www.MartabeSumut.com, Medan
Kasubbdit Waster Pam Obvit Poldasu AKBP JHS Tanjung mengatakan, ada 9 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Sumut 27 Juni 2018. Terdapat pula beberapa daerah yang dimajukan waktu Pilkadanya seperti Taput, Langkat, Dairi, Batubara dan Deliserdang. Tanjung menyebut, Poldasu telah memetakan potensi rawan konflik seperti distribusi logistik dan kotak suara di beberapa daerah yang medannya memang sulit dijangkau. “Dana pengamanan (Pam) mencapai Rp. 181 Miliar. Poldasu menyiapkan 19.755 personel untuk mengamankan Pilkada di Sumut,” ungkap Tanjung, saat mengikuti RDP Komisi A DPRD Sumut, Selasa siang (17/4/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Pengamatan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, ST dan dihadiri beberapa anggota Komisi A. Tanjung melanjutkan, sejarah mencatat bahwa kerawanan Pemilu bersifat konvensionel pernah terjadi di Kab Tapteng pada 16 Februari 2017 terkait pencoblosan surat suara 2 kali. Kemudian di Kab Samosir menyangkut kebakaran kantor PPK hingga kejadian di Kab Tanah Karo seputar bencana alam yang mengganggu Pemilu. Antisipasi bencana alam seperti banjir dan kebakaran, katanya, mengandalkan kekuatan personel Pam yang melibatkan TNI dan Linmas dengan jumlah 13.170 orang. Sedangkan personel Poldasu disebar sebanyak 19.755 orang dan dukungan TNI mencapai 140 orang/Kodim. “Pola pengamanan TPS sesuai kebijakan Mabes tapi mengacu spesifikasi daerah. Zona aman polanya 2 Polri untuk mengamankan 5-8 TPS yang dibantu 2 Linmas. Sementara pola rawan 1, pola rawan 2 dan pola daerah khusus diantisipasi dengan 2 Polri dan 2 Linmas pada 1 TPS alias 212,” singkapnya. Konflik lain disinyalir Tanjung terjadi antara Bawaslu dengan Parpol. Sementara 2 pengamanan khusus saat Pilgubsu dan Hari Raya Idul Fitri, dinilainya sangat memungkinan terjadi sabotase kotak suara ataupun logisik Pemilu. Kapoldasu dikatakan Tanjung telah mengimbau agar semua Paalon menghindari politik uang, menghindari terprovokasi isu SARA serta menjauhkan praktik ujaran kebencian (hate speech). “Meski berbeda pilihan, mari ciptakan Pilgubsu yang aman dan tertib,” cetus Tanjung.
Polri Netral
Hal senada disampaikan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto. Dia mengatakan, Polri dalam pelaksanaan Pilkada akan tetap netral. Selanjutnya meyakinkan masyarakat supaya tidak resah terhadap Pilkada. Menyinggung respons terhadap pengaduan masyarakat soal gangguan Kamtibmas, Kapolrestabes memastikan pihaknya sudah membangun aplikasi-aplikasi media sosial supaya masyarakat bisa cepat melapor ke kepolisian. “Isu SARA, ujaran kebencian dan berita hoax sangat berbahaya di Kota Medan. Upaya pendekatan selalu kami lakukan. Yang sangat berbahaya dalam Pilkada nanti adalah money politics,” terang Kapolrestabes. Bagi dia, potensi-ptensi permasalahan sosial lain diantaranya relokasi mesjid, pasar, konflik pertanahan dan isu transgender yang menimbulkan gerakan mahasiswa/pemuda. Karena kekuatan Polrestabes Medan sangat terbatas, Kapolrestabes pun meminta dukungan dari unsur terkait. “Intinya, kita ciptakan suasana supaya tidak ada rasa takut warga datang ke TPS. Polri siap melakukan pengamanan. Polri akan melakukan kerjasama dengan Bawaslu bila ada sengketa Pilkada di wilayah hukum Polrestabes Medan,” ucap Kapolrestabes. Pendapat berikut disampaikan Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol M Taufiq. Menurutnya, Polres Pelabuhan Belawan memiliki 2 wilayah yaitu Kota Medan dan Deli Serdang. Personel Pam yang dilibatkan untuk Pulkada sebanyak 416 orang. Terdiri dari personel TNI dan Poldasu. “Masalah SARA telah dilakukan penindakan. Yang paling rawan nanti adalah saat penghitungan suara hasil Pilkada,” tutup M Taufiq. (MS/BUD)