangan pernah kita lepas dari ideologi negara Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.
Baca juga: Gubsu Sampaikan Nota Keuangan R-APBD Sumut 2020 Rp. 12 Triliun
Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Humbahas, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu menyerukan, para pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Sumut wajib bergerak cepat seperti pusat. Mengerahkan dan memberdayakan SDM/SDA daerah yang berlimpah ruah. Bagi Juliski, saatnya Gubsu dan Kdh di Sumut lebih cepat mengimbangi semangat pusat. Dia mencontohkan, kepedulian pemerintah pusat selama ini telah menghasilkan jalan tol ruas Medan-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai. Menyusul pula pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Prapat dan Tebing Tinggi-Batubara. “Jalan kereta api juga dibangun rute Medan-Batubara. Lalu pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangke. Makanya Pemprovsu, Pemkab dan Pemko mengimbangi pusat dong. Hentikan gaya lama dan pola-pola mempertahankan status quo,” sindir Ketua DPP PKPI Sumut tersebut. (MS/BUD)
