Whistle Blowing System Indikator Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Ilustrasi Zona Integritas. (Courtesy Google)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sumut Eka NAM Sihombing mengatakan, dalam pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), salah satu indikator terlaksananya pengawasan adalah Whistle Blowing System (WBS).

BACA LAGI: Hadapi Tindak Pidana Teroris, Berikan Petugas Pemasyarakatan Perlindungan

BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal

BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen

BACA LAGI: Petugas Pemasyarakatan Diberi Pemahaman Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan

BACA LAGI: Massa Berbendera Buruh Serukan Pencabutan Permenaker 2/2022 tentang JHT

BACA LAGI: Modus Diselipkan di Daun Sirih, IRT Gagal Selundupkan Sabu ke Lapas Gunungsitoli

BACA LAGI: Negara Lain Buka Border Masuknya WNI, Permintaan Paspor Meningkat

WBS sendiri, kata Eka, merupakan mekanisme penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang belum terjadi maupun telah terjadi pada suatu instansi. Oleh karena itu, sosialisasi tentang WBS terhadap seluruh pegawai sangat diperlukan untuk membangun kesadaran masing-masing pegawai. “Pelaksanaan WBS memang tidak mudah, terlebih pada masyarakat yang bersifat komunal seperti kita. Namun tidak mudah bukan berarti tidak mungkin di laksanakan. Kembali ke masing-masing pegawai untuk menginternalisasikan WBS,” ucap Eka saat memimpin apel pagi, kemarin, di Kanwil Kemenkumham Sumut Jalan Putri Hijau Medan.

BACA LAGI: Kunjungi Aceh, Pansus DPRDSU Sarankan Gubsu Masukkan Program Plasma & PSR dalam RPJMD Sumut

BACA LAGI: Demo ke DPRDSU, Massa Mahasiswa Sampaikan 8 Tuntutan

Dia juga menginformasikan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumut akan menggelar kegiatan Obrolan Peneliti (OPini). Membahas materi tentang “Desain Pengaturan Omnibuslaw Cipta Kerja, Transformasi Sosial dan Ketahanan Pelaku Usaha Mikro/Kecil Industri Wisata di Danau Toba, Labuhan Bajo serta Mandalika” yang akan menghadirkan para pakar di bidangnya. “Mari kita turut serta mensukseskan kegiatan tersebut,” imbaunya.

BACA LAGI: Tinjau PT PSU di Tanjung Kasau, Pansus PAD DPRDSU Miris

BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027

BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial

VIDIO: KAJI Unit DPRD Sumut Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba Terhadap 1.500 Siswa SMAN 5 di Jalan Pelajar Medan

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal

BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan

BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum

BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu

Apel pagi itu dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Imam Suyudi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto, Kepala Divisi Keimigrasian Ignatius Purwanto, pejabat Administrator, pejabat Pengawas dan para pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut secara daring maupun luring. (MS/DEKS)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here