Gawang’ Partai Demokrat Sumut jebol. Opini itu hampir bisa dipastikan benar tatkala dihubungkan fakta yang terlihat saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Sidang Paripurna beragenda pergantian alat kelengkapan Dewan (pimpinan komisi), Senin pagi (22/10) di gedung DPRDSU. Pasalnya, dari 27 anggota Fraksi Demokrat di DPRDSU, sebagian besar melakukan aksi walk out(keluar sidang) setelah sebelumnya ricuh mempertahankan argumen. Mereka menuntut nama-nama calon pimpinan baru komisi harus berdasarkan surat DPD Partai Demokrat Sumut dan bukan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan pimpinan Fraksi Demokrat DPRDSU.
Pantauan MartabeSumut di lokasi paripurna, anggota Dewan F-Demokrat seperti Nur Hasanah, Mustofawiyah Sitompul, Sophar Siburian, Ida Budi Ningsih, Arifin Nainggolan, T Dirkhansyah Abu Subhan Ali, Megalia dan Palar Nainggolan, itu tetap menolak nama-nama yang diusulkan Fraksi Demokrat yang ditandatangani Ketua Fraksi Tahan M Panggabean dan Sekretaris Yusuf Siregar. “Saya minta sidang ini diskors karena kami mau nama-nama pimpinan komisi baru berdasarkan surat dari pimpinan Partai Demokrat Sumut bukan dari Fraksi Demokrat DPRDSU. Kalau perlu, kosongkan saja nama-nama dari Demokrat untuk sementara waktu,” kata Sophar Siburian. Sementara Mustofawiyah meminta pimpinan sidang Paripurna membahas surat Ketua Partai Demokrat Sumut terkait rekomendasi nama-nama anggota Demokrat yang diusulkan duduk di komisi DPRDSU. Menanggapi itu, anggota Fraksi Demokrat lainnya Layari Sinukaban langsung berbicara lantang. “Alat kelengkapan DPRDSU seperti komisi merupakan wewenang pimpinan Fraksi. Nama-nama yang sudah ditetapkan Fraksi Demokrat DPRDSU untuk direkomendasikan di komisi harus diterima,” cetusnya dengan nada tinggi.
Wakil Ketua DPRDSU Kamaluddin Harahap, yang juga memimpin sidang paripurna, menyatakan, surat Ketua Partai Demokrat Sumut yang ditandatangani HT Milwan terkait rekomendasi nama-nama pimpinan komisi DPRDSU baru masuk pada Minggu (21/10). “Suratnya masuk semalam dan pimpinan DPRDSU belum sempat membahas,” kata Kamaluddin. Mendengar itu, anggota Fraksi Demokrat yang menuntut pengesahan berdasarkan usulan surat Partai Demokrat Sumut, kembali melancarkan interupsi. Saking banyaknya interupsi, sidang sempat diskors beberapa kali oleh Ketua DPRDSU H Saleh Bangun. Tujuannya untuk meredakan situasi dan memberikan kesempatan anggota Fraksi Demokrat berkomunikasi secara internal. Namun upaya Saleh Bangun tak membuahkan hasil. Setelah skors dicabut, situasi ‘gawang’ Partai Demokrat benar-benar jebol, tetap ricuh dan tidak terkendali. ‘Striker-striker’ Partai Demokrat di DPRDSU saling menyerang di kandang sendiri dan kemudian ‘menendang’ gol bunuh diri ke gawang sendiri pula. Dan ketika Ketua DPRDSU akhirnya memutuskan melanjutkan sidang dengan menerima usulan nama-nama dari pimpinan Fraksi Demokrat, belasan anggota F-Demokrat yang berpihak kepada surat Partai Demokrat Sumut walk out dari arena paripurna. Sidang pun selanjutnya berjalan lagi dengan agenda rapat internal pimpinan dan anggota komisi yang baru.
Paripurna Sahkan Pimpinan Komisi Baru DPRDSU
Usai rapat internal komisi yang berlangsung sekira 20 Menit, Ketua DPRDSU H saleh Bangun mengesahkan nama-nama pimpinan Komisi DPRDSU yang baru. Diantaranya Komisi A: Oloan Simbolon, ST (Ketua/F-GBBR), Syamsul Hilal (Wakil Ketua/F-PDIP) dan Hasbullah Hadi (Sekretaris/F-Demokrat). Komisi B: Melizar Latief (Ketua/F-Demokrat), Mulyani (Wakil Ketua/F-GBBR) dan Siti Aminah (Sekretaris/F-PKS). Komisi C : Zulkarnain (Ketua/F-PKS), Layari Sinukaban (Wakil Ketua/F-Demokrat) dan Muslim Simbolon (Sekretaris/F-PAN). Komisi D: Guntur Manurung (Ketua/F-Demokrat), Sudirman Halawa (Wakil Ketua/F-Golkar) dan Ali Jabbar Napitupulu (Sekretaris/F-PPP). Komisi E: Zulkifli Husein (Ketua/F-PAN), Eddy R (Wakil Ketua/F-PDIP) dan Jhon Hugo Silalahi (Sekretaris/F-Demokrat). Untuk diketahui, sebelumnya, Paripurna DPRDSU telah lebih dulu menyelesaikan agenda pengukuhan anggota DPRDSU dari Fraksi PDS pergantian antar waktu (PAW) Murni Elieser Verawaty Munthe. Sedangkan agenda ke-3 Paripurna DPRDSU membahas laporan reses pada pukul 14.45 WIB dan berakhir sekira pukul 18.00 WIB.
