www.MartabeSumut.com, Medan
Setelah Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan menghentikan Festival Danau Toba (FDT) tahun 2020, diikuti sikap sama dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumut dr Ria Novida Telaumbanua usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi E DPRD Sumut pada Rabu (8/1/2020), Bupati Taput Nikson Nababan dan Bupati Samosir Rapidin Simbolon langsung memprotes serta menolak kebijakan tersebut, Minggu (12/1/2020). Realitas ini pun mendapat tanggapan serius dari ribuan warga Batak Provinsi Sumut melalui Ketua DPP Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul dan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Dr Jonius TP Hutabarat, SSi, MSi.
Kepada www.MartabeSumut.com, Minggu siang (12/1/2020), Lamsiang mengatakan, harusnya jangan event yang dihapus Gubsu melainkan meningkatkan kualitas FDT. Jika FDT 2019 belum maksimal mendatangkan turis ke Danau Toba, Lamsiang menilai ada kiprah Gubsu dan Kadis Pariwisata Sumut yang kurang beres. Namun isunya dialihkan dan didramatisir dengan penghentian FDT 2020. “Ya buat dong program FDT 2020 jadi menarik. Bukan menghentikan sepihak. Saya rasa Gubsu telah gagal mempromosikan Danau Toba. Saya setuju komentar Ibu Sarma Hutajulu mantan anggota DPRD Sumut. Penarinya yang buruk, kok lantai disalahkan ? Wajah kita yang jelek, kenapa cermin dipecahkan ? Gubsu dan Pemprovsu yang gagal, kok FDT 2020 dihentikan ? Jelas saja ribuan warga Batak Sumut keberatan,” geram Lamsiang dengan nada tinggi, via ponselnya. Warga kelahiran Desa Sibaganding Kec Pahae Julu Kab Taput ini melanjutkan, hampir bisa dipastikan, ribuan bahkan jutaan masyarakat Batak Sumut akan menolak kebijakan Gubsu menghentikan FDT 2020.
BACA LAGI: Shohibul Siregar Ingatkan Urgensi Kearifan Lokal Kelola Danau Toba
Heran Kadis Pariwisata Berprofesi Dokter
Pada sisi lain, Lamsiang mengaku heran dengan sosok Kadis Pariwisata Sumut yang berlatarbelakang dokter. Lamsiang menyimpulkan, Gubsu kembali gagal menempatkan pejabat dengan konsep the right man in the right place. Artinya, pejabat publik yang diangkat pada posisi strategis tidak sesuai keilmuan, keahlian dan kinerja. “Kan bisa dilihat track record selama ini, apakah dia sebagai dokter punya ide brilian memajukan pariwisata Sumut ? Okelah FDT 2019 dia belum menjabat Kadis Pariwisata. Namun kapasitas dr Ria Telambanua itu jelas ibarat “Jaka Sembung Bawa Golok”. Ya gak nyambung Mbok,” kritik Lamsiang.
BACA LAGI: KJA di Danau Toba, Kadiskanla Sumut Akui Kesulitan Eksekusi Pergubsu 188/2017
Kebijakan Gubsu tak Berkeadilan
Lebih konyolnya lagi, timpal Lamsiang, Gubsu Edy Rahmayadi kerap menebar kebijakan tidak menyentuh substansi kebutuhan masyarakat bahkan kurang berkeadilan. Dia mencontohkan, annual fee pembagian pajak Air Permukaan Umum (APU) justru lebih kecil diperoleh daerah sekitar Danau Toba dibanding wilayah lain semisal Langkat. “Kan gak tepat sasaran ? Itu data saya dulu loh, entah gimana kalo sekarang,” akunya. Lamsiang yakin, kini Danau Toba sudah rusak parah dan pantas dibenahi lebih maksimal. Bukan malah diusik dengan suara-suara minor Gubsu memusnahkan babi, getol bicara wisata halal serta penghentian FDT 2020. “Gubsu kita ini sering kali bikin kebijakan yang tidak pro rakyat sejak berkuasa 1 tahun lebih. Makanya saran saya agak radikal nih. Gubsu diam ajalah, jangan urus-urus Danau Toba. Sudah capek kita teriak-teriak tentang PT Aqua Farm yang merusak Danau Toba. Bukan diperbaiki malah Gubsu bicara wisata halal dan memusnahkan babi. Udah, tolong Gubsu diam ajalah. Jangan memperkeruh warga di kawasan Danau Toba. Biar warga Batak mengurusi Danau Toba. Gitu sajalah,” cetusnya blak-blakan.
BACA LAGI: Bahas Zonasi Perikanan di Danau Toba, DPRDSU Rekomendasi Pembuatan Ranperda Sesuai Perpres 81/2014
Hormati Kearifan Lokal
Lamsiang juga mengingatkan Gubsu Edy Rahmayadi supaya hati-hati bicara dan menghormati kearifan lokal. Sebab Gubsu disebutnya terlalu sering membuat kebijakan yang bikin orang lain tidak nyaman khususnya komunitas Batak. “Wisata halal-lah, memusnahkan babi-lah. Memang bawaan dia syur-syur sendiri seperti itu ya,” sesalnya. Lamsiang mempertanyakan pula masalah keramba ikan yang nyata-nyata merusak habitat Danau Toba namun Gubsu belum kunjung menindak tegas. Dulu, ungkap Lamsiang lagi, Gubsu berjanji akan memberi sanksi administrasi terhadap perusahaan tertentu. Tapi belum dilakukan dengan alasan perusahaan keramba ikan memiliki izin. “Nah, sekarang kan udah gak ada izin pemakaian APU-nya, kok belum ditutup juga Pak Gubsu ? Jadi Gubsu Edy Rahmayadi ini memang suka mengalihkan isu. Kalo menurut aku, biar aja bupati se-kawasan Danau Toba yang urus Danau Toba. Gubsu jangan ngomong. Rakyat jadi resah, risau dan mau ribut gara-gara dia,” kesal Lamsiang tak habis pikir.
