MartabeSumut, Medan
Presiden terpilih Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang dilantik pada Senin 20 Oktober 2014 harus segera mengembalikan kesakralan Pancasila dalam semua sendi kehidupan berbangsa. Sebab, selama ini, praktik korupsi, birokrasi feodalis dan buruknya pelayanan rakyat, adalah cermin hilangnya nilai-nilai luhur Pancasila.
Permintaan tersebut dilontarkan Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Budiman P Nadapdap, SE, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Donald P Lumbanbatu, SE dan Dosen Sosiologi Politik Fisip UMSU Medan Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi. Tatkala dikonfirmasi MartabeSumut secara terpisah melalui saluran telepon, Minggu malam (19/10/2014), ketiganya sepakat menyatakan 5 sila Pancasila saat ini hanyalah tiori konstitusi yang terlalu mudah diucapkan di bibir namun realitanya jauh panggang dari api.
Budiman Nadapdap, misalnya. Menurut legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kab Batubaraitu, revolusi mental yang diusung Jokowi berorientasi pada perbaikan sikap dan moral aparat negara dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan rakyat. “Birokrasi bersih wajib dicontoh pejabat dan aparatur negara. Karena saat ini terlalu banyak raja-raja kecil yang tidak menjalankan Pancasila secara benar. Inilah mental yang perlu direvolusi supaya kesejahteraan rakyat bisa terwujud,” tegas Budiman Nadapdap. Hadirnya Presiden baru Jokowi dinilai Budiman Nadapdap bakal membawa aroma baru dalam perbaikan mental aparat negara. Artinya, lanjut Budiman Nadapdap, kebijakan Nasional yang kelak dikeluarkan Presiden Jokowi patut diperhatikan serius daerah-daerah. “Kepastian penegakan hukum, birokrasi bersih tanpa korupsi dan pelayanan maksimal kepada rakyat patut didukung. DPRDSU pun siap melakukan koreksi kepada 33 kab/kota di Sumut bila menentang kebijakan Nasional yang berlandaskan Pancasila,” ingatnya.
Program Berpihak Kepada Rakyat
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRDSU Donald P Lumbanbatu, SE. Bagi Donald, sepanjang Presiden Jokowi melakukan program-program yang berpihak kepada rakyat, niscaya pihaknya memberikan dukungan penuh. Donald pun mengaku setuju praktik korupsi dan pembusukan budaya birokrasi diklasifikasikan itidak sejalan dengan maksud luhur Pancasila sehingga pantas diperangi bersama-sama oleh seluruh rakyat Indnesia. “Pemerintah kedepan melalui Pak Jokowi kita harapkan semakin mensejahterakan rakyat. Seluruh daerah tidak boleh pula apriori kalau pemerintah melahirkan program Nasional yang pro rakyat. Pangkas birokrasi yang mempersulit pelayanan masyarakat dan berantas pungutan liar/korupsi melalui sistem online. Kita sangat mendukungnya. Tapi bila ada yang tidak tepat pasti kami koreksi secara kritis,” cetus Donald. Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini mencontohkan, rencana pemerintah membersihkan birokrasi atau meninjau 132 kontrak-kontrak kerja di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sesuatu yang menggembirakan. “Saya dengar akan ada peninjauan 132 kontrak kerja di ESDM. Kalau memang banyak birokrasi korup di sana atau terbukti tidak menguntungkan rakyat, ya pemerintah jangan ragu menghapusnya,” terang Donald, seraya menambahkan, pemerintahan Jokowi kedepan perlu memperhatikan pendapatan negara dari sektor pajak pertambangan yang terkesan banyak digelapkan oknum aparat terkait selama ini.
Nilai-nilai Pancasila Hilang
Sementara itu, Dosen Sosiologi Politik Fisip UMSU Medan Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi, lebih keras lagi. Secara terus terang Shohibul mengungkapkan kalau nilai-nilai Pancasila telah hilang dan tidak pernah ada di bumi Indonesia. Bukti itu disebut Shohibul terlihat jelas dari praktik-praktik korupsi dan birokrasi kotor yang merajalela pada hampir semua institusi pemerintahan. “Pancasila sudah hilang dan tidak pernah ada lagi. Pelayanan rakyat selalu diukur oleh uang. Akibatnya korupsi makin merajalela dan raja-raja kecil yang korup justru berkuasa sebagai pemimpin,” yakin Shohibul. Menyinggung harapan kepada Presiden Jokowi, Shohibul kian memperdengarkan kalimat-kalimat sinis, tajam dan bernuansa kritis. Shohibul pun mengaku kenyang dengan pola pencitraan 10 tahun Presiden SBY. “Saya harap Jokowi itu suku Jawa yang lain dan tidak sama dengan suku Jawa SBY. Saya harap Jokowi tidak seperti Jawa SBY yang selalu suka mengatakan ya namun faktanya tidak,” sindir Shohibul sambil tertawa-tawa.
Ketika dikejar MartabeSumut soal target pembangunan yang jadi prioritas Jokowi 5 tahun kepemimpinan, Shohibul justru menyatakan bukanlah terlalu muluk-muluk. Presiden Jokowi dinilainya memiliki tugas utama mewujudkan pelaksanaan 5 sila Pancasila dalam kehidupan birokrasi pemerintahan. Kemudian menjadikan Indonesia berdaulat, tidak sekadar copy paste demokrasi barat serta tidak ragu menciptakan program apapun demi kesejahteraan rakyat. Selaku sosok yang mendapat tempat di hati mayoritas masyarakat Indonesia, Jokowi dipastikan Shohibul harus bisa total memberikan kemampuan terbaik yang dimiliki. Kendati demikian Shohibul mencermati pula perbedaan pendapat serius antara eksekutif dan legislatif kurun 5 tahun kedepan. Hal itu dilandasi posisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen yang sudah diketahui oleh seluruh rakyat. Dia mengimbau ke-2 koalisi untuk berpolitik praktis secara kompetitif, jangan merusak negara demi kepentingan sesaat, balas dendam politik apalagi mengabaikan hak-hak mendasar rakyat. “Kondisi Parlemen sekarang bagus sebab DPR yang kuat tidak akan bisa didikte eksekutif. Cuma sayangnya, saya menduga KMP bakal tercecer dan tinggal hanya Gerindra saja. Karena hampir tidak ada Partai Politik di Indonesia ini yang tidak korupsi dan merampok,” tutup Shohibul. (MS/BUD)
