Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST dituding massa Gerakan Muda Sumut Foundation (GMSF) gagal total menjalankan roda pemerintahan di Sumut. Dalam aksinya di gedung DPRD Sumut, Rabu siang (1/8), belasan orang massa GMSF mempersoalkan kebijakan Gatot mengangkat Kadis Kesehatan Sumut Sri Hartati Suryantini.
Pantauan MartabeSumut di lokasi aksi, massa yang datang membawa bendera, spanduk dan poster, meneriakkan kata-kata hujatan terhadap Gatot. “Turun kau Gatot, kebijakan kau mengangkat Sri Hartati Suryantini sebagai Kadis Kesehatan Sumut dan merangkap Plt Direktur RS Haji Medan adalah keliru. Kebijakan kau bernuansa kolusi, korupsi dan diktator,” seru massa di halaman depan pintu masuk gedung DPRD SUmut.
Serukan 6 Tuntutan
Koordinator Lapangan Imam SM dan Koordinator Aksi F Insan Arbas dalam orasinya mengatakan, pihaknya di GMSF menuntut 6 butir penting yang harus diterjemahkan wakil rakyat di DPRD Sumut. Diantaranya; pencopotan Sri Hartati Suryantini sebagai Kadis Kesehatan Sumut dan merangkap Plt Direktur RS Haji Medan, menetapkan Direktur RS Haji Medan yang defenitif, memanggil Plt Gubsu dan Sri Hartati Suryantini ke gedung DPRD SUmut, meminta Sri Hartati Suryantini mengundurkan diri dari 2 jabatan rangkap serta menyerukan Kapoldasu dan Kajatisu untuk menelusuri dugaan anggaran bermasalah berjumlah puluhan miliar di RS Haji Medan. “Kami minta DPRD Sumut mengambil sikap dengan memanggil Gatot dan Sri Hartati Suryantini. Gatot itu telah gagal total memimpin Sumut. Kebijakannya sesuai selera sendiri dan berdasarkan keinginan partai tertentu,” cetus Imam, yang diikuti yel-yel ‘Gatot sama dengan gagal total, kebijakannya merugikan warga Sumut’.
Usai berorasi sekira 15 menit, Humas DPRD Sumut Rospita Pandiangan menemui pengunjukrasa. Menurut Rospita, saat ini anggota DPRD Sumut sedang melakukan berbagai tugas kedinasan ke luar daerah. “Jadi aspirasi GMSF ini akan kami terima. Nanti diserahkan kepada pimpinan Dewan atau komisi yang membidangi,” ujar Rospita. Setelah puas mendapat jawaban tersebut, massa GMSF secara teratur meninggalkan gedung Dewan.