www.MartabeSumut.com, Medan
Indonesia adalah Negara agraris. Negara agraris merupakan penyedia lahan penghasil bahan pangan dalam jumlah besar seperti beras, jagung, kopi, teh, kakao, sayuran, buah-buahan, ikan dan juga daging dari subsektor perikanan/perternakan. Wilayah agraris harusnya membuat Negara bukan saja memiliki ketahanan pangan melainkan kedaulatan pangan. Itulah sebabnya, Gubsu, Pemprovsu serta Pemkab di Sumut patut meningkatkan anggaran sektor pertanian melalui APBD.
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
Harapan tersebut dilontarkan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) membidangi perekonomian rakyat, Saut Purba, SE. Ditemui www.MartabeSumut.com di ruang Komisi B DPRDSU gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (4/7/2022), Saut mengatakan, ironis sekali bila sekira 70 persen masyarakat Indonesia hidup mengelola lahan pertanian namun realitas petani selalu “kesepian ditengah-tengah keramaian” alias minim dukungan pemerintah.
BACA LAGI: Pimpinan Fraksi Nusantara DPRDSU Disahkan, Zeira Salim Ritonga Sebut Penyegaran
BACA LAGI: Kabag Umum DPRD Sumut Pensiun, Muda Sakti Lubis Dorong Pegawai jadi Teladan
Perhatian Pemerintah Rendah ke Petani
Legislator asal Dapil Sumut 10 Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun tersebut menilai, sampai sekarang pemerintah pusat dan daerah masih kurang memperhatikan berbagai persoalan petani. Mulai dari kelangkaan pupuk non organik (kimia) setiap tahun, harga komoditas tidak stabil, kurangnya edukasi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), menjaga pasokan stok komoditas hingga bantuan pengadaan alat-alat pertanian. Semenjak dini, terang Saut lebih jauh, Negara urgen hadir menyahuti kompleksitas kerisauan petani. “Gubsu dan Pemda di Sumut seyogianya meningkatkan anggaran pertanian. Munculkan program-program penguatan petani berdasarkan potensi kearifan lokal. Jawab kendala-kendala pertanian rakyat. Kan kita Negara agraris, masak petani yang mengelola lahan pertanian dibiarkan menjerit terus,” heran Saut tak habis pikir.
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
Lahan Tersedia 70 Persen Dikelola Petani
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRDSU ini pun mencontohkan keresahan petani di Dapilnya Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun. Menurut Saut, masalah kelangkaan pupuk non organik, harga komoditas tidak stabil serta kurangnya edukasi PPL, menjadi sesuatu yang selalu disampaikan konstituen dalam agenda Reses. Dia meyakini kondisi lahan-lahan pertanian di Provinsi Sumut bahkan secara Nasional tidaklah jauh berbeda. Mengingat porsi lahan tersedia umumnya dikelola 70 persen warga petani. “Kok petani kita malah menderita ? APBD Sumut TA 2022 aja mencapai Rp. 12 Triliun lebih. Kenapa anggaran cenderung minim meningkatan produksi pertanian yang dikelola petani ? Majukan petani dong. Apakah Gubsu, Pemprovsu dan Pemkab di Sumut tidak menyadari definisi Negara agraris,” sindir Saut, sembari menyatakan kurang tahu persis jumlah APBD Sumut 2022 dialokasikan untuk sektor pertanian. “Saya kurang ingat berapa persen, pokoknya kecillah. Gak sebanding dengan fakta bahwa kita Negara agraris,” timpalnya.
BACA LAGI: Dear Walikota Medan, 2 Mantan Kepling di Kel Sidorejo Tembung Tuntut Upah 1 Bulan Belum Dibayar
BACA LAGI: PNS Guru SD Gelisah Kredit Rp. 320 Juta, PT Bank Mandiri Taspen Cuma Cairkan Rp. 96 Juta
Pemda Minus Program Antisipatif
Nah, tatkala persoalan klasik petani semisal kelangkaan pupuk non organik tetap “berulang tahun”, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu kian menunjukkan rona kebingungan. Saut percaya sebenarnya terobosan atau program-program antisipatif dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda). Artinya, ketika Pemda melancarkan program-program “jemput bola” bersifat antisipatif, niscaya keluhan petani soal defisit pupuk non organik akan segera teratasi. “Banyak strategi loh. Coba aja Pemda menggerakkan industri/budidaya pupuk organik (kandang/buatan). Kan jadi ada alternatif pasokan pupuk dipakai petani. Ekosistem tanah juga subur dan bahan pangan kita terhindar zat-zat kimia,” ingatnya. Pada sisi lain, Saut meminta Gubsu, Pemprovsu dan Pemkab/Pemko di Sumut mengemas program sentra-sentra produksi hortikultura/palawija rakyat. Termasuk membangun jalan-jalan agronomi (pertanian) demi memudahkan arus keluar-masuk hasil-hasil bumi untuk dipasarkan. “Saya jamin bisa tuh jika Pemda melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan/Peternakan jemput bola ke lapangan,” cetusnya mantap.
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Judi, Narkoba & Prostitusi Merajalela di Karo, Ketua DPRDSU: Kapoldasu Bersihkan tapi Bukan Sesaat
Mindset Modernisasi Pertanian
Bagi Saut, bila kapasitas program kerja Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan/Peternakan telah memadai, maka pantas sekali APBD Sumut atau APBD kab/kota Sumut difokuskan ke sektor pertanian. Terutama menyelesaikan beragam persoalan klasik para petani. Sehingga kelak publik tidak lagi lelah mendengar defisit pupuk non organik tapi mindset (dasar pemikiran) merealisasikan program jangka panjang modernisasi pertanian.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Saut berharap, kedepan Gubsu, Pemprovsu dan Pemkab/Pemko se-Sumut gigih memberi perhatian maksimal terhadap program-program peningkatan pertanian rakyat. Dia mengajak melihat dampak perang Rusia vs Ukraina yang mengganggu impor pupuk dan bahan pangan gandum ke Indonesia. “Kita Negara agraris. Amanat konstitusi UUD 1945 memerintahkan kesejahteraan rakyat. Saatnya pemerintah pusat dan Pemda di Indonesia menerapkan politik anggaran berorientasi kedaulatan pangan Nasional,” simpul Saut Purba diplomatis. (MS/BUD)
