www.MartabeSumut.com, Medan
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyerahkan piala dan sertifikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2021 kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi selaku Ketua TPID Provinsi Sumut, Kamis (9/9/2021) di Aula Tengku Rizal Nurdin/Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan. Menanggapi penghargaan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ir Sugianto Makmur, AMd, Li, tersenyum sinis.
BACA LAGI: DPRDSU Tuding Gubsu Lemah Pilih Kepala OPD, Sugianto Makmur Warning Aspan Sofian 3 Bulan
BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi E DPRDSU Pertanyakan Pengelolaan Koperasi Pegawai Dinas Pendidikan Sumut
BACA LAGI: DPRDSU Soroti 3 Tahun Gubsu Edy, Hendra Cipta: Biasa-biasa Aja !
BACA LAGI: Selamat Jalan, Farewell to You Bang Leonard Surungan Samosir..!
Kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (10/9/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Sugianto mengatakan, penghargaan yang diterima Gubsu sebatas pencitraan belaka. Sugianto menegaskan, jika definisi inflasi dipahami, tentu penghargaan tidak pantas diberikan. “Omong kosong. Kondisi pandemi, ya daya beli masyarakat pasti turun, rendah dan kecil dong. Inflasi itu kan keadaan perekonomian suatu negara atas terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu panjang (kontiniu). Biasanya inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan dan biaya produksi tinggi yang berlangsung terus menerus,” terang Sugianto.
BACA LAGI: Peduli Jurnalis Saat Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Sumut Bagi Sembako untuk KAJI Unit DPRD Sumut
Penghargaan Tidak Berkorelasi
Artinya, timpal anggota Komisi B DPRDSU bidang perekonomian ini melanjutkan, penghargaan yang diterima Gubsu dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak berkorelasi terhadap pengendalian atau kecilnya tingkat inflasi di Sumut. Sebab Indonesia dan negara-negara dunia sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. “Saya anggap omong kosong aja. Ini lagi kondisi pandemi, jelas daya beli masyarakat kecil. Harga-harga barang tidak naik, ya otomatis inflasi kecil. Sesuatu (penghargaan) yang gak perlu dibuat. Saya protes dengan Menko Perekonomian,” cetusnya.
BACA LAGI: Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi B DPRDSU Minta Petro Kimia Awasi 40 Distributor
Formalitas Kebodohan
Belum berhenti di situ, Sugianto kembali mengkritisi pemberian penghargaan sebagai rutinitas formalitas kebodohan alias pembusukan budaya pencitraan. “Saya sebut kebodohan aja. Bodoh sekali mengatakan inflasi kecil sementara menjual barang aja susah. Daya beli gak ada,” sindirnya. Politisi PDIP itu pun bertanya dan ingin tahu pengusaha mana yang berani menaikkan harga barang dimasa pandemi. “Siapa sekarang mau menaikkan harga barang dan berharap barangnya laku ? Menjualnya aja susah, kok malah pejabat-pejabat kita bangga membuat penghargaan atas kecilnya tingkat inflasi. Inflasi dapat ditekan bukan karena kinerja Gubsu dan Pemprovsu. Tapi akibat musibah pandemi. Ahhh…aku gak ngerti lagilah lihat negara kita. Pak Menteri Airlangga juga terlalu berlebihan,” sesal Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPD PDIP Sumut tersebut.
BACA LAGI: Sentil Pemprovsu “Cueki” Pokir, Anita Lubis Merasa Berdosa Jika Pasif di DPRDSU
Pejabat Banyak Pencitraan
Legislator asal Dapil Sumut 12 Kota Binjai dan Kab Langkat ini menilai, sejak lama para pejabat di Indonesia selalu bangga melakukan pencitraan-pencitraan. Padahal publik tahu bahwa pencitraan tersebut kerap blunder dari realitas empiris. Sugianto mencontohkan, beberapa waktu lalu ketika Menteri Pertanian Kunker ke daerah perbatasan Kab Humbang Hasundutan dan Kab Taput untuk melepas ekspor hasil pertanian, peristiwa pencitraan kembali terasa. Bagi dia, fakta sebenarnya perusahaan telah melakukan ekspor hasil pertanian rakyat kurun belasan tahun. Namun ceritanya justru “disulap” seolah-olah gara-gara kehadiran Menteri Pertanian maka ekspor bisa diwujudkan. “Kan pencitraan namanya. Belum lagi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sebelumnya. Banyak sekali pencitraannya. Dia bilang harga beras dan jagung begini begitu. Tidak akan begini dan segala macam. Tiba-tiba masuk 30 ribu Ton jagung impor. Kan pencitraan ? Hentikanlah pencitraan. Bekerjalah seperti Presiden Jokowi. Berikan yang terbaik,” simpul Sugianto Makmur.
BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !
BACA LAGI: Dr Jonius Minta Gubsu Sediakan Tes Antigen Gratis 24 Jam & Fasilitas Warga yang Isoman di Rumah
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial Natal bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Perlu diketahui, sesuai penjelasan Gubsu kepada Menko Perekonomian, sampai semester I/2021, realisasi APBD Sumut sebesar 53,48% merupakan yang tertinggi ketiga secara nasional. Saat ini inflasi di Provinsi Sumut tercatat 2,24% atau masih pada sasaran target inflasi 3% ± 1%. Berbagai program pengendalian inflasi dilakukan Pemprovsu demi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan melalui penguatan produksi, pengendalian rantai pasokan barang hingga penguatan kelembagaan. (MS/BUD)
