Tuntut Tanah Serta Penghapusan Sistem Outsourching, Ribuan Petani dan Buruh Serbu Gedung DPRDSU

Bagikan Berita :

MartabeSumut, Medan

Ribuan petani dan buruh menyerbu gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Senin (27/10/2014). Dalam aksinya, kalangan petani menuntut hak atas tanah yang banyak diserobot perusahaan perkebunan di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Sedangkan buruh menyerukan penghapusan sistem kerja outsourching (kontrak).

Pengamatan MartabeSumut di gedung DPRDSU, massa pertama yang datang berbendera Komite Revolusi Agraria (KRA). Demonstran tiba pukul 11.45 sambil membawa spanduk, poster dan karton-karton protes. Kemudian mereka berkumpul di depan pagar pintu masuk seraya berorasi. Kondisi itu tentu saja mengakibatan ruas Jalan Imam Bonjol mengalami kemacetan parah. Arus lalulintas pun ikut padat merayap di Jalan Pengadilan dan Jalan Maulana Lubis. Sebab pengunjukrasa memakan separo bahu Jalan Imam Bonjol saat berkumpul. “Selesaikan seluruh konflik agraria di penjuru Sumut. Berantas mafia tanah yang menyerobot lahan masyarakat. Petani di Sumut tertindas akibat pencaplokan lahan yang dilakukan perusahaan perkebunan,” teriak seorang demonstran dalam orasinya. Sementara itu, Johan Merdeka, salah satu pengunjukrasa, saat dikonfirmasi MartabeSumut, menyebutkan, pihaknya datang ke gedung DPRDSU untuk meminta keseriusan wakil rakyat menuntaskan kasus-kasus tanah. “Sudah sering kali kami ke sini bang, tapi tak satupun kasus tanah yang bisa diselesaikan DPRDSU. Sekarang kami hadir lai untuk mengetuk hati wakil rakyat. Bantulah petani yang diserobot lahannya oleh mafia tanah maupun perusahaan perkebunan,” tegas Johan.

Selang beberapa menit berorasi, massa akhirnya diterima anggota DPRDSU Januari Siregar, Sarma Hutajulu dan Monel Muluk. Ke-3 anggota Dewan menyatakan mendukung aksi petani dan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRDSU. Selanjutnyta 3 orang perwakilan demonstran masuk ke Sekretariat DPRDSU untuk mengirimkan faks aspirasi kepada Presiden RI dan DPR RI di Jakarta. Massa membubarkan diri pukul 12.30 WIBdengan melakukan longmarch ke kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan. Dari kantor Gubsu pengunjukrasa juga berencana menyampaikan aspirasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut di Jalan Brigjen Katamso Medan.

Ribuan Buruh Minta Outsourching Dihapuskan

Masih berdasarkan pantauan MartabeSumut, sekira pukul 13.00 WIB, ribuan orang berbendera Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 kembali beraksi di depan pagar DPRDSU. Koordinator aksi, Bambang Hermanto, dalam orasinya mengungkapkan, pada hari yang sama SBSI 1992 melakukan aksi secara nasional terkait tuntutan penghapusan sistem kerja outsourching, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penegakan hak-hak normatif buruh. “Tadi kami dari kantor Gubsu. Kami mau aspirasi sekarang di DPRDSU juga diteruskan kepada DPR RI di Jakarta. Hapuskan sistem kerja outsourching (kontrak). Perbaiki sistem BPJS yang amburadul. Gubsu tidak serius memikirkan masalah-masalah buruh yang memprihatinkan,” ujarnya. Dia melanjutkan, penetapan UMP 2015 terkesan tidak adil karena rata-rata naik hanya Rp. 50 ribu. “Buruh mau jadi apa? DPRDSU harus memanggil Gubsu supaya jangan seenaknya menetapkan UMP yang merugikan rakyat. Tolong sampaikan aspirasi kami ke DPR RI dan panggil Gubsu ke DPRDSU untuk membahas hak-hak normatif buruh Sumut yang selalu diabaikan,” cetus Bambang kepada anggota DPRDSU Ruben Tarigan, yang sudah datang menemui massa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ruben menyatakan memberikan dukungan penuh. Bagi dia, buruh bukanlah budak melainkan masyarakat yang memberi andil besar dalam pembangunan. “Aspirasi buruh saya dukung penuh. Dan akan kami sampaikan kepada pihak berwenang,” katanya. Menurut Wakil Ketua DPRDSU dari PDIP ini, masukan SBSI 1992 tidak akan berhenti di DPRDSU. Melainkan akan diteruskan ke pemerintah pusat. “Kita sampaikan agar sistem kerja outsourching dicabut. Kami akan memanggil pemerintah Sumut membahasnya sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan buruh tetap dimaksimalkan. Baik soal UMP, hak-hak normatif hingga pencabutan sistem outsourching,” ucap Ruben. Puas mendapat jawaban, demonstran membubarkan diri teratur pukul 15.35 WIB. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here