www.MartabeSumut.com, Medan
Wacana wisata halal di kawasan Danau Toba yang digelindingkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus dihentikan. Sebab telah menuai kritik, mengkotak-kotakkan, menerobos area sensitif serta mendapat kecaman berbagai pihak. Gubsu dan Pemprovsu jangan asal bunyi (Asbun) apalagi mengusik kearifan lokal yang selama ini cukup toleran di kawasan Danau Toba.
Baca juga: HUT ke-74 RI: Kapoldasu Ajak Warga Sumut Optimis, DPRDSU Ingatkan Jaga Pancasila
Peringatan keras tersebut dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ir Juliski Simorangkir, MM, kepada www.MartabeSumut.com, Selasa pagi (3/9/2019). Dia menegaskan, secara pribadi dan institusi DPRDSU sangat menyesalkan wacana wisata halal dibawa ke ranah publik dengan menyeret keyakinan agama yang tergolong sangat asasi. Juliski menilai, defenisi halal dan haram merupakan persoalan keyakinan individu masing-masing dan tidak bijak digeneralisir untuk semua kalangan. “Paham gak Gubsu dan Pemprovsu bahwa kearifan lokal itulah sebenarnya target tujuan setiap wisatawan berkunjung ke suatu tempat di dunia ini ? Jadi bukan masalah halal dan haram. Wacana yang sangat berbahaya, seolah-olah Gubsu dan Pemprovsu menuding kawasan Danau Toba banyak wisata haram. Cabut, stop dan hentikan wacana wisata halal,” cetus Juliski via saluran pesan WhatsApp.
Baca juga: DPRDSU Ingatkan Pemprovsu Bansos Rumah Ibadah 2019, Kabiro Binsos: SK Gubsu Keluar, Pasti Dicairkan
Baca juga: Rapat Anggaran di Komisi E DPRDSU, Kadis Pariwisata Promosikan Destinasi Wisata Sumut ke Maskapai
Baca juga: 30 Korban Home Industry Mancis Kejahatan Kemanusiaan, DPRDSU: Selidiki Kelalaian Pejabat Setempat
Jangan Masuki Ranah SARA
Anggota Komisi E DPRDSU bidang Kesra itu melanjutkan, sebaiknya pembahasan wisata halal dilakukan dalam rapat tertutup bersama kepala daerah se-kawasan Danau Toba termasuk tokoh adat/masyarakat Sumut. Ketika kajian bertujuan menata kawasan Danau Toba agar menjadi lebih baik, bersih, bagus, dilengkapi rumah makan nasional serta memiliki beragam rumah ibadah, maka Juliski memastikan seharusnya tidak memasuki area suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). “Kalo mereka bicara label wisata halal, berarti ada dong wisata haram ? Nah, apakah kearifan lokal masyarakat Batak di sana yang mau disebut Gubsu/Pemprovsu sebagai label haram ? Kurang bijak sekali. Setahu saya sejak lahir, kawasan Danau Toba toleran dan rukun terhadap kepluralan SARA. Sampai sekarang banyak rumah makan nasional bahkan mesjid. Tolong Gubsu dan Pemprovsu jangan buat pengkotak-kotakan,” tegasnya.
Baca juga: Dugaan Curang di Tapteng & Sibolga, Caleg DPRDSU Dapil Sumut IX Minta KPU Gelar Pemilu Ulang
Baca juga: Polres Asahan Bebaskan 2 Tersangka Pungli Surat Tanah, Juliski Ingatkan Prosedur Hukum Ditegakkan
Baca juga: Paham Radikal Susupi PT, Juliski Simorangkir: Pimpinan Kampus & Orangtua Proaktif Bantu Aparat
Juliski percaya, istilah wisata halal telah mengganggu keutuhan Sumut secara khusus dan bangsa Indonesia yang majemuk dalam bingkai SARA. “Saya mau tanya Gubsu sekarang, jika wisata halal disahkan, lalu siapa yang menyediakan wisata haram ? Biarlah keyakinan merupakan urusan pribadi setiap individu dengan tuhannya,” ingat Juliski. Tatkala wisata halal dibawa ke ranah publik demi kepentingan tersembunyi, legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini pun meyakini bakal menyeruak gerakan-gerakan identitas SARA dan gesekan sosial ke permukaan. Juliski mencontohkan, kawasan wisata di Bali tidak tergerus karena kekuatan kearifan lokalnya. Sementara destinasi wisata puncak di Bogor justru semakin kehilangan bentuk akibat kearifan lokal dijajah wisatawan mancanegara asal Timur Tengah yang memunculkan tradisi kawin kontrak. “Sekali lagi, semangat wisatawan berkunjung ke suatu tempat di dunia ini ya lantaran ingin melihat kearifan lokal. Baik kehidupan warga asli, budaya, daerah, kultur dan sejenisnya. Wacana wisata halal di Danau Toba bisa merusak tatanan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan. Fokus saja pada upaya menjaga, melindungi dan melestarikan Danau Toba dari segala bentuk perusakan/pencemaran,” tutup Ketua DPP PKPI Sumut tersebut. Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mengembangkan konsep wisata halal di kawasan Danau Toba. Termasuk niat menata pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu disebutnya untuk mendukung kemajuan pariwisata Danau Toba. (MS/BUD)
