Seratus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) melalui 10 Fraksi menghantam Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST. Pasalnya, realisasi APBD Sumut 2011 senilai Rp. 4,6 Triliun yang disampaikan Gatot dalam rapat Paripurna pada Senin (30/7) di gedung DPRDSU, dianggap ‘bermasalah’.
Pantauan MartabeSumut, rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun dan didampingi para wakil ketua seperti Chaidir Ritonga, HM Afan, Sigit Pramono Asri dan Kamaluddin Harahap, itu memberikan kesempatan kepada Plt Gubsu dan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis membacakan laporan pertanggungjawaban. Setelah itu 10 Fraksi yang ada di DPRDSU diantaranya F-Demokrat, F-Partai Golkar, F-PDI Perjuangan, F-PKS, F-PPP, F-PDS, F-Hanura, F-Gerindra Bulan Bintang Reformasi (GBBR), FPPRN dan F-PAN, mendapat peluang menanggapi secara terpisah.
Demokrat Tuding Gubsu Belum Konsekuen
Fraksi Demokrat misalnya. Melalui juru bicara Ramli, Demokrat mempersoalkan kinerja Gubsu yang belum konsekuen menggunakan sumber daya keuangan secara maksimal. “Buktinya masih ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sekira Rp. 720 Milliar lebih dalam realisasi APBD 2011,” ungkap Ramli. Logikanya, lanjut legislator asal Dapem Kepulauan Nias tersebut, bila 3 tahun terakhir terjadi SiLPA sangat besar, tentulah akan menimbulkan pertanyaan rakyat yang justru membutuhkan percepatan pembangunan. “Masyarakat menilai SiLPA merupakan indikator dari ketidakefektifan manajemen gubernur dan jajaran. Terindikasi bermasalah saat mengelola keuangan daerah. Kami minta Gubernur menjelaskan penyebab terjadi SiLPA dan mencari jalan keluarnya,” tuding Ramli, sembari mengingatkan Gubernur bahwa Fraksi Demokrat menuntut Pemprovsu meningkatkan kinerja BUMD agar segera go public dan memperjuangkan pajak ekspor komoditi perkebunan, perikanan dan pertanian yang belum dimasukkan dalam UU no 25/2009 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
FPDIP Persoalkan Belanja Tak Terduga Pemprovsu
Hal senada dilontarkan Budiman P Nadapdap, SE, juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam tanggapannya, FPDIP mengkritik pemakaian belanja tidak terduga yang realisasinya mencapai Rp. 154,500 juta dari Rp. 18 milliar yang digunakan untuk biaya operasional evaluasi jatuhnya pesawat Casa-212 di Hutan Bahorok-Langkat, beberapa waktu lalu. kemudian peristiwa bencana longsor/banjir di Kecamatan Mazo-Nisel yang menelan korban jiwa. “Kenapa Pemprovsu tidak melakukan tanggap darurat dengan cepat. Apa sebenarnya kriteria pemakaian belanja tidak terduga dalam peristiwa-peristiwa seperti itu,” sindir Budiman.
Pada sisi lain, Budiman juga mempersoalkan realisasi belanja SKPD di Dinas Bina Marga Sumut yang dinilainya tergolong besar dengan nominal Rp 821,589 milliar. “Kenapa dana besar tapi perkembangan kondisi jalan provinsi pada tahun 2011 justru makin banyak yang tidak beres. Kalo sebelumnya tahun 2010 jalan yang rusak ringan hanya 262,32 Km dari panjang jalan 2.752 Km, kenapa tahun 2011 jalan yang rusak ringan menjadi sepanjang 369,37 Km. Kenapa jalan yang rusak ringan mengalami peningkatan,” sesalnya.
Disamping itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pula realisasi pendapatan PD Perhotelan dan PD AIJ sebesar 0 persen. Sementara perusahaan daerah itu masih saja dipertahankan Pemprovsu walau tanpa keuntungan apapun. “Kami juga menyayangkan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu yang mendapat anggaran Rp. 46,825 Milliar namun hasil kunker Dewan kemarin tidak menemukan kegiatan berarti di kawasan Pantai Lagundri Sorake-Nias dan Danau Toba,” singkapnya. Untuk menanggapi sorotan 10 Fraksi di DPRDSU, Plt Gubsu dijadwalkan akan memberikan jawaban lagi pada rapat paripurna DPRDSU lanjutan pada Senin, 6 Agustus 2012.