Wakil Ketua KPK: Sumut Ranking 3 Korupsi, Suap & Pengadaan Barang Jasa Paling Rawan

DPRDSU menggelar Semiloka Pencegahan Korupsi DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Sumut di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (3/2/2021) pukul 14.15 WIB. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Semiloka Pencegahan Korupsi DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Sumut di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (3/2/2021) pukul 14.15 WIB. Tatkala memberi paparan, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar menyebut Provinsi Sumut sebagai daerah ranking 3 tertinggi korupsi setelah Provinsi Jabar dan Provinsi Jatim. Sementara area paling rawan penyimpangan adalah praktik suap dan proses pengadaan barang jasa.

BACA LAGI: Tuntut Keadilan, Pendeta Binsar “Curhat” ke DPRDSU Kasus Ancaman Bunuh “Ngendap” 6 Tahun di Polrestabes Medan

BACA LAGI: Dituding Langgar Garis Sempadan Bangunan, DPRDSU Minta 16 Ruko di Jalan Bahagia Bypass Dibongkar

Pantauan www.MartabeSumut.com, tampak hadir Ketua DPRDSU Drs Baskami Ginting, Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajeksah, puluhan anggota DPRDSU serta undangan lainnya. Dalam sambutan pembuka, Ketua DPRDSU Baskami Ginting mengatakan, kehadiran KPK ke Sumut patut diapresiasi agar ada pemahaman bersama antara legislatif, eksekutif dan masyarakat dalam memutus rantai korupsi yang rentan terjadi dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di Sumut. Sedangkan Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar menegaskan, Sumut bisa lebih baik kedepan jika menurunkan angka korupsi. “Saya berasal dari Sumut. Saya selalu sedih saat rapat tertentu dipampangkan berita media bahwa Sumut ranking 3 korupsi setelah Jabar dan Jatim. Saya kira ini waktu yang tepat. Karena anggaran dimulai bulan Januari,” ujar Lili.

BACA LAGI: Pipa Gas PT SMGP Bocor, DPRDSU Sebut SOP Perusahaan Lemah & Tidak Profesional

TONTON VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut dan Aksi Sosial Bagi Sembako Buat Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal

Hindari Peristiwa Masa Lalu

Menurut Lili, KPK diberi amanah oleh negara untuk memberantas korupsi secara profesional dan konsisten. Diantaranya dengan mengintervensi 8 area rawan korupsi supaya potensi tindak korupsi dapat dihindari. Artinya, timpal Lili lagi, kalangan legislatif dan eksekutif di Sumut patut menghindari peristiwa masa lalu. Caranya dengan mulai memperbaiki sikap, merem dan menghindari perbuatan korupsi. Terutama potensi korupsi dalam urusan politik dan penegakan hukum. “Strategi yang dilakukan KPK bukan mengedepankan penindakan tapi pencegahan. Baik melalui pendidikan, perbaikan sistem hingga kemauan masyarakat untuk tidak korupsi. Delapan intervensi area potensi korupsi itu akan kita terapkan di Sumut. Semoga hasilnya kelak bermanfaat buat rakyat Sumut. Sejak 2019-2020, terdapat wilayah di Sumut yang meningkat dan menurun capaian korupsinya,” singkap Lili.

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

TONTON VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos, saat Aksi Sosial Natal di Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar Medan

Area Lahan Korupsi

Lili merinci, area yang berpotensi sebagai lahan korupsi diantaranya: suap, pengadaan barang jasa, jual beli perizinan, jual beli jabatan/naik pangkat/pengaturan jabatan pejabat bahkan mutasi/pindah pegawai (ASN/PNS) dari satu wilayah ke lokasi lain. Menurut Lili, potensi-potensi itu membutuhkan komitmen serius dari Kepala Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dia memastikan, APIP harus menjadi garda terdepan mengawasi tindak korupsi di lingkungan aparatur pemerintah.

BACA LAGI: Konflik Pasutri Beda Negara Berdampak Buruk ke Anak, Kadis Pemberdayaan Perempuan/Anak Lakukan Pendampingan

BACA LAGI: Carut-Marut Seleksi Berujung SK Timsel KPID Dipending Pimpinan DPRDSU, 2 Mantan Ketua Komisi A: Jangan Tafsirkan Aturan !

Pada sisi lain, Lili membeberkan pula potensi penyimpangan melalui pengelolaan dana desa akibat lemahnya pengawasan. Kemudian pengelolaan asset daerah yang hilang atau dikuasai tidak sah oleh pihak lain. Begitu pula potensi korupsi dari sektor optimalisasi pendapatan daerah karena lemahnya regulasi. Sehingga memicu perbuatan penggelapan pajak dan banyak retribusi tidak tertagih. “Kita harap DPRD sebagai lembaga pembuat regulasi dan penyusun anggaran dapat bersinergi. Ada juga keluhan beberapa daerah soal dana hibah. Saya harap semua catatan itu bisa menjadi perbaikan kedepan di Sumut menuju visi-misi Sumut bermartabat. KPK akan terus mengawasi, mencegah dan menindak pelaku-pelaku korupsi di Indonesia,” janji Lili. Usai menyampaikan ceramahnya, Sekwan DPRDSU H Afifi Lubis, SH, memandu diskusi dan tanya jawab. Sebanyak 5 anggota DPRDSU tampak bersemangat memberi masukan, kritik dan saran-saran. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here