Puluhan orang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sentra Monitoring Informasi (SMI) dan LSM Transparansi Sumatera Utara menyerukan berbagai masalah penyimpangan anggaran di Pemprovsu, yang disebut-sebut telah merajalela dilakukan para pejabat secara berjemaah. Aksi tersebut mereka teriakkan di gedung DPRD Sumut, Senin (27/2) sekira pukul 12.15 WIB.
Dana Menyimpang, Fiktif & Mark-up
Dalam orasinya, Kordinator Lapangan Azrul Hasibuan, mengatakan, penggunaan anggaran di Pemprovsu sangat perlu diusut sebab sangat banyak ditemukan pengeluaran yang menyimpang, fiktif hingga mark-up. “Kita menduga kuat telah terjadi praktik subur korupsi di Pemprovsu. Para pejabat Pemprovsu melakukannya secara berjemaah,” ujar Azrul, seraya mencontohkan indikasi korupsi APBD Sumut 2011 pada kegiatan pengiriman peserta Pekan Nasional Tani dan Nelayan (PNTN) di Kalimantan Timur sebesar Rp 950 juta.
Pungli PNTN di Kaltim
Berdasarkan informasi dan data yang kami kumpulkan terkait kegiatan PNTN di Kalimatan Timur itu, kata Azrul, pihak Biro Perekonomian Pemprovsu mengutip dana liar dari peserta Sumut yang sebenarnya sudah dianggarkan APBD Sumut. “Jadi setiap peserta diminta mengirimkan uang Rp. 8.900.000 ke rekening pribadi oknum Biro Perekonomian. Lucunya lagi, peserta dari kab/kota se-Sumut sudah dibiayai pemerintah kab/kota. Lalu kok ada lagi anggaran dari kantong APBD Sumut 2011 Rp 950 juta,” heran Azrul, yang diikuti yel-yel ‘periksa penyimpangan anggaran’ di Pemprovsu.
Dugaan Korupsi di BLH Provsu
Pantauan MartabeSumut di lokasi, selain kutipan liar dan keanehan anggaran untuk PNTN d Kaltim, Azrul juga membeberkan dugaan korupsi di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprovsu UPT Laboratorium tahun 2009, yang disebut-sebut kurang menyetorkan PAD ke kas daerah. “Ada senilai Rp. 2 Miliar yang selisih disetorkan. Kok Pemprovsu diam saja, ada apa di Pemprovsu. Apa sudah sama-sama tahu dengan penyimpangan anggaran,” sindirnya.
Oleh sebab itu, LSM SMI dan LSM Transparansi Sumatera Utara dikatakannya menuntut Kejatisu dan Kapoldasu segera turun menyingkap dan mengusut praktik penyimpangan anggaran di Pemprovsu. Sementara Plt Gubsu diminta mencopot para pejabat yang terindikasi korupsi dan memperkaya diri maupun kroni-kroni. Aksi massa tersebut berakhir sekira pukul 12.30 WIB. Aspirasi mereka hanya diserahkan kepada Humas DPRDSU.
