Anggota Satpol PP Sumut Masih Trauma, Kasatpol Zulkifli Taufik Diminta Jangan Diktator

Bagikan Berita :

MartabeSumut, Medan

Pasca-demonstrasi 104 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang terjadi awal bulan puasa kemarin, sejumlah anggota Satpol PP Sumut mengaku masih trauma. Umumnya merasa kurang nyaman dan belum mendapat situasi kondusif bekerja dari sang pimpinan Kasatpol PP Drs Zulkifli Taufik.

Tiga anggota Satpol PP Sumut yang ditemui MartabeSumut, Jumat pagi (16/8/2013), mengaku masih tertekan perasaan saat bekerja setelah demo dilakukan waktu itu. “Ya maklum saja bang, siapa sih pimpinan yang suka di demo bawahan sendiri? Sampai sekarang tekanan sikap Kasatpol PP bisa kami rasakan. Walau sulit dibuktikan, tapi faktanya kami masih trauma bekerja,” kata B, S dan M, seraya meminta namanya tidak dituliskan.

Menurut B, sejak 104 anggota Satpol PP Sumut berunjukrasa dan diterima Wagubsu HT Erry Nuradi, surat keterangan tugas (SKT) yang dikeluarkan  Kasatpol PP Sumut Zulkifli Taufik tidak berlaku. “Dia memimpin kami bak militer yang diktator. Kami ini PNS yang diperbantukan dari Pemerintahan Umum Setdaprovsu. Jadi kami harapkan Kasatpol jangan diktator apalagi arogan,” imbau B, yang mengaku mulai bekerja sebagai tenaga honor sejak tahun 89 dan defenitif jadi PNS pada tahun 2007.

Kasatpol PP Sumut Dituding Diktator dan Arogan 

Saat ditanya kenapa 104 anggota Satpol PP langsung bereaksi ketika jam kerja ditambah karena bisa saja merupakan kebijakan pimpinan yang melihat kebutuhan organisasi, ketiga Satpol PP langsung membantahnya. “Sebenarnya ini soal sikap pimpinan bang. Sejak awal dilantik pada Januari 2013, beliau itu arogan dan diktator memimpin kami. Jadi SKT penambahan jam kerja cuma sebagai pemicu atas ketidakpuasan sikap pimpinan selama ini,” timpal S blak-blakan. Sementara M menambahkan, sikap diktator dan arogan Kasatpol PP Sumut Zulkifli Taufik dibuktikan melalui penambahan durasi kerja sebanyak 15×24 jam/bulan. Biasanya, kata M, mantan Kasatpol PP Sumut Anggiat Hutagalung hanya menerapkan 10×24 jam/bulan. “Baru dicobanya menaikkan jam kerja sudah kenak demo. Wagubsu yang terima kami dan menyatakan jadwal kerja Satpol PP Sumut kembali seperti semula. Kami pasti nyaman dan tidak trauma bekerja bila sikap arogan dan diktator Kasatpol PP Sumut bisa diubah,” harap B, S dan M secara serempak.

Kasatpol PP Sumut Gusar

Terpisah, MartabeSumut pun menemui Kasatpol PP Sumut Drs Zulkifli Taufik, SH, M.Hum, untuk kepentingan konfirmasi, Jumat siang (16/8/2013). Sikap Zulkifli saat ditemui terlihat sangat tidak wajar dan lebih tepat disebut gusar. “Sebetulnya gak ada masalah lagi dan gak perlu ditulislah. Tapi kalau menurut Anda berita ini penting ditulis, ya silahkan saja,” kata Zulkifli, yang kerap melontarkan kalimat kontradiktif. Menurut dia, aksi 104 anggota Satpol PP kemarn merupakan situasi internal terkait persoalan teknis waktu pengaturan jaga. “Mereka anak-anak kita kok. Jadi gak ada masalah, cuma internal saja menyangkut kebutuhan organisasi Satpol PP Sumut,” aku Zulkifli.

Tapi sekarang mereka masih trauma bekerja dan mengaku belum kondusif akibat sikap pimpinan yang disebut-sebut suka mengeluarkan kebijakan sepihak selama ini, pendapat Anda? Zulkifli justru terlihat semakin gusar. Duduk dan berdiri berkeliling ruangannya sambil menyatakan mau ada urusan penting yang akan dikerjakan. “Sudahlah ya, gak ada masalah itu, saya mau ada kegiatan sekarang. Lain kali ya kita ngobrol-ngobrol,” ujarnya mengarahkan MartabeSumut pulang, sembari menolak untuk difoto. Sikap tidak wajar dan gusar yang tampak jelas itu akhirnya membuat MartabeSumut melangkah keluar dari ruangannya sambil permisi pamit. Tapi baru saja tiba di pintu, Zulkifli malah mempersilahkan masuk lagi dan mengajak duduk di meja tamunya. “Kalo ada respon mereka, ya sah-sah saja. Sebetulnya gak perlu ditulis karena gak ada masalah kok cuma pengaturan jaga,” ucapnya. Dijelaskan Zulkifli, total anggota Satpol PP yang di-BKO-kan dari Pemeritahan Umum sebanyak 97 orang. Jumlah tersebut nyata melakukan tugas piket setiap hari dan rutin mengerjakan hal-hal teknis semisal pengamanan asset Pemprovsu. “Hanya persoalan teknis pengaturan waktu jaga. Pembinaan mereka juga di pemerintahan umum,” tepisnya lagi. (MS/BUD/DEKSON)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here