www.MartabeSumut.com, Medan
Aparat keamanan dari unsur TNI, Polri hingga jajaran intelijen perlu mengantisipasi segala potensi atau kemungkinan munculnya gerakan pengacau (chaos) pasca-pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI yang dijadwalkan hari Minggu 20 Oktober 2019. Upaya deteksi dini urgen dilakukan sebab kelompok tersembunyi yang merencanakan chaos (kekacauan) bisa saja menunggangi aksi-aksi mahasiswa. Bahkan bukan mustahil ada pihak yang memang ditunggangi negara asing dan digerakkan oleh kelompok radikal bertameng agama.
Baca juga: Ribut Revisi UU KPK, Shohibul Anshor Siregar Sebut 2 “Benturan” Obsesi Besar Penegakan Hukum Korupsi
Analisis tersebut dilontarkan Ketua LSM Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Provinsi Sumut Hamdan Simbolon, SH, Sekretaris FP-Gerindra DPRD Sumut Gusmiyadi dan Ketua sementara DPRD Sumut Drs Baskami Ginting (F-PDIP). Ditemui www.MartabeSumut.com secara terpisah di Medan, Senin siang (7/10/2019), ketiga tokoh masyarakat Sumut ini tidak mengingkari indikasi gangguan dan penggerak chaos pasca-20 Oktober 2019. Mereka sepakat meminta TNI/Polri mengedepankan upaya persuasif menghadapi aksi unjukrasa yang serius memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun bila gerakan yang muncul bertujuan anarkis, memicu chaos dan diluar konstitusi, maka Hamdan, Gusmiyadi serta Baskami mendukung penuh TNI/Polri menerapkan diskresi (kebijakan) tegas penyelamatan keutuhan NKRI/Pancasila.
Baca juga: Jokowi & Prabowo Bertemu: 4 Politisi DPRDSU Apresiasi, Obat Penangkal Polarisasi
Baca juga: Massa Teriak: Gubsu Mundur, Gubsu Gagal & Sumut Tidak Bermartabat..!
Dukung Intelectual Force & Moral Force
Hamdan Simbolon, misalnya. Menurut dia, sangat dimaklumi bila pemerintah pusat dan DPR RI memiliki kekurangan ketika menyusun atau merevisi beberapa RUU. Sehingga berdampak pada gejolak aksi mahasiswa di penjuru Tanah Air sejak sebulan terakhir. Sepanjang aksi bertujuan positif untuk perbaikan RUU khususnya menyangkut RUU KPK dan RUU KUHP, Hamdan memilahnya sebagai gerakan intelectual force dan moral force mahasiswa selaku penyeimbang kebijakan negara. Tapi ketika aksi tidak lagi bertujuan meng-agregasi aspirasi melainkan membonceng isu tertentu untuk menghalalkan anarki, kerusuhan, mengganggu stabilitas keamanan warga sipil serta merongrong pemerintahan sah, Hamdan mengidentifikasinya sebagai gerakan berbahaya yang patut dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dia meyakini, ada pihak yang sengaja menunggangi mahasiswa dan elemen tertentu seolah-olah membawa aspirasi rakyat. Padahal skenario haters tersembunyi atau kelompok radikal yang kerap menyerukan ujaran kebencian, adu domba, menghasut, hujat, tebar hoax bahkan memprovokasi rakyat melalui isu sensitif suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). “Rakyat tahu 2 kelompok begituan suka menghalalkan segala cara. Saya Muslim, namun saya menolak tegas agama dipakai berdakwah demi target menyesatkan umat dan menebar kebencian/permusuhan,” cetus Hamdan. Wakil Bendahara DPD KNPI Sumut ini memastikan, berdakwah seyogianya menyuarakan perdamaian, menyejukkan dan bukan menebar kebencian/permusuhan kepada pihak manapun apalagi mendiskreditkan marwah pemerintahan yang sah. “Ayo kita lawan pihak pengacau dan kelompok yang selalu bikin onar dengan tameng agama. Termasuk para perusuh dan aksi diluar konstitusi menjelang pelantikan presiden. Kita kawal keutuhan NKRI/Pancasila. Saya minta TNI/Polri jangan ragu menindak kelompok pelanggar hukum atau yang beraksi diluar konstitusi,” pinta Hamdan dengan nada tinggi.
