www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2014-2019 Toni Togatorop, SE, MM dan Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi, angkat suara seputar pernyataan Ketua DPRDSU Drs Baskami Ginting tentang jabatan Sekwan DPRDSU Erwin Lubis yang berakhir pada Mei 2020. Kedua mantan legislator tersebut sepakat mendukung sikap Baskami. Mereka menyatakan Dewan yang lebih pantas memutuskan siapa Plt Sekwan sedangkan Gubsu Edy Rahmayadi hanya mengusulkan sekaligus mengaminkan.
BACA LAGI: Jika Usulan Gubsu tak Tepat, Baskami Ginting Tolak Plt Sekwan DPRDSU
Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (30/3/2020), Toni mengatakan, posisi Sekwan DPRDSU tergolong strategis karena merupakan duta penghubung antara kepentingan “Diponegoro” (kantor Gubsu) dan “Imam Bonjol” (gedung DPRDSU). Sebagai duta, Toni menyebut jabatan Sekwan mutlak dari sosok profesional yang tidak sekadar dekat dengan Gubsu. “Jadi begini ya, Sekwan kan duta untuk eksekutif dan legislatif. Penyambung progress kegiatan antara Dewan dengan pemerintah. Orangnya harus mampu mengakomodir semua kepentingan. Makanya figur Plt Sekwan mutlak keputusan pimpinan DPRDSU. Gubsu sebaiknya mengaminkan. Karena user (pengguna) Sekwan adalah 100 anggota DPRDSU,” tegasnya melalui saluran telepon.
Sosok Sekwan Salah, Fungsi Legislator Tak Terarah
Mantan Ketua Komisi A, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua FP-Hanura DPRDSU itu mengingatkan, salah satu fungsi anggota Dewan adalah menjadi wakil rakyat yang selalu bertatap muka dengan konstituen. Kemudian menerima aspirasi, mengakomodir keluhan serta memperjuangkan berbagai harapan masyarakat luas. Artinya, fungsi itu bakal tak terarah tatkala sosok Sekwan yang dipilih salah alias tidak sejalan dengan DPRDSU. “Jangan sampai seperti pengalaman kami di masa lalu. Sekwan “kek” merasa Ketua DPRDSU. Tidak taat dan tidak tunduk terhadap arahan DPRDSU sesuai tatib tertib (Tatib) Dewan. Saya sangat mendukung sikap Pak Baskami. Tolak saja Plt Sekwan yang diusulkan Gubsu bila tak cocok,” tegasnya. Bagi Toni, apapun ceritanya, figur Sekwan dituntut mampu memberi masukan, mengusulkan gambaran bahkan menawarkan petunjuk teknis kepada DPRDSU sesuai Tatib, ketentuan dan UU berlaku. “Jangan duduk manis aja seperti tuan tanah. Tapi patut meningkatkan pelayan publik khususnya kepada 100 anggota DPRDSU. Sebagai duta yang baik, Sekwan perlu terampil mengakomodir kepentingan DPRDSU, arahan Gubsu dan kebijakan Pemprovsu. Itulah sebabnya figur Sekwan wajib diputuskan oleh pimpinan DPRDSU, bukan Gubsu,” ingat Toni.
BACA LAGI: Lawan Corona, Dr Jonius: Lengkapi APD RS Swadaya Tarutung & Awasi Ketat Bandara Silangit
Sosok Sekwan Harus Selera DPRDSU
Hal senada dilontarkan Robert Lumbantobing. Bagi mantan Ketua Komisi E DPRDSU periode 2019 tersebut, apa yang disampaikan Ketua DPRDSU Baskami Ginting sudah sangat tepat. “Cocok itu. Siapapun Plt Sekwan yang ditawarkan Gubsu seyogianya berdasarkan selera dan keputusan pimpinan DPRDSU,” ucapnya via saluran pesan WhatsApp.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut ini meyakini, saatnya posisi Sekwan benar-benar dipahami Gubsu sebagai alat pendukung yang fleksibel untuk melancarkan tugas-tugas kalangan legislator. Robert beralasan, selama menjabat anggota DPRDSU periode 2014-2019, figur Sekwan DPRDSU cenderung kurang paham fungsi dan tugas sehingga terkesan gagal merealisasikan apa-apa yang dibawa wakil rakyat dari daerah pemilihan. “Pengalaman saya membuktikan, Sekwan kerap tidak searah dengan anggota DPRDSU. Lebih condong mengutamakan urusan pribadi sendiri dan kepentingan “Diponegoro”. Wajar Pak Baskami akan menolak nama Plt Sekwan dari Gubsu jika kelak tidak cocok dengan harapan DPRDSU. Saran saya, Gubsu lebih arif dalam posisi mengaminkan saja keputusan Dewan,” tutup Robert Tobing. (MS/BUD)
