www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Fahrizal Efendi Nasution, SH, kecewa. Bukan apa-apa, sebagian pembangunan dan perawatan jalan provinsi di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dalam kondisi memprihatinkan.
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Pimpinan Fraksi Nusantara DPRDSU Disahkan, Zeira Salim Ritonga Sebut Penyegaran
Kepada www.MartabeSumut.com di ruang kerjanya FP Hanura gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, usai Sidang Paripurna DPRDSU pada Rabu 29 Juni 2022, Fahrizal menjelaskan, penilaian fisik proyek diketahui pasca-peninjauan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) DPRDSU Dapil Sumut 7 Kab Tapsel, Kab Madina, Kota Padang Sidimpuan, Kab Palas dan Kab Paluta, 20-25 Juni 2022. Menurut Fahrizal, patut diduga pembangunan/perawatan jalan provinsi di Tabagsel tidak sesuai perencanaan. “Jadi gini, tujuan Kunker DPRDSU kemarin kan mengevaluasi proyek-proyek APBD Sumut TA 2021. Kami sangat menyesalkan realitas pembangunan/perawatan jalan provinsi di sana. Maka kami Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 merekomendir pembentukan Pansus DPRDSU Pembangunan Infrastruktur di Sumut,” cetus Fahrizal.
BACA LAGI: Kabag Umum DPRD Sumut Pensiun, Muda Sakti Lubis Dorong Pegawai jadi Teladan
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
Hasil Temuan Disampaikan ke Gubsu
Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu melanjutkan, selaku Ketua Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 yang langsung membacakan hasil tinjauan dalam Sidang Paripurna DPRDSU, sebanyak 5 kesimpulan dan 5 saran telah disampaikan kepada Gubsu Edy Rahmayadi melalui Plt Sekda Provsu H Afifi Lubis, SH. Fahrizal pun menyatakan heran mengamati minimnya sinergitas perencanaan antara Pemprovsu dengan kab/kota. Apalagi tidak semua OPD Sumut proaktif mendampingi peninjauan proyek-proyek. “Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 mengimbau Gubsu mengevaluasi pimpinan OPD Sumut yang tidak mengutus staf melakukan pendampingan DPRDSU saat meninjau proyek-proyek APBD Sumut 2021,” imbau anggota Komisi D DPRDSU bidang pembangunan ini.
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: Dear Walikota Medan, 2 Mantan Kepling di Kel Sidorejo Tembung Tuntut Upah 1 Bulan Belum Dibayar
Lima Kesimpulan
Fahrizal merinci, ke-5 kesimpulan diantaranya, pertama, kendati tidak semua proyek ditinjau akibat keterbatasan waktu, namun Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7 sudah turun melihat realisai proyek APBD Sumut 2021 yang dilakukan OPD Pemprovsu. Kedua, koordinasi Pemprovsu, Pemkab dan Pemko belum maksimal merencanakan proyek-proyek APBD Sumut setiap tahun. Ketiga, Kunker DPRDSU bukan rutinitas atau cari-cari kesalahan sehingga tak ada alasan OPD Sumut sebagai pengguna anggaran untuk tidak mengutus pejabat berwenang menindaklanjuti temuan proyek bermasalah.
BACA LAGI: PNS Guru SD Gelisah Kredit Rp. 320 Juta, PT Bank Mandiri Taspen Cuma Cairkan Rp. 96 Juta
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
Keempat, umumnya pengerjaan proyek fisik dan non fisik di Tabagsel memerlukan peningkatan kualitas. Walau belum seluruhnya dilihat DPRDSU, tapi beberapa sampel bisa mewakili situasi umum bahwa kualitas proyek APBD Sumut TA 2021 di Tabagsel secara kasat mata masih kurang baik. Kelima, demi mewujudkan percepatan pembangunan serta kesejahteraan rakyat, berbagai kendala proyek bahkan solusi membutuhkan sinergitas antara DPRDSU, Pemprovsu, Pemkab dan Pemko. “Itulah 5 kesimpulan Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7,” ucap Wakil Ketua DPRD Kab Madina periode 2009-2014 tersebut.
BACA LAGI: Judi, Narkoba & Prostitusi Merajalela di Karo, Ketua DPRDSU: Kapoldasu Bersihkan tapi Bukan Sesaat
BACA LAGI: PNS/ASN Tidak Boleh Merongrong Negara..!
Lima Saran
Selanjutnya Fahrizal membeberkan pula 5 saran Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7. Pertama, meminta Gubsu memperhatikan kualitas proyek-proyek APBD Sumut di kab/kota Sumut. Caranya dengan mengawasi kinerja OPD Sumut dan UPT Provsu di kab/kota. Kedua, setiap proyek APBD Sumut harus tepat sasaran, bermanfaat buat publik, sesuai kebutuhan masyarakat, tidak sia-sia apalagi mubazir. Artinya, perencanaan proyek patut disusun berdasarkan pembangunan sekaligus kepentingan rakyat. Ketiga, terhadap ruas jalan provinsi pada link tertentu yang tidak tertangani maksimal, sebaiknya dialokasikan kembali dalam APBD Sumut TA 2022.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Keempat, sebagian pembangunan dan perawatan jalan provinsi di Tabagsel tampak dalam kondisi memprihatinkan karena tidak sesuai perencanaan. Temuan akan disikapi serius melalui usulan pembentukan Pansus DPRDSU Pembangunan Infrastruktur di Sumut. Kelima, DPRDSU mendorong Gubsu memperjuangkan dana-dana yang ada di provinsi dan pusat. Sebab selain Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu juga terobosan mendapatkan Dana Dekonsentrasi serta Dana Tugas Pembantuan. “Kedepan tidak boleh lagi proyek-proyek APBD Sumut dikerjakan asal-asalan tanpa perencanaan matang. Pemprovsu atau OPD Sumut jangan meremehkan urgensi koordinasi ke kab/kota,” sindir politisi Partai Hanura yang bergelar adat Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam. (MS/BUD)
