Sumut “Juara 1” Narkoba, Kab Tapteng Punya Perda Pengusiran Pemakai Narkoba

Peserta rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) foto bersama usai RDP beragenda Sumut “Juara 1” Narkoba, Kamis (4/2/2021) pukul 10.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) beragenda Sumut “Juara 1” Narkoba, Kamis (4/2/2021) pukul 10.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Ketika rapat berlangsung, terungkap informasi bahwa dari 33 kab/kota di Sumut, hanya Kab Tapanuli Tengah (Tapteng) saja yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pengusiran warga dari kampungnya jika terbukti memakai Narkoba.

BACA LAGI: Wadir Reskrimum: Ada Tangkap Lepas Kasus Narkoba, Laporkan ke Propam Poldasu !

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Fahrizal Efendi Gelar Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam Desak Kapoldasu Tetapkan Tsk PT SMGP

Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi A DPRDSU Hendro Susanto dan Sekretaris Komisi A DPRDSU Dr Jonius TP Hutabarat, SSi, MSi. Tampak pula beberapa anggota Komisi A DPRDSU. Sementara pihak eksternal dihadiri mitra vertikal (sumber dana APBN) Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Atrial, Kabag Binops Dit Narkoba Polda Sumut AKBP Henri R Sibarani dan stakeholder lainnya.

BACA LAGI: Usung “Hatiku Hatimu Bersatu Dalam Nilai & Doa”, Ketua FP-Hanura DPRDSU Rusdi Lubis Pimpin KAHMI Sumut

BACA LAGI: Soal 16 Ruko Bermasalah di Bahagia Bypass, Kadis Perkim Medan Benny Iskandar Ngacir dari Kantornya

Nah, gara-gara Sekda Provsu Hj Sabrina tidak datang, Komisi A DPRDSU meradang. Menunda RDP dan menjadwal ulang pembahasan. Sebelum RDP ditutup, berbagai pihak berkesempatan menyampaikan pemikiran masing-masing. Hendro Susanto, misalnya. Menurut dia, Pilkada 2020 di 23 kab/kota hampir menelan dana Rp. 600 M untuk memilih 2 kepala daerah pada setiap wilayah. Anggaran Pilkada disebutnya merupakan dana hibah pada masing-masing kab/kota. “Bisa. Kita punya penduduk Sumut sekira 14 juta. Masak Bupati/Walikota tak dapat mengalokasikan dana hibah pemberantasan Narkoba di kab/kota ? Tawaran Komisi A DPRDSU itu simpel aja,” ucapnya.

BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Polda Sumut Sebut Pengungkapan Kasus & Jumlah Tsk Tinggi

BACA LAGI: Wakil Ketua KPK: Sumut Ranking 3 Korupsi, Suap & Pengadaan Barang Jasa Paling Rawan

Dua Usulan Berantas Narkoba

Selanjutnya Hendro mengusulkan 2 langkah konkret pemberantasan Narkoba di Sumut. Pertama, mendorong upaya preventif. Yaitu dengan memasifkan penanganan terhadap lebih kurang 50 red zone Narkoba di Sumut. “Kita reduksi, kita intervensi dan kita hadirkan BNN, kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol serta Kodam 1 BB di wilayah red zone Narkoba. Kita lihat intervensinya 1-2 bulan. Pasti berkurang Narkoba di sana,” tegasnya. Kedua, menerapkan pemberlakuan hukuman sosial. Misalnya mengusir pemakai Narkoba dari kampungnya sendiri. “Usir orang-orang yang bersentuhan dengan Narkoba. Kita ajak tokoh adat, pemuka agama dan pimpinan masyarakat semakin peduli pada lingkungan. Kalo bukan kita siapa Lagi ? Kalo tidak sekarang kapan lagi bapak/ibu sekalian,” cetusnya.

BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Kepala BNN Sumut Akui tak Mampu

BACA LAGI: RDP Sumut “Juara 1” Narkoba: Pemprovsu tak Datang, Komisi A DPRDSU Meradang

Kab Tapteng Usir Pemakai Narkoba

Politisi PKS itu menilai, penyelahgunaan Narkoba telah merajalela di Sumut. Sehingga harus ditangani bersama secara maksimal. “Data kami, baru 1 kabupaten di Sumut yang punya Perda pengusiran warga dari kampungnya bila memakai Narkoba. Hanya Kab Tapteng yang memiliki peraturan desa terkait pengusiran warga dari desa jika terbukti memakai Narkoba,” ungkapnya.

TONTON VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut dan Aksi Sosial Bagi Sembako Buat Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal

Logo Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut. (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

Dia juga mengapresiasi Kab Tapteng yang lebih maju menangani Narkoba dibanding Provinsi Sumut. “Ini fakta. Makanya DPRDSU sangat serius bersama 14 juta warga Sumut. Kami prihatin atas penyalahgunaan Narkoba yang merajalela di Sumut,” tutupnya, sembari memohon izin pada peserta RDP karena Komisi A DPRDSU akan menunda RDP dan menunggu keseriusan Gubsu hadir dalam rapat berikutnya. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here