www.MartabeSumut.com, Medan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nota Keuangan R-APBD Sumut 2021 Rp. 13,5 T telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) dan Gubsu Edy Rahmayadi, Jumat (27/11/2020) pukul 19.45 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Kendati beberapa rencana anggaran dipersoalkan 9 Fraksi DPRDSU, tapi usulan Dana Penyertaan Modal (DPM) terhadap 5 BUMD Sumut tetap jalan terus. Diantaranya PDAM Tirtanadi Sumut Rp. 11 M, PT Bank Sumut Rp. 100 M, PT Perkebunan Sumut Rp. 80 M, PT Dhirga Surya Rp. 10 M serta PT AIJ Rp. 6 M. Total keseluruhan rencana APBD Sumut 2021 untuk DPM 5 BUMD mencapai Rp. 207 M. Menanggapi DPM tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi, angkat suara.
Kepada www.MartabeSumut.com, Robert menyesalkan rencana pemberian DPM dan “geleng kepala” dengan kinerja ke-5 BUMD Sumut. Dia mengatakan, Gubsu dan Pemprovsu urgen mengevaluasi seluruh BUMD milik Pemprovsu. Jika terbukti tidak produktif, Robert menyerukan dibubarkan saja. “Saya rasa pengelolaan core bisnisnya gak benar. Untuk apa dipertahankan bila merugi dan minta “disusui” terus ? Berarti salah pengelolaan. Bubarkan yang tidak produktif,” imbau Robert via ponselnya, belum lama ini. Anggota DPRDSU periode 2014-2019 ini pun mencontohkan BUMD PDAM Tirtanadi Sumut yang setiap bulannya mendapat pembayaran tunai dari masyarakat selaku pelanggan air. Ada pula PT Bank Sumut yang jelas-jelas ditopang penuh oleh fasilitas serta kemudahan-kumudahan. Diantaranya penghimpunan uang nasabah (rakyat Sumut) dari kalangan ASN, aparat, pejabat, birokrat, Pemprovsu, Pemkab/Pemko se-Sumut, swasta, rekanan pemerintah hingga warga Sumut yang berurusan dengan anggaran Pemda. Nah, ketika menelisik PDAM Tirtanadi Sumut, Robert memposisikan BUMD itu sebagai perusahaan monopoli tanpa saingan. Artinya, perusahaan monopoli dominan memiliki keuntungan yang tergolong bagus. Namun Robert mengamati jajaran Direksi PDAM Tirtanadi Sumut selalu dininabobokkan. Termasuk saat pemilihan Direksi BUMD. Cenderung kental aroma KKN, unsur kedekatan, tanpa kejelasan visi-misi bisnis dan dihiasi pejabat-pejabat tidak kompeten. “Dimana visi-misi Direksi dalam pelayanan dan tata kelola manajemen BUMD yang mampu bawa keuntungan lebih atau menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ? Kok malah minta “disusui” DPM selamanya ?Kan BUMD punya untung ? Kenapa tetap disangui dan jadi beban rakyat (APBD),” sindir Robert bertanya, tak habis pikir.
BACA LAGI: APBD Sumut 2021 Rp. 13,5 T Disahkan, FP-Hanura DPRDSU Tolak Pinjaman Rp.5,6 T & Protes Sport Centre
BACA LAGI: Ikan Bermatian di Danau Toba, Robert Lumbantobing: Berulang, Tanda-tanda Harus Zero KJA
Pemprovsu Pikirkan DPM ke Jalan Tol
Robert mengusulkan, sudah saatnya Gubsu dan Pemprovsu memikirkan penghentian pemberian DPM terhadap BUMD Sumut. Baik yang tidak produktif maupun yang produktif. Dia menyebut, DPM seyogianya diarahkan untuk pembangunan jalan tol dalam kota yang melintasi kab/kota Sumut. Robert percaya, strategi urun-rembuk penyertaan modal bersama kab/kota akan menghasilkan kepemilikan saham Pemprovsu dan PAD untuk kas daerah. “Contoh jalan tol Belawan, Medan dan Tanjung Morawa (Belmera). Suatu keniscayaan masing-masing Pemda punya hak pengelolaan. Kemudian tol lain yang telah berdiri di Sumut. Kenapa tidak muncul urun-rembuk ? Bukankah jalan tol hampir dilalui seluruh warga Sumut ? Disitulah harusnya Pemprovsu menanamkan saham (DPM). Pemprovsu patut merubah mindset DPM,” ingatnya.
Pembusukan Budaya BUMD jadi “ATM Berjalan”
Oleh sebab itu, semenjak dini, Robert berharap Gubsu dan Pemprovsu konsisten menempatkan atau meng-hire sosok-sosok kompeten Direksi BUMD Sumut. Bukan berdasar kedekatan, KKN, unsur subjektif bahkan pembusukan budaya menjadikan BUMD sebagai “sapi perah” alias “ATM berjalan” yang bisa digerakkan kapan saja sesuai selera. Tatkala pola-pola pembusukan budaya itu tetap dilakukan saat memilih Direksi BUMD, maka Robert meyakini visi-misi Sumut Bermartabat tidak pernah bisa tercapai. “Tempatkan dan rekrutlah figur Direksi BUMD yang mumpuni. Lalu beri target setiap tahun. Jangan hadirkan Direksi BUMD karena faktor kedekatan. Apalagi dilandasi niat memperkaya pribadi/kelompok. Uang rakyat loh yang ada di BUMD. Jadi jangan libatkan BUMD sebagai alat kepentingan politik atau sapi perahan,” tegas Robert dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Soal R-APBD Sumut 2021: Rencana Pinjaman Daerah Rp. 5,6 T, ada Rp. 2,7 T ke Sport Centre
DPRDSU Awasi Ketat
Terhadap lembaga DPRDSU, Robert menyarankan agar aktif memberi masukan sekaligus melakukan pengawasan ketat. Bila BUMD Sumut terbukti sengaja didisain sebagai lahan bancakan oknum pejabat Pemprovsu, Robert menyimpulkan sangat sulit mengingkari bahwa penempatan jabatan-jabatan Direksi BUMD Sumut sebatas formalitas dan dipenuhi unsur KKN. “Berarti kesalahan memang diciptakan sedari awal. Saya minta Gubsu dan Pemprovsu memupus DPM kepada BUMD di Sumut. Target PAD BUMD yang perlu dikejar. Hentikan pembusukan budaya dalam tata kelola BUMD. Kalo merengek-rengek minta DPM, tentulah BUMD itu gak sehat. Ya dibubarkan dong. Andai tak dibubarkan tapi selalu “disusui” DPM, jelas kita curigai ada oknum pejabat “bermain” pada lingkungan BUMD Sumut,” tutup Robert Lumbantobing blak-blakan. (MS/BUD)
