www.MartabeSumut.com, Medan
Pasca-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Wagirin Arman, S.Sos cicing (kabur) dari ratusan warga Lau Cih Simalingkar A Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang lantaran menolak menerima pengaduan demonstran, Selasa (25/7/2017) pukul 18.50 WIB, hingga kini sosok Wagirin Arman belum terlihat beraktivitas di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Sementara pengungsi Lau Cih sudah 1 minggu lebih nginap di sana dan beraktivitas seperti di rumah sendiri. Tak heran, aksi massa berbendera Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) ikut berunjukrasa pada Senin siang (31/7/2017) di gedung Dewan meneriakkan dukungan kepada pengungsi Lau Cih. “Wakil rakyat harusnya mendengar pengaduan rakyat. Bukan kabur seperti Wagirin Arman,” jerit salah satu demonstran. Informasi dihimpun www.MartabeSumut.com, Komisi A DPRDSU dijawalkan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas konflik lahan antara PTPN II dan warga Lau Cih, Selasa pagi (1/8/2017).
Pantauan www.MartabeSumut.com di gedung DPRDSU, Senin siang (31/7/2017), belasan warga masih berbaring di teras DPRDSU beralaskan tikar sambil bercerita-cerita. Sedangkan kaum ibu tampak sibuk memasak nasi dan membuat minuman. Ironisnya lagi, beberapa lahan kosong yang ada di halaman DPRDSU telah dipenuhi jemuran pakaian demonstran. Kalau beberapa hari lalu hanya terlihat jemuran baju, celana hingga sarung, kini pakaian dalam para demonstran ikut dipamerkan ke publik. Pemandangan pakaian dalam jenis Bra dan Cd ini tentu saja menjadi sangat kurang pantas sebab langsung terlihat oleh siapa saja yang masuk ke gedung DPRDSU. Pada sisi lain, 1 spanduk besar warna putih bertuliskan “Kami Pengungsi Karena Ulah PTPN II Dan Antek-anteknya”, juga terpajang di pintu masuk utama berdekatan dengan alat-alat memasak. “Setelah kejadian yang nyaris bentrok kemarin, sampek sekarang tak kami lihat Ketua DPRDSU itu bang. Masak kami rakyatnya datang mengadu dia malah kabur? Lucu juga wakil rakyat asal Dapil Deli Serdang itu. Gimana mungkin rakyat Sumut dan warga Deli Serdang percaya lagi sama Wagirin Arman,” sesal Koordinator Aksi Syaiful Ginting kepada www.MartabeSumut.com, kemarin.
Sebelumnya, Kabag Umum DPRDSU Ahmad Effendi Batubara juga terlihat serius mengamati kehadiran ratusan warga Lau Cih yang menginap di halaman DPRDSU. Effendi berharap aksi menginap warga Lau Cih tidak berkepanjangan karena mempengaruhi aktivitas di gedung Dewan. “Kita juga tak ingin hal beginian terjadi. Tapi mau apalagi? Mereka sudah datang dan menginap di rumah rakyat,” ucap Effendi kepada www.MartabeSumut.com, seraya memberi arahan kepada beberapa Satpam terkait antisipasi pelayanan terhadap para pengunjukrasa.
Dijembatani Komisi A DPRDSU
Seperti diketahui, konflik lahan antara PTPN II dan warga Lau Cih sebenarnya sudah dijembatani Komisi A DPRDSU saat RDP pada Kamis 13 Juli 2017 lalu. Namun imbauan Komisi A DPRDSU agar tidak ada aktivitas meresahkan di lokasi sengketa, ternyata memunculkan pembersihan lahan yang dilakukan PTPN II pada Rabu (19/7/2017). Warga Lau Cih pun ngotot menyatakan bahwa ada lahan adat seluas 50 Ha yang sengaja dimasukkan dalam HGU PTPN II No 171. Apalagi, PTPN II melalui kuasa hukumnya Sastra, SH, MKn, mengeluarkan surat ancaman pengosongan lahan sejak 24 Juli 2017 dengan limit waktu 3 hari. Akibatnya, kondisi kian memanas sehingga masyarakat Lau Cih bersikeras mengadu langsung kepada Ketua DPRDSU H Wagirin Arman, S.Sos pada Selasa 25 Juli 2017. Tapi naas. Bukan sambutan yang diterima melainkan bentrokan yang nyaris terjadi. Sang legislator asal Dapil Deli Serdang tersebut justru menolak warga seraya cicing dari kepungan massa.
Tatkala RDP dengan Komisi A DPRDSU, Kamis 13 Juli 2017, bantahan mengalir dari Sekretaris PTPN II Suharto. Dia memastikan, luas lahan HGU PTPN II Kebun Bekala Simalingkar A sebenarnya mencapai 6.694 Ha sesuai izin HGU No 171 tanggal 7 Agustus 2009 yang berakhir tahun 2034. HGU yang tidak diperpanjang disebutnya 350 Ha. Meliputi areal seluas 300 Ha dialokasikan untuk USU dan 50 Ha buat warga penggarap. “Masih ada asset PTPN II di sana termasuk gedung, gudang dan perumahan karyawan. HGU PTPN II terus menerus mengecil. Kami menanam sawit dan penggarap palawija,” terangnya. Suharto menjelaskan, PTPN II bekerjasama dengan Perum Perumnas berencana membangun perumahan karyawan melalui PT Nusa Dua Bekala. Suharto juga menegaskan PTPN II memang meminta bantuan alat negara. “Bukan bermaksud memaksa rakyat keluar. Zipur TNI AD hanya membantu buat tapal batas. Kami memang resmi minta bantuan Kodam I/BB,” tepis Suharto. (MS/BUD)
