Laporan Budiman Pardede
(BAGIAN III)
Diskusi Tantangan & Peluang Pengalihan SMA/SMK ke Provinsi
“Dewan Pendidikan Sumut Berperan Cerdaskan Rakyat dan Ayomi Guru”
ANGGOTA Dewan Pendidikan Sumut Prof H Aldwin Surya, SE, MPd, PhD, yang tampil bicara membawa materi “Peran Dewan Pendidikan Sumut Menguatkan Sistem Pendidikan di Sumut Pasca-Pengalihan SMA-SMK ke Provinsi sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, memastikan, kelembagaannya fokus dan aktif pada kemajuan dan kecerdasan peserta didik. Membuka kesempatan merata mengikuti jenjang pendidikan mulai pra sekolah, SD, SDIb, SMP Sederajat hingga SMA/MA. Selain kepada peserta didik, peran Dewan Pendidikan Sumut juga disebutnya fokus mengayomi Guru, Kepsek dan Pengawas Sekolah. “Dasar Pembentukan Dewan Pendidikan adalah PP No 17 tahun 2010. Kami menjalankan peran pada jenjang pendidikan menengah SMA, MAN, pendidikan menengah pertama, Pendidikan dasar SD serta pra sekolah,” ungkapnya.
Aldwin Suryamenegaskan, aktivitas Dewan Pendidikan Sumut meliputi ; supporting (dukungan), memfasilitasi, pengawasan dan evaluasi. Dengan jumlah anggota Dewan Pendidikan Sumut sebanyak 13 orang, Aldwin menyatakan kesemuanya berasal dari berbagai instansi pemerintah dan swasta. Memiliki ragam keilmuan, pengetahuan, pengalaman, kepangkatan, jabatan, akademik serta berkomitmen tinggi memberikan kontribusi kepada pendidikan khususnya di Sumut. “Setidaknya ada 7 masalah penting yang perlu diperhatikan pasca-pengalihan SMA/SMK ke Provinsi,” terang Aldwin Surya.
Tujuh Masalah
Dia merinci ke-7 masalah tersebut meliputi, pertama, angka kredit untuk naik pangkat. Kecukupan angka kredit diyakininya sebagai syarat naik pangkat/golongan lebih tinggi sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan guru. Kedua, keseimbangan jumlah guru. Menurut Aldwin, setiap sekolah wajib mempersiapkan jumlah guru memadai supaya tidak ada kekosongan guru atau kelebihan guru pada semua sekolah di kab/kota Sumut. Ketiga, penyesuaian tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Sumut pasca-pengalihan SMA/SMK. Keempat, penyesuaian guru non ASN/PNS di SMA/SMK. Kelima, kebijakan mutasi guru dan Kepsek oleh Pemkab/Pemko jadi tugas/tanggungjawab Pemprovsu. Keenam, status sekolah unggulan yang dibina kab/kota, sumber dana pemerintah dan pembangunan gedung-gedung baru juga belum didukung SDM. Ketujuh, perlu pemberian tunjangan insentif oleh Pemkab/Pemko untuk para guru, Kepsek dan Pengawas sekolah. “Terhadap 7 masalah yang dihadapi Guru, Kepsek dan Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan Sumut ikut melakukan pemantauan serius. Memberi dukungan dan jika dibutuhkan menyampaikan saran kepada Gubsu, Bupati/Walikota bahkan Kadis Pendidikan Sumut atau Kab/Kota,” tegas Aldwin. Terakhir Aldwin menyimpulkan, Dewan Pendidikan Sumut juga melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan pendidikan jenjang SMA, SMP, SD Sederajat serta pra sekolah. “Tiap tahun kita beri laporan dan analisis kepada Gubsu agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan untuk memajukan pendidikan di Sumut,” tutupnya.
Sebelumnya, penceramah yang pertama bicara adalah Joster Manalu, STh, guru honor SMAN I Medan dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut Drs Abdul Rahman Siregar. Panel Diskusi Bedah Sumut bertajuk pengalihan SMA/SMK Negeri ke Provinsi itu dipimpin Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos selaku Moderator. Digelar bersamaan saat acara pelantikan pengurus Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut, Sabtu sore (20/5/2017) di Aula Martabe kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan. Panel Diskusi dihadiri 8 penceramah Bedah Sumut diantaranya: Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi (Pemerhati Pendidikan), Drs Hasan Basri, MM (Kadis Pendidikan Medan), Prof H Aldwin Surya, SE, MPd, PhD (Dewan Pendidikan Sumut), James Siagian (Dinas Pendidikan Sumut), Drs Abdul Rahman Siregar (Ketua PGRI Sumut), Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qodri Marpaung, Lc (mewakili Ketua DPRD Sumut), Joster Manalu, STh (Guru Honor SMAN I Medan) serta pembanding Yonge LV Sihombing, SE, MBA. (****)
