www.MartabeSumut.com, Medan
Dua gelombang massa mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Kamis (1/11). Mereka meributkan indikasi korupsi yang terjadi pada 7 Instansi di Sumut serta mempersoalkan usulan 5 nama calon Direksi Bank Sumut yang diajukan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST kepada Bank Indonesia (BI) Pusat pada 18 Oktober 2012.
Pantauan MartabeSumut di gedung Dewan, gelombang massa yang pertama datang memakai bendera Mapancas Medan dan NGO Komando. Belasan orang yang mengendarai angkutan umum dan sepeda motor, itu tiba di gedung Dewan sekira pukul 11.15 WIB. Massa langsung berdiri berbaris di depan pintu masuk seraya mengibarkan bendera maupun poster-poster yang dibawa. Kemudian beberapa demonstran berteriak-teriak dengan pengeras suara sambil menyesalkan indikasi korupsi yang berlangsung mulus pada 7 instansi di Sumatera Utara. Koordinator aksi Mapancas Medan dan NGO Komando, Iwan K, dalam orasinya membeberkan, pada tahun anggaran 2010 ada dugaan korupsi uang negara di Kesbangpol Linmas Sumut sebesar Rp. 2,4 Miliar. “Kami menduga kuat, terdapat sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sampai sekarang. Itu baru satu kasus, belum lagi indikasi korupsi tahun anggaran 2011 yang data-datanya juga kami miliki,” katanya.
Indikasi Korupsi di BLH Sumut
Selain itu, lanjutnya, indikasi korupsi terjadi di Badan Lingkungan Hidup (BH) Sumut pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 800 Juta, yang merupakan penerimaan UPT BLH tapi tidak disetorkan ke kas negara. Sedangkan indikasi korupsi pembangunan gedung DPRD Sumut, dia menyatakan terdapat sub pekerjaan pemasangan marmer yang tidak sesuai bestek/kontrak sehingga merugikan negara Rp. 515 Juta. Pada sisi lain, Iwan juga mengungkapkan indikasi korupsi di Sekretariat Kota Medan terkait 125 perjalan dinas yang diduga merugikan negara Rp. 951 Juta. Sementara di DPRD Medan, terdapat pula 81 perjalanan dinas yang diperkirakan telah merugikan negara Rp. 967 Juta dan dana Reses tahun 2011 senilai Rp. 1,7 Miliar yang belum dipertanggungjawabkan.
Instansi pemerintah lain yang terindikasi korupsi disebutnya terjadi pada Dinas Pemadam Kebakaran Medan yang tidak menganggarkan denda keterlambatan pengadaan 3 mobil pemadam sebesar Rp. 103 juta. “Terakhir, kami menduga kuat indikasi korupsi terjadi pada Dinas Pendidikan Kota Medan tahun anggaran 2011 terkait pagu pembangunan 9 perpustakaan, pemeliharaan halaman SD, rehab SMUN, rehab SD dan beberapa jenis proyek sekolah di Medan, yang rentan penyalahgunaan uang negara berjumlah miliaran rupiah. Kami minta DPRDSU, Kajatisu dan Kapoldasu segera menjalankan fungsi masing-masing untuk memeriksa dugaan korupsi pada 7 instansi tersebut,” teriak Iwan. Selang 15 Menit berorasi, Ketua Komisi A DPRDSU Oloan Simbolon, ST, menemui pengunjukrasa. Kepada demonstran, Oloan berjanji akan meneruskan aspirasi massa terhadap pimpinan DPRDSU.
Usulan Nama Direksi Bank Sumut Dipersoalkan
Di tempat sama, pada pukul 12.30 WIB, giliran belasan orang massa Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Medan melakukan aksi. Dalam orasinya, koordinator aksi FN Hamsi mengungkapkan, usulan 5 nama calon Direksi Bank Sumut yang diajukan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST kepada Bank Indonesia (BI) Pusat pada 18 Oktober 2012 terindikasi sebagai sosok-sosok yang kurang kompeten. Alasannya, ujar Hamsi, figur-figur tersebut menyimpan segudang pengalaman tugas bermasalah di perbankan semisal dugaan kredit fiktif maupun agunan fiktif. “Bank Sumut itu milik rakyat Sumut yang dikelola oleh Pemprovsu. Jangan jadikan Bank Sumut sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi, kelompok atau Parpol. Kami menyesalkan sikap Plt Gubsu yang sengaja bikin ulah dengan mengusulkan nama ‘bermasalah’ seperti Rudy Dogar Harahap, M Syahrir Ritonga, Esther dan Saparuddin. Kami minta DPRDSU bersikap atas nama-nama yang diusulkan Plt Gubsu itu,” teriak Hamsi. Usai berorasi, aspirasi massa AMPP Medan ditanggapi anggota DPRDSU M Nuh. Dia pun berjanji akan menyampaikan tuntutan AMPP kepada pimpinan Dewan. (MS/BUD)