BACA LAGI: Soal KJA di Danau Toba: BPODT Sebut No Comment, DPRDSU Ingatkan Solusi Holistik
BACA LAGI: Danau Toba Tercemar, DPRDSU Tuding PT Aquafarm Ugal-ugalan Produksi Ikan
BACA LAGI: Danau Toba Tercemar Sekali..!
BACA LAGI: Stop KJA di Danau Toba..!
Jangan Asbun, Evaluasi Kinerjalah !
Terpisah, www.MartabeSumut.com menghubungi Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Dr Jonius TP Hutabarat, SSi, MSi, Minggu sore (12/1/2020). Berbicara melalui saluran WhatsApp, Jonius menyampaikan sikap tak setuju atas kebijakan Gubsu menghentikan FDT 2020. “Saya tidak setuju Gubsu meniadakan Pesta Danau Toba (FDT). Beliau belum jadi Gubsu pun sudah ada Pesta Danau Toba. Hormati dan hargailah catatan sejarah Sumut. Kalau hanya melihat wisatawan minim pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, seyogianya Gubsu, Kadis Pariwisata, Panitia dan jajaran Pemprovsu sadar mengevaluasi kinerja,” ujar Jonius. Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tobasa, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini meyakini, bila masyarakat tidak datang berkunjung dan wisatawan minim hadir saat FDT 2019, berarti evaluasi masalah patut melihat sisi promosi, jadwal/waktu serta bentuk kegiatan. Saat ini, ingat Jonius, pemerintah pusat sedang gencar mendukung kemajuan wisata Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) bertaraf internasional menuju Monaco of Asia. Melalui keberadaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Jonius menyarankan Gubsu, Kadis Pariwisata Sumut dan beberapa Pemkab sekitar Danau Toba bersinergi menyambut semangat pemerintah pusat.
Politisi Partai Perindo ini memastikan, grand design (rencana besar) pusat memajukan parawisata Danau Toba bisa gagal kalau Gubsu, Kadis Pariwisata Sumut dan Pemkab sekitar Danau Toba selalu mengedepankan ego sektoral dalam menata kawasan wisata beraroma kearifan lokal tersebut. “Maaf ya, tolong Pak Gubsu dan Ibu Kadis Pariwisata Sumut jangan Asbun-lah (asal bunyi). Coba evaluasi kinerja deh. Penghentian FDT 2020 sama saja kebijakan Asbun dan tidak bermartabat. Hemat saya, visi Sumut Bermartabat masih jauh panggang dari api,” sindir Jonius. Bagi mantan Kapolres Taput itu, kegiatan FDT selama ini berkorelasi erat terhadap kemajuan seni, budaya, kearifan lokal sekaligus memunculkan event persatuan anak bangsa melalui perlombaan olahraga. Sehingga kurang bijak rasanya jika kegagalan Gubsu dan Pemprovsu mengelola FDT 2019 justru berujung kebijakan liar penghentian event FDT 2020. “Kami dari gedung DPRD Sumut secara lantang tetap menyuarakan perhelatan FDT 2020. Pesta Danau Toba tidak boleh dihentikan demi meng-akselerasi wisata Sumut yang mendunia era Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Gubsu patut evaluasi diri dan institusi,” tutup wakil rakyat membidangi hukum dan pemerintahan tersebut.
BACA LAGI: Pencemaran Danau Toba Ancam Keselamatan Jiwa Masyarakat, DPRDSU Bentuk Pansus
BACA LAGI: Owallah….BPGKT Provinsi Sumut Saling Menyudutkan, Ternyata Masalah Uang
BACA LAGI: Yuukkk Majukan Danau Toba, Berdayakan Warga Lokal Kelola Bisnis Akomodasi Turis
Ini Alasan Gubsu
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi membenarkan FDT ditiadakan untuk tahun 2020. Gubsu beralasan sedang mencari bentuk dan metode kegiatan yang pas dan cocok untuk mengganti FDT. “Kita bentuk lain gantinya apa, bukan waktunya, bentuknya apa. Kayaknya kurang bermanfaat pesta itu,” ucap Edy, menjawab wartawan di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, belum lama ini. Gubsu Edy Rahmayadi mencontohkan, bentuk kegiatan yang mungkin menggantikan FDT adalah triathlon (kompetisi) yang meliputi olahraga lari, renang, sepeda atau kegiatan-kegiatan sejenis lain. “Kita bentuk, bukan ditiadakan kegiatannya. Tapi bentuknya apa, metodenya apa agar wisatawan datang ke Danau Toba,” terang Gubsu, sembari menambahkan, FDT diganti dengan berbagai event yang diselenggarakan di sana sehingga banyak wisatawan datang ke Danau Toba. (MS/BUD)