Wajar Saja
Ketua Fraksi Demokrat DPRDSU Tahan M Panggabean yang langsung dikerubungi wartawan usai pengesahan komisi, menjelaskan, perbedaan pendapat yang terjadi di Demokrat adalah wajar dan biasa saja. Dengan wajah yang terlihat sedikit pucat atau berbeda dari biasanya, Tahan menolak mengakui saat dikatakan ‘gawang’ Demokrat di DPRDSU dan di Partai Demokrat Sumut jebol alias pecah kongsi (Pekong). “Banyak kader Demokrat di DPRDSU ini, sementara untuk komisi hanya dibutuhkan beberapa saja. Jadi tidak mungkin kita akomodir semua,” kata Tahan, yang juga menjabat Sekretaris Partai Demokrat Sumut. Secara terpisah, MartabeSumut menjumpai anggota Fraksi Demokrat DPRDSU seperti Melizar Latief, Mustofawiyah Sitompul dan Ahmad Ikhyar Hasibuan. Ketiganya juga berbeda pendapat menanggapi jebolnya ‘gawang’ Partai Demokrat Sumut. Menurut Melizar Latief, konflik di Partai Demokrat Sumut tidak ada namun hanya miss komunikasi.”Biasalah ricuh dan ada gejolak dalam rapat seperti itu. Tapi konflik tak ada cuma persoalan komunikasi yang berbeda pandangan,” akunya.
Sudah Pecah Kongsi
Mustofawiyah Sitompul justru lebih keras lagi. Dia menegaskan, saat ini 27 anggota Fraksi Demokrat di DPRDSU memang sudah pekong atau pecah kongsi. “Saya rasa memang sudah pekong alias pecah kongsi. Komposisinya 19 banding 8,” beber Mustofawiyah blak-blakan. Menurutnya, Pimpinan Fraksi Demokrat DPRDSU telah melanggar Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Pasal 62 ayat 1, 2, 3 dan 4 tentang setiap kebijakan Fraksi Demokrat di lembaga legislatif yang harus mematuhi Keputusan Partai Demokrat di wilayah tugasnya. “Yang angkat pimpinan Fraksi Demokrat DPRDSU itu kan Partai Demokrat Sumut,” sindir Mustofawiyah. Komentar bernuansa diplomatis dilontarkan Ahmad Ikhyar Hasibuan. Bagi dia, apa yang terjadi di Fraksi Demokrat DPRDSU saat ini adalah masalah internal yang tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. “Saya rasa ada komunikasi yang perlu disempurnakan dan harus dituntaskan secepatnya. Ada komunikasi yang tersumbat sehingga wajib diselesaikan dengan intens dan beretika,” kata Ahmad Ikhyar, sembari mengakui bahwa selama ini memang ada komunikasi yang kurang lancar antara Fraksi Demokrat DPRDSU dan Partai Demokrat Sumut.
Demokrat Tidak Demokratis
Pada kesempatan lain, salah seorang anggota DPRDSU yang meminta namanya tidak dituliskan, memastikan, keributan anggota Demokrat dalam menentukan Pimpinan Komisi baru di DPRDSU adalah cermin Partai Demokrat yang tidak demokratis serta berada pada posisi memprihatinkan. “Partai Demokrat itu besar tapi yang besar itu tidak sesuai di lapangan. Saya melihat jajaran pimpinan Demokrat di Sumut ini tidak mampu melahirkan iklim berdemokrasi yang baik di lingkungan internal sendiri,” yakin sumber tersebut kepada MartabeSumut di gedung Dewan. Dia juga berkeyakinan, iklim berdemokrasi di Partai Demokrat Sumut sudah tersumbat sejak lama dan fakta itu terjadi pada lingkup anggota, fraksi-fraksi di DPRD, pimpinan Demokrat kab/kota hingga pimpinan DPD Partai Demokrat Sumut. “Benteng dan ‘gawang’ Partai Demokrat Sumut telah jebol di forum Paripurna DPRDSU itu,” cetusnya enteng. Informasi lain dihimpun MartabeSumut mengungkapkan, ada 4 nama anggota F-Demokrat yang disebut-sebut telah direkomendasikan melalui surat Ketua DPD Partai Demokrat Sumut untuk memimpin Komisi di DPRDSU. Diantaranya; Mustofawiyah Sitompul (Ketua Komisi D), T Dirkhansyah Abu Subhan Ali (Ketua Komisi B), Nurhasanah (Sekretaris Komisi E) dan Sophar Siburian (Sekretaris Komisi A).
