MartabeSumut, Medan
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan milik Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sepatutnya sudah profesional dalam menghadirkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Jangan cuma canggih dalam peralatan dan didukung puluhan dokter spesialis, tapi faktanya kini pasien masih saja mengeluh saat berobat.
Peringatan tersebut dilontarkan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) saat menggelar rapat kerja bersama Dirut RSUP Adam Malik Medan Lukmanul Hakim Nasution dan jajaran, Kamis (25/7/2013) di ruang rapat Komisi E DPRDSU. Pantauan MartabeSumut di gedung Dewan, rapat dimulai pukul 11.00 WIB dan dipimpin Sekretaris Komisi E Jhon Hugo Silalahi. “Alat-alat di RSUP Adam Malik sudah canggih. Harusnya pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik pula. Apalagi rakyat Indonesia dilindungi hak-haknya untuk sehat sesuai konstitusi negara UUD 45. Kami di DPRDSU mendorong alat-alat kesehatan canggih tapi harus sejalan dengan percepatan kesehatan warga,” tegas Jhon Hugo.
Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan sejauh mana manajemen RSUP Adam Malik menghadirkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola berbagai alat-alat kesehatan yang canggih. Mulai dari pemberian kursus, pendidikan, latihan hingga keterampilan khusus. Keberadaan alat-alat canggih itu diharapkan Jhon Hugo berkorelasi terhadap upaya mendongkrak kualitas kesehatan pasien. “Bulan 9 nanti kami akan ke kantor Menkes untuk menyampaikan banyak hal. Sekarang kami mau tahu, apakah 700 tenaga pegawai, dokter dan tim medis RSUP Adam Malik bisa memaksimalkan kesehatan rakyat kedepan,” tanya Jhon Hugo.
Ada yang Tak Beres Bila Implementasi Rendah
Bila banyaknya dokter spesialis dan alat-alat canggih itu tetap menghasilkan implementasi pelayanan pasien yang rendah, maka Jhon Hugo memastikan ada sesuatu yang tidak beres dalam mengelola RSUP Adam Malik. “Apakah dokter spesialis yang mengulah, beri kami data-datanya agar kami sampaikan ke Menkes. Kunjungan dokter spesialis pada pasiennya bisa dijadikan data baku,” ujar Jhon Hugo.
Sementara itu, anggota Komisi E Mustofawiyah Sitompul mengkritisi persoalan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). “Kalo RSUP Adam Malik belum dapat tagihan dari Pemprovsu, apakah akan menganggu masyarakat yang menggunakan kartu Jamkesda atau Jamkesmas? Sebab Jamkesda ini telah jadi beban berat APBD Sumut,” ucap Mustofawiyah. Dia juga mempersoalkan pasien dari 33 kab/kota Sumut yang kerap datang berobat dan jadi beban APBD Sumut. “Peserta Jamkesda banyak datang ke RSUP Adam Malik karena alat-alatnya canggih. Daerah mana yang banyak datang? Biar kita tanya kepala daerahnya. Soal dokter spesialis, saya dengar kerap lambat melayani pasien tapi selalu cepat di rumah sakit swasta. Apa benar dilatarbelakangi keluhan honor yang lebih kecil,” kejarnya lagi.
RSUP Adam Malik Bersifat Vertikal Pendidikan
Menyahuti kritik dan saran KOmisi E DPRDSU tersebut, Dirut RSUP Adam Malik Medan Lukmanul Hakim Nasution mengatakan, pihaknya mempunyai semangat kuat untuk merubah perilaku kultur seluruh tim yang sudah terlanjur berjalan kurang maksimal. Namun Lukmanul mengakui upaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Sebagai salah satu rumah sakit yang bersifat vertikal/pendidikan, katanya, maka sesuai rujukan Menkes, harus mendapat akreditasi internasional. “Kita mau ubah kultur itu paling susah. Akreditasi nternasional itu bertujuan menghasilkan operasi rumah sakit yang mengacu peraturan di indonesia dan standard khusus. Target kami, bulanFebruari 2014 RSUP ADam Malik sudah dapat akreditasi. Supaya kultur berubah dan patuh aturan-aturan,” ungkapnya.
Terkait kualitas pelayanan sudah baik atau masih sebatas alat-alat saja yang canggih, Lukmanul menyatakan sedang melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Dikatakannya, dalam hal pelayanan kesehatan pasien semua memiliki standard baku. Menyangkut keharusan semua pasien ditangani dokter spesialis penanggungjawab. “Banyak hambatan, merubah perilaku kultur tidak mudah. Staf, karyawan dan tim medis harus 1 visi mencapai target. Rencana strategis kami untuk 2013 sudah ada. Kami targetkan kedepannya orang dari pulau Jawa sana telah datang berobat ke RSUP Adam Malik,” yakin Lukmanul.
Menjawab kualitas pelayanan Jamkesda, Jamkesmas hingga Askes, menurutnya tidak terganggu apalagi sampai diabaikan. Lukmanul membeberkan, pasien Jamkesda asal luar daerah memakai biaya sendiri atau daerah bukan dibebankan ke APBDSumut. Pemakai Jamkesda, Askes atau jamkesmas ditegaskan pula menjadi pasien terbanyak. Sementara soal perilaku dokter spesialis, itulah yang disebut Lukmanul salah satu kultur yang patut diubah. “Inilah namanya manusia, gak pernah merasa puas. Gak gampang merubahnya karena di rumah sakit swasta beda tarif. Saya selalu bilang ajukan pemberhentian PNS tapi dokter-dokter tak mau. Pasien harus nomor 1 dan saya ingatkan agar uang jangan nomor 1. Tapi kami juga tidak bisa terlalu fantastis menekan mereka. Sebab porsi dokter spesialis sudah kami rencanakan untuk dicek berkala berapa persen menangani pasien,” terangnya, sambil menambahkan, tenaga dokter RSUP Adam Malik berasal dari Fakultas Kedokteran dan Kemenkes.
DPRDSU akan Tegur 3 Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Komisi E DPRDSU juga menyampaikan niat untuk menegur daerah Kota Medan, Kab Deli Serdang dan Kab Langkat yang terlalu banyak memakai APBD Sumut berdasarkan kepesertaan pasien Jamkesda ke RSUP Adam Malik pada tahun 2012. Sementara daerah paling kecil memakai APBD Sumut adalah Kab Nias Selatan dengan jumlah 50 orang pasien rawat inap. “Tolong hadapkan dokter-dokter yang tidak mengedepankan pelayanan kemanusiaan. Apapun kondisinya, bapak umumkan saja melalui surat resmi berapa visit para dokter ke pasiennya setiap hari,” imbau mayoritas anggota Komisi E DPRDSU. Dalam pertemuan tampak hadir anggota Komisi E sepertiM Taufik, Andi Arba, Abu Bokar Tambak, Evi Diana dan Nurhasanah. (MS/BUD)
