www.MartabeSumut.com, Medan
Setelah sekian lama sangat sulit dikonfirmasi, Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut Lukmanul Hakim akhirnya buka mulut terkait banyaknya proyek bermasalah di 33 kab/kota Sumut hasil temuan Kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) pada Juni 2017 lalu. Bahkan Lukmanul menyatakan proyek bronjong Rp. 3,8 Miliar di Desa Foa Kec Gunung Sitoli Idanoi Kota Gunung Sitoli, yang dikomplain anggota DPRDSU Fanotona Waruwu, itu dalam kondisi baik dan tahan tembak.
Ditemui www.MartabeSumut.com di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan usai menghadiri Raker bersama Komisi D DPRDSU, Selasa pagi (8/8/2017), Lukmanul Hakim didampingi staf Jasa Munte selaku Ka UPT PSDA di Laurenun Lau Biang Kab Dairi. “Dulu saya lama menjabat Ka UPT PSDA di Kepulauan Nias. Proyek bronjong yang dikeluhkan Pak Fanotona itu bagus kok. Proyek kami tahan tembak,” cetus Jasa Munte bereaksi menanggapi, dan dibenarkan Lukmanul Hakim.
Jasa menambahkan, proyek bronjong di Nias tersebut masih dalam tahap pemeliharaan sehingga wajar bila ada kerusakan akibat ombak atau faktor alam lainnya. “Keranjang bronjong yang kosong sudah ditutup pemborong. Mereka maintenance. Jadi bukan kekurangan volume kerja seperti disebut beliau (Fanotona-Red),” ucap Jasa. Tatkala dikejar lagi soal keluhan Dewan terhadap temuan proyek bermasalah PSDA Sumut tahun 2016 di beberapa kab/kota Sumut hingga seruan meminta Kadis PSDA Sumut dievaluasi Gubsu, Lukmanul menyatakan semuanya sudah sesuai prosedur. Kalau ada masalah, dia mengaku siap mendiskusikan. Termasuk bila ada yang bersentuhan dengan ranah hukum. “Ada domain saya. Kalo saya diminta orang untuk dievaluasi, ya itu hak orang menilai kerja saya,” ujarnya.
Apakah Anda memang tidak suka dikonfirmasi wartawan? Anggota DPRDSU juga kesulitan berkomunikasi dengan Anda. Apa pendapat Anda? Lukmanul Hakim terdiam sejenak. Sembari berfikir dan menatap ke atas, dia pun memastikan tidak pernah ada niat membatasi diri kepada wartawan dan Dewan. “Mungkin situasi saya kurang pas aja saat dihubungi. Nanti ada saatnya saya bicara kepada media. Sampai sekarang kan saya tidak pernah memanggil media untuk menjelaskan,” akunya. Bagi dia, tidak ketemu atau belum bisa berkomunikasi bisa saja disebabkan banyak faktor. “Saya tidak suka menunda kerjaan. Jadi ada pemahaman saya susah dikonfirmasi. Padahal kondisi kerja dan waktu saja yang belum tepat,” tepisnya.
Beberapa Temuan Kunker DPRDSU
Sebelumnya, juru bicara sekaligus Ketua Tim Kunker VI DPRDSU Kab Labuhan Batu Utara (Labura), Kab Labuhan Batu Selatan (Labusel) dan Kab Labuhanbatu, Zeira Salim Ritonga, SE, mengungkapkan keberadaan proyek bronjong senilai Rp. 2 Miliar milik Dinas PSDA Sumut yang amblas di Desa Udersoit Aek Kota Batu Tobasa-Labura. Temuan tersebut disampaikan Zeira dalam Sidang Paripurna DPRDSU beragenda Penyampaian Laporan Hasil Kunker Pimpinan/Anggota DPRDSU ke kab/kota se-Sumut, Selasa siang (4/7/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Sementara anggota Tim Kunker DPRDSU asal Dapil Sumut VIII Kepulauan Nias, Fanotona Waruwu, membeberkan temuan keganjilan proyek bronjong Rp. 3,8 Miliar di Desa Foa Kec Gunung Sitoli Idanoi Kota Gunung Sitoli. Politisi Partai Hanura itu mencurigai ada konspirasi menutup-nutupi bobrok proyek bronjong yang dinilainya penuh manipulasi.
Hal senada dikeluhkan anggota Tim Kunker V DPRDSU Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjungbalai H Syamsul Qodri Marpaung, Lc. Bahkan politisi PKS ini meminta Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) Ir HT Erry Nuradi, MSi, mengevaluasi Kadis PSDA Sumut dan merevitalisasi pejabat di UPT PSDA. Alasannya, selain berkinerja buruk, Dinas PSDA Sumut juga tidak bersinergi dengan DPRDSU dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Sumut. “Banyak temuan masalah di 3 kab/kota itu terkait SKPD PSDA Sumut. Mereka sama sekali tidak memberikan daftar proyek/program kerja tahun anggaran 2016. Bahkan tak satu pun utusan Dinas PSDA Sumut hadir mendampingi Tim Kunker V DPRDSU saat turun ke lokasi proyek pada 18-23 Juni 2017,” geram Syamsul Qodri.
DPRDSU Paripurnakan Hasil Kunker
Saking pentingnya mengawasi proyek tahun anggaran 2016 di 33 kab/kota Sumut, Syamsul Qodri menyatakan DPRDSU telah menggelar Sidang Paripurna pada Selasa siang (4/7/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Artinya, apa-apa yang dilakukan Dewan selama 1 minggu di Dapil masing-masing semata-mata merupakan tupoksi pengawasan dan tindaklanjut atas Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan (LPjP) Gubsu tahun anggaran 2016. “Jadi lucu sekali kalo Kadis PSDA Sumut dan jajaran memandang sepele Kunker DPRDSU. Sementara proyek-proyek PSDA Sumut banyak amburadul, bermasalah dan rusak setelah dibangun. Kuat dugaan, bestek proyek tidak sesuai rancangan awal karena praktik penggerogotan uang negara,” sindirnya. Syamsul Qodri berharap, Kadis PSDA Sumut segera memberi klarifikasi terbuka kepada publik Sumut karena miliaran uang negara terindikasi bocor sia-sia akibat praktik korupsi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. “Tolong Pak Gubsu mengevaluasi Kadis PSDA Sumut. Begitu pula semua pihak yang lalai atau menyalahi ketentuan. Aparat hukum patut turun menyelidiki sesuai temuan DPRDSU dan berita media massa,” pinta Syamsul Qodri dengan nada tinggi. (MS/BUD)