www.MartabeSumut.com, Medan
Pembangunan proyek pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dinilai lambat dan amburadul. Pasalnya, proyek yang anggarannya masuk dalam APBD 2017 hingga kini ada yang masih belum terselesaikan. Padahal seharusnya berita acara pembangunan proyek ditandatangi akhir Desember 2017.
Salah satunya adalah proyek pembangunan SMK Negeri di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang yang hingga kini masih sangat jauh dari harapan alias belum selesai. Meski Desember 2017 telah berlalu, toh Reses anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Deliserdang, Ir Yantoni Purba, Jumat (22/12/2017), menyaksikan fakta miris itu di Desa Liang Muda Kecamatan STM Hulu Kab Deliserdang.
Dalam agenda tersebut, Yantoni mendatangi bangunan SMK yang sedang dibangun. Pembangunan sekolah menjadi salah satu aspirasi dari masyarakat yang diterima anggota DPRDSU dan anggarannya ditampung APBD Sumut 2017. Namun hingga kini, pembangunan masih berjalan. Sejumlah kelas dalam proses pembangunan sedangkan kondisi tanah lokasi pembangunan berbentuk tanah merah. Sekolah yang dibangun di tanah hibah dari masyarakat itu juga memerlukan pembangunan bronjong pada sisi sekolahnya karena secara geogravis lebih tinggi dari jalan. Tapi pembangunan bronjong juga belum dilaksanakan. Dalam kunjungan ke sekolah, Yantoni tidak menemukan penanggungjawab pembangunan. Hanya ada kepala tukang bersama tukang bangunan. Ketika ditanya apakah bangunan tdapat selesai sebelum tahun 2018, kepala tukang tidak dapat memberi jawaban pasti kapan bangunan selesai.
Yantoni Purba Kecewa
Yantoni Purba pun kecewa atas pembangunan sekolah yang terkesan lambat. Padahal, sekolah tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Kecamatan STM Hulu khususnya di Desa Liang Muda dan Liang Pematang yang jauh dari kota. “Selama ini penduduk desa usia pelajar harus bersekolah di tempat jauh hingga harus menyewa rumah/kos di daerah sekitar sekolahnya,” terang Yantoni kepada wartawan. Pemprovsu diimbaunya menindak pemborong yang tidak bisa melaksanakan pembangunan tepat waktu. “Kita juga menyoroti Dinas Pendidikan Sumut karena tidak adanya pengawasan di lapangan. Kontraktor terkesan membiarkan pembangunan berjalan lambat. Padahal masyarakat sekitar sangat keberatan dengan kondisi ini. Warga berharap pembangunan sekolah bisa dikerjakan dengan kualitas baik dan tepat waktu,” tegasnya.
Pada sisi lain, imbuh politisi Partai Gerindra ini, masyarakat setempat sangat merindukan sekolah yang terjangkau dari desa sehingga tidak menambah biaya ketika anak-anak sekolah. Di Desa Liang Pematang, ungkap Yantoni mencontohkan, hanya ada sekolah setingkat SD. Sementara Anak-anak usia SMP dan SMA harus tinggal di daerah sekitar sekolah karena lokasinya sangat jauh dan jalanan masih sulit dijangkau. “Puluhan tahun mereka mendambakan sekolah sehingga pembangunan sekolah jadi sangat penting. Kalau sekolah dibangun dengan terburu-buru, kita khawatir kualitasnya buruk. Ini pasti akan jadi masalah. Sebab berita acara harus diteken tanggal 27 Desember 2017,” sesal Yantoni.
Kepala Desa Minta Bantuan Bibit
Kepada Yantoni Purba di lokasi Reses, Kepala Desa Liang Pematang Bahagia Tarigan mengungkapkan, ketika kelak sekolah selesai dibangun, maka rencananya akan dijadikan SMK Pertanian. Mengingat daerah sekitar memiliki potensi sebagai penghasil bawang dan salak di Sumut. Namun ironisnya, singkap Tarigan, keberadaan satu-satunya SD di Desa Liang Pematang justru hanya bisa belajar sampai kelas V. Kalau sudah kelas VI harus ke kota kecamatan. Dia menyerukan, walau sedikit siswa, minimal anak-anak bisa sekolah sampai kelas VI. Selain itu, imbuh Tarigan, warga yang sehari-hari berprofesi sebagai petani juga meminta DPRD Sumut mendorong penyaluran bantuan bibit bawang dan salak dari Pemprovsu. Begitu pula bantuan traktor untuk pengolahan lahan persawahan/kebun. “Kondisi Desa kami terpencil. Selain jalan sulit dilewati, sinyal handphone juga tidak ada. Bahkan banyak warga desa baru menerima aliran listrik sejak 3 tahun terakhir,” beber Tarigan. (MS/Rel/BUD)
