Dua Direksi Tirtanadi Dicopot Mendadak, Zeira: Gubsu Jangan Jadikan BUMD Kepentingan Pribadi & Kelompok !

Anggota DPRDSU Zeira Salim Ritonga, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Sumut Joni Mulyadi dan Direktur Adm Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut Feby Melani dicopot Gubsu Edy Rahmayadi secara mendadak per 10 Juni 2021. Ketua Fraksi Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE, mempertanyakan alasan Gubsu mencopot kedua Direksi. Zeira mengingatkan, Gubsu, Wagubsu dan Pemprovsu tidak boleh menjadikan BUMD sebagai alat kepentingan pribadi, golongan dan kelompok.

BACA LAGI: DPRDSU Heran Pipa Transmisi tak Diganti Sejak Zaman Belanda, Ini Jawaban Dirut Tirtanadi Sumut

BACA LAGI: Lapas Kota Pinang Terbakar, Kadiv Pas: 273 Napi & Dokumen Aman

BACA LAGI: Medan Utara Kesulitan Air, Dirut Tirtanadi Kabir Bedi: Sudah Selesai, Akibat Pipa Cemara & Hamparan Perak

BACA LAGI: Target IMI Sumut Gelar Event APRC & WRC, Harun Nasution Harapkan Dukungan Pusat – Daerah

Kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (18/6/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Zeira menyatakan prihatin mendengar 2 Direksi BUMD PDAM Tirtanadi Sumut dipecat. Padahal masih baru diangkat alias belum 1 tahun bekerja. “Kok tiba-tiba dipecat ? Apa hasil Pansel Direksi kemarin tidak menjaring dengan baik dan benar ? Saya rasa ini kejutan menyedihkan,” heran Zeira kebingungan. Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini pun mengaku tidak paham apa yang jadi keinginan Gubsu dalam mengelola BUMD di Sumut. Menurut dia, seyogianya Gubsu benar-benar konsisten dan selektif menunjuk orang-orang berdasarkan kemampuan, integritas bahkan track-record. “Jangan sebentar-sebentar memecat. Tentu mencerminkan ketidak-profesional-an Gubsu selaku pemilik saham 99 persen di PDAM Tirtanadi Sumut. BUMD jadi kurang efektif, juga tidak efisien,” tegasnya.

BACA LAGI: Sistem Pencatatan Air Tirtanadi Picu Lonjakan Tarif, Zeira: Jangan Cerita Perubahan Jika Ujungnya Menindas Rakyat !

BACA LAGI: Pandangan F-Nusantara DPRDSU Soal APBD Sumut 2020, Zeira Sentil Pekerjaan Pemprovsu Carut-Marut

BACA LAGI: Zeira Salim Ritonga Desak Dewas PDAM Tirtanadi Uji Labor Cairan Kimia PT STI

BACA LAGI: DPRDSU Kunker ke RSU Indrapura, Ebenejer Sitorus: Perencanaan & Penganggaran Asal-asalan, Audit Total !

Banyak Titipan Kepentingan di BUMD

Publik Sumut sangat tahu banyak sekali titipan kepentingan pribadi/kelompok di BUMD Sumut khususnya PDAM Tirtanadi Sumut, pendapat Anda ? Legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labusel dan Kab Labura itu justru tertawa sinis. Bagi Zeira, inilah sumber masalah paling besar sehingga BUMD di Sumut kerap tidak bisa maju apalagi berkembang. Sebab kepentingan pribadi dan golongan cenderung melampaui kepentingan publik. “Saham PDAM Tirtanadi kan dimiliki tunggal oleh Gubsu. Kewenangan mengangkat, memilih atau memberhentikan Direksi juga dipegang Gubsu. Tapi saat mengambil keputusan (angkat/copot), apa dia tak melihat detail seseorang berdasarkan objektivitas ?Janganlah gak ada badai atau hujan tiba-tiba main copot aja. Angkat dan copotlah orang sesuai kinerja. Hentikan pola-pola copot sana copot sini. Kondite perusahaan publik bisa kehilangan kepercayaan,” yakinnya.

BACA LAGI: Pasca-Trisno Sumantri Dicopot Uang Tirtanadi Menguap Rp. 280 M ? DPRDSU Minta BPKP Lakukan Pemeriksaan

BACA LAGI: DPRDSU Apresiasi Kapolri, Fahrizal Nasution: TNI/Polri di Sumut Bersihkan Institusi dari Oknum Pembeking Preman !