Baca juga: Selisih 348.729 Suara, Jokowi Taklukkan Prabowo di Provinsi Sumut
Akumulasi Ekspektasi
Hal senada disampaikan Gusmiyadi. Bagi anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 ini, jelang 20 Oktober 2019 pasti muncul eskalasi puncak ke permukaan. Dipicu ancaman ekonomi global, kerusuhan lokal, gangguan keamanan dan beberapa aksi mahasiswa/kelompok. “Saya rasa merupakan akumulasi ekspektasi rakyat. Kita pahami ada ekspektasi masyarakat yang tak terpenuhi kurun 1 periode Pak Jokowi-JK. Namun Partai Gerindra tetap dalam posisi mendukung kebijakan yang baik dan bersikap kritis untuk memajukan bangsa. Partai Gerindra selalu berdiri pada ruang konstitusi,” katanya. Tatkala situasi genting sekalipun, Gusmiyadi menyatakan Partai Gerindra dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tetap konsisten menolak segala bentuk aksi di luar konstitusi. Legislator asal Dapil Sumut X Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun itu mengakui, hingga kini semangat persatuan Indonesia sedang mengalami ujian besar. Menyelesaikan ujian disebutnya sukses saat semua stakeholder bangsa bersatu menjaga keutuhan NKRI/Pancasila. Gusmiyadi pun mendorong TNI/Polri agar terus menciptakan rasa aman/nyaman rakyat terutama pasca-20 Oktober 2019. Dalam artian, kondisi yang kondusif adalah hak semua warga negara yang patut diwujudkan dan dipenuhi oleh negara. “Pihak keamanan tentu mampu memprediksi dan melakukan antisipasi dini. Potensi gangguan keamanan jangan diremehkan tapi dituntaskan secara persuasif. Kan pihak keamanan punya standard operating procedure (SOP),” terangnya. Terhadap mahasiswa dan kelompok manapun, Gusmiyadi mengingatkan proses penyampaian aspirasi mutlak dilakukan damai dan menghormati jalur konstitusional. “Supaya aksi-aksi tidak blunder, pastikan jangan disusupi anasir-anasir yang ingin Indonesia chaos,” imbaunya, sembari berharap pelantikan presiden 20 Oktober 2019 berjalan lancar karena Indonesia sangat butuh konsolidasi dalam menyikapi kemajemukan tantangan kekinian bangsa. Pendapat Anda cukup menyejukkan, apa lantaran mau berkoalisi dengan pemerintah bahkan ada 3 kader Partai Gerindra diusulkan masuk kabinet ? Gusmiyadi justru tersenyum kecil. Seraya menarik nafas panjang, dia membenarkan kemungkinan berkoalisi dengan pemerintah. “Komentar saya begini bukan lantaran kami disebut-sebut mau masuk kabinet. Kami didekati dan ditawari, loh. Intinya, Partai Gerindra dan Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto selalu bilang agar setiap gerakan, aksi dan kebijakan tidak menabrak konstitusi,” simpul mantan aktivis itu diplomatis.
Percayakan TNI/Polri
Sedangkan Baskami Ginting percaya, aparat intelijen TNI, Polri, BIN, BAIS dan unsur terkait negara telah mendeteksi dini setiap gerakan kelompok penyusup yang berpotensi membuat rusuh/chaos pasca-pelantikan Presiden RI. Siapa saja yang bergerak di luar batas konstitusi, timpal Baskami, TNI/Polri tidak akan berdiam diri melainkan bertindak tegas. “Kita percayakan saja sama TNI, Polri dan lembaga negara berkepentingan,” ujarnya. Anggota DPRD Sumut masa bakti 2004-2009, 2014-2019 dan 2019-2024 ini juga mengimbau mahasiswa serta semua elemen bangsa semakin cerdas ketika menyampaikan aspirasi. Tidak berbuat anarki, tidak menimbulkan kerusuhan, tidak melanggar hukum dan tidak melanggar konstitusi. Baskami menilai, semenjak dini, mekanisme pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 telah diatur sesuai jalur konstitusi. Sehingga segala upaya pihak tertentu yang sengaja membuat chaos atau mencoba menggagalkan pelantikan, niscaya berhadapan dengan TNI/Polri. “Kita bernegara punya konstitusi. Jadi tempuhlah jalur konstitusional. Jangan coba-coba membuat chaos dengan menumpangi isu nasional yang tidak kompeten. Hentikan aksi-aksi bertujuan mengadu domba, merusuh, membuat rakyat resah, menebar kebencian, anarki dan menyulut permusuhan,” tutup Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut II wilayah Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah tersebut. (MS/BUD)
