www.MartabeSumut.com, Medan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Sidang Paripurna beragenda laporan 12 Tim Kunker DPRDSU, Rabu (29/6/2022) pukul 11.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam forum Paripurna, Jubir sekaligus Ketua Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 Kab Tapsel, Kab Madina, Kota Padangsidimpuan, Kab Palas dan Kab Paluta, H Fahrizal Efendi Nasution, SH, menyesalkan sikap OPD Sumut karena bolos mendampingi Kunker DPRDSU yang dilaksanakan pada 20-25 Juni 2022.
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai
BACA LAGI: Warga Multatuli Medan Terima Penyuluhan Hukum Keliling
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
Usai Paripurna, www.MartabeSumut.com menemui Fahrizal Efendi Nasution di ruang kerjanya FP-Hanura DPRDSU. Dengan lantang Fahrizal pun meminta Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi pimpinan OPD Sumut yang tidak ikut meninjau proyek-proyek APBD Sumut 2021 di kab/kota Sumut. Menurut Fahrizal, dari 48 OPD Sumut, ternyata hanya 22 turun ke Dapil Sumut 7. Akibatnya banyak permasalahan proyek APBD Sumut 2021 sulit dievaluasi komprehensif oleh Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7. “Gak tahu kita mau nanya siapa ketika muncul keganjilan suatu proyek,” sesal anggota Komisi D DPRDSU bidang pembangunan itu.
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
Hasil Proyek Kurang Baik
Pada umumnya, terang Fahrizal, proyek fisik dan non fisik di wilayah Tabagsel masih memerlukan pengawasan melekat. Namun mengingat keterbatasan waktu DPRDSU, maka tidak semua proyek dapat ditinjau ke lapangan. Tapi dari beberapa sampel peninjauan, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 menilai hasil proyek-proyek APBD Sumut 2021 masih terlihat kurang baik. Fahrizal mengingatkan, proyek-proyek menggunakan uang APBD Sumut patut benar-benar berkualitas, tepat sasaran, tidak sia-sia, tidak mubazir serta urgen dibutuhkan publik. Kemudian dijalankan optimal melalui dukungan kinerja OPD Sumut dan OPD kab/kota Sumut. “Kok ada OPD Sumut gak datang ? Jika OPD Sumut tidak nongol mengevaluasi proyek APBD Sumut 2021 di daerah, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 menyarankan Gubsu mengevaluasi,” tegas Fahrizal dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Dear Walikota Medan, 2 Mantan Kepling di Kel Sidorejo Tembung Tuntut Upah 1 Bulan Belum Dibayar
BACA LAGI: PNS Guru SD Gelisah Kredit Rp. 320 Juta, PT Bank Mandiri Taspen Cuma Cairkan Rp. 96 Juta
Proyek Toilet Sia-sia
Selanjutnya politisi Partai Hanura tersebut mencontohkan 1 proyek toilet tergolong sia-sia alias mubazir. Lokasinya di kawasan Candi Bahal 3 Kec Portibi Kab Paluta dengan pagu anggaran Rp. 182 juta dan realisasi Rp. 181 juta. Fahrizal menyebut, hingga kini toilet tidak bisa digunakan publik khususnya wisatawan berkunjung ke Candi Bahal 3. Pasalnya, akses jalan menuju toilet belum tersedia. “Wisatawan Candi Bahal 3 gak bisa memakai toilet. Kan sasaran pembangunan toilet tidak tercapai. Gimana sih perencanaan awalnya,” sindir Fahrizal bertanya.
BACA LAGI: Komnas HAM Bahas Pengaturan Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak di Sumut
BACA LAGI: Judi, Narkoba & Prostitusi Merajalela di Karo, Ketua DPRDSU: Kapoldasu Bersihkan tapi Bukan Sesaat
Proyek Bermasalah, Tidak Ada Jawaban OPD
Ironisnya lagi, tatkala Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 mempertanyakan masalah pembangunan toilet, anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini justru kebingungan gara-gara tidak muncul pihak Disbudpar Sumut/UPT Disbudpar Sumut memberikan jawaban proporsional. Sementara Dinas Pariwisata Kab Paluta menyatakan kurang berkompeten lantaran proyek bersumber dari APBD Sumut.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No.27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Artinya, Fahrizal menuntut perhatian serius Gubsu Edy Rahmayadi mengawasi kinerja OPD Sumut atas pelaksanaan proyek-proyek APBD Sumut setiap tahun. Bagi Wakil Ketua DPRD Kab Madina periode 2009-2014 itu, sulit diingkari bahwa sinergitas perencanaan proyek antara Pemprovsu dan kab/kota sangat lemah. Apalagi tidak semua OPD Sumut proaktif mendampingi peninjauan hasil pekerjaan proyek. “Makanya Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 mengimbau Gubsu mengevaluasi pimpinan OPD Sumut bila tidak ikut meninjau proyek-proyek APBD Sumut 2021,” simpul Fahrizal Efendi Nasution, yang bergelar adat Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam. (MS/BUD)