BACA LAGI: TERUNGKAP ! Pelanggan Sekira 500 Ribu, Tirtanadi Sumut Cuma Gratiskan Air 2.350 RT-1

BACA LAGI: Soal Realisasi Dana Desa, Politisi Hanura Ingatkan Aparat Tipikor Proaktif Mengawasi

Pakai Uang Rakyat, BUMD Harus Terbuka

Haruskah Gubsu mengungkap ke publik alasan mengangkat dan memecat Direksi BUMD di Sumut ? Zeira langsung mengangguk setuju. Wakil Ketua Komisi B DPRDSU bidang perekonomian tersebut berpandangan, perusahaan publik patut menghadirkan keterbukaan manajemen sedari awal. Pasalnya, melekat hak-hak masyarakat tatkala uang rakyat dari kantong APBD Sumut digunakan mengelola BUMD. Nah, bercermin dengan kasus pencopotan 2 Direksi PDAM Tirtanadi Sumut, Zeira percaya publik sedang menebak-nebak bahwa ada kepentingan Gubsu, Wagubsu atau Pemprovsu yang tidak sejalan dengan 2 Direksi. Artinya, ketika kepentingan pribadi/kelompok Gubsu tidak diakomodir Direksi, maka bukan mustahil keputusan pencopotan dilakukan sepihak. “Jika benar potensi tersebut terjadi, ya jelas sangat kita sesalkan. Mulailah memupus unsur kepentingan pribadi, golongan dan kelompok agar tidak merusak manajemen BUMD serta performance Gubsu sendiri,” sindirnya mantap.

BACA LAGI: Tirtanadi Sumut Gratiskan Air, Aroma Akal-akalan Tercium Mengalir

BACA LAGI: Wartawan Diteror, Zeira Salim Ritonga Dorong Kapolres Binjai Ungkap Otak Pelaku

BACA LAGI: Ada 5 BUMD “Disusui” Penyertaan Modal Rp. 207 M, Sekretaris Gerindra Sumut: Bubarkan yang Tidak Produktif !

BACA LAGI: Rumah Wartawan Diduga Dibakar, DPRDSU: Judi & Narkoba Mustahil Langgeng Jika Oknum Aparat Tidak Membeking

Buka ke Publik Alasan Pencopotan

Seharusnya, simpul Zeira lebih jauh, Gubsu jujur membuka ke publik masalah 2 Direksi PDAM Tirtanadi Sumut yang dicopot. Termasuk prestasi dan bentuk kesalahannya. Jangan baru beberapa bulan diangkat, lalu dicopot seenaknya akibat selera kepentingan tersembunyi yang tidak diakomodir Direksi. Zeira berharap, Gubsu segera menjawab dasar pencopotan supaya terkonfirmasi dan tidak liar kemana-mana. “Tanda tanya besar buat publik Sumut. Boleh dong DPRDSU selaku pengawas Gubsu dan BUMD minta penjelasan. Saya ingatkan ya, kepentingan Gubsu, Wagubsu dan pejabat Pemprovsu tidak boleh di atas kepentingan rakyat. Kepentingan umum wajib di atas semuanya,” tutup Bendahara DPW PKB Sumut ini dengan nada tinggi.

BACA LAGI: Corona Menghantui, Tagihan Air Membebani: DPRDSU Sindir Gubsu tak Jeli Selaku Pemegang Saham Tirtanadi

BACA LAGI: Ingatkan Mafia Tanah Bermain, Ketua F-Nusantara DPRDSU: Gubsu Kaji SK Daftar Nominatif Eks HGU PTPN 2

Logo Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut. (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: Kasus Pendeta Binsar Diancam Bunuh “Ngendap” 6 Tahun di Polrestabes Medan, Kemenkumham Layangkan Surat

BACA LAGI: DPRDSU Kecam Oknum Dinkes & Kemenkumham Bisniskan Vaksin, Zeira: Ada Permainan Alkes, Usut Kasus Sembako !

VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial Natal bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar Medan

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

Ini Tanggapan Mantan Direktur Air Minum

Terpisah sebelumnya, www.MartabeSumut.com mengonfirmasi mantan Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Sumut Joni Mulyadi, Kamis malam (17/6/2021). Dihubungi via ponselnya, Joni mengungkapkan SK pencopotan 2 Direksi diteken Gubsu pada 10 Juni 2021. Kemudian hari Senin 14 Juni 2021 Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut menyerahkan SK Gubsu. “Ya 2 orang (dicopot), saya dan Ibu Feby. Saya gak tahu alasannya. Tapi dalam SK Gubsu dikatakan hasil evaluasi kinerja. SK Gubsu kami terima 14 Juni 2021. Kinerja kami dianggap kurang,” ujar Joni pelan. Dia menjelaskan, sesuai PP 54/2017 tentang BUMD, Gubsu sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM) memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here