www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Pantur Banjarnahor meminta Pemprovsu dan seluruh Pemkab mendirikan sentra-sentra peternakan sekaligus rumah-rumah kompos di wilayah Kabupaten Sumut. Pantur meyakini, sentra-sentra peternakan serta rumah kompos berkorelasi erat dalam mendukung peningkatan produksi pertanian rakyat.
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Bahas 300 Kampung “Bersinar” di Sumut, DPRDSU Kecewa Alokasi Anggaran Rp. 19 Juta/Desa
BACA LAGI: Dua Pasien “Curhat” ke DPRDSU Soal Dugaan Mala-praktik RS di Medan
Kepada www.MartabeSumut.com, Senin kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Pantur mengatakan, kini petani dihadapkan dengan persoalan kebutuhan pupuk organik (kompos) dan non organik (kimia). Selain langka, pupuk tergolong mahal tatkala ditemukan di pasaran. Menurutnya, Pemprovsu/Pemkab harus pro anggaran terhadap persoalan petani. “Jadi gini, sentra-sentra peternakan akan membuat warga memiliki ternak. Lalu muncullah kotoran hewan (kohe). Tentu kohe ternak bisa dibuat bahan pupuk organik. Ditambah lagi limbah pertanian, pengasapan bahkan durame dari sawah-sawah. Kemudian semuanya bertemu di rumah-rumah kompos untuk dikelola sebagai pupuk organik. Dalam bahasa Batak terciptalah “sinur na pinahan, gabe na niula“. Artinya, apa yang kita kerjakan berhasil semua beranak-pinak,” terang Pantur.
BACA LAGI: Indonesia 37 Provinsi Usai 3 DOB Sah di Papua, Toni Togatorop Sentil Protap Kapan ?
BACA LAGI: Ketua DPD Aspatan Sumut Geram, Tak 1 pun Kades di Dairi Back-up Ketahanan Pangan
BACA LAGI: FP-Golkar DPRDSU Dorong Gubsu Tingkatkan SDM Melalui Penurunan Kemiskinan di Sumut
BACA LAGI: DPP Sahkan DPD Hanura Sumut 2020-2025, Toni Togatorop: Kami Siap Mengawal Hati Nurani Rakyat
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut
BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Rusdi Lubis: BPN Clean and Clear Lahan Sebelum Terbitkan HGU
Jadikan Petani Pengelola Rumah Kompos
Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Samosir, Kab Toba, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini memastikan, andaikan setiap desa di Sumut memiliki sentra-sentra peternakan termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), niscaya masyarakat petani tampil menjadi pelaku-pelaku sekaligus pengelola rumah kompos (industri pupuk organik). Logikanya, imbuh Pantur lebih jauh, sentra-sentra peternakan (penghasil kohe) dan limbah pertanian berorientasi pada kehadiran rumah-rumah kompos. Sehingga petani kian mandiri memenuhi kebutuhan pupuk organik.
BACA LAGI: Rahmat Rayyan Reses DPRDSU ke Batahan Madina, Temukan Jalan Hancur Lebur 7 Km & Arus PLN Belum Masuk
BACA LAGI: Bumdes Simalem Berdiri di Dairi, Targetkan Ekonomi Desa Unggul Mandiri
BACA LAGI: Kualitas Proyek APBD Sumut 2021 Rendah, Wakil Ketua Bappilu Hanura: Rakyat Terluka !
Humbahas Belum Punya Sentra Pupuk Organik
Pantur mengakui, khusus di Dapilnya Kab Humbahas, sampai sekarang belum muncul sentra-sentra pupuk organik. Padahal ketika 2 tahun lalu Gubsu Edy Rahmayadi berkunjung ke Humbahas, terucap janji memberikan 5 ribu ekor ternak sapi, kerbau dan sejenisnya. Namun Pantur menyesalkan Gubsu Edy Rahmayadi tidak kunjung memenuhi janji. Sementara hamparan pertanian Humbahas tergolong cukup potensial dengan berbagai loncatan besar. “Waktu kami Kunker Dapil beberapa waktu lalu, ternyata Kab Humbahas penghasil jagung terbesar ke-4 dari 33 kab/kota di Sumut. Sesuatu yang perlu didukung. Tapi kalo gak ada ketersediaan pupuk organik dan non organik, berarti sama aja Pemprovsu/Pemkab mengorbankan petani dong,” sindir Pantur.
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas
Politik Anggaran Pro Pertanian
Itulah sebabnya, semenjak dini, politisi PDIP tersebut mendorong Pemprovsu mendukung petani berdasarkan politik anggaran yang berpihak terhadap penyelesaian masalah pertanian. Terutama merealisasikan program pendirian sentra-sentra peternakan dan rumah-rumah kompos di penjuru kabupaten Sumut. “Alokasikan porsi besar APBD Sumut untuk ke-2 program (pertanian). Kebijakan anggaran Pemkab di kabupaten harus ikut menopang,” imbaunya.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Dulu Petani Tidak Kesulitan Pupuk
Bagi Pantur, zaman dulu petani tidak pernah kesulitan pupuk lantaran limbah-limbah pertanian lancar dikelola. Kendati dukungan pasokan listrik/gas belum ada, toh dia menyebut kalangan petani tetap mampu bercocok tanam secara baik. Pantur percaya, kohe ternak dan limbah-limbah durame persawahan sangat tepat dijadikan pupuk kompos. “Saya pikir kedepan, Pemprovsu/Pemkab jangan mengabaikan semangat petani kita mewujudkan ketahanan pangan Nasional. Kegelisahan petani yang selalu dihadapkan dengan defisit pupuk kimia bahkan harga melambung, patut dijawab Pemda melalui pendirian sentra-sentra peternakan serta rumah-rumah kompos,” simpul Pantur Banjarnahor. (MS/BUD)