www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) M Gandhi Faisal Siregar, SE, terkejut. Bukan apa-apa, tatkala menunaikan agenda Reses ke Kab Labuhanbatu Selatan (Labusel) pada 3-12 Maret 2022, warga Desa Perkebunan Teluk Panji Kec Kampung Raya mengeluhkan operasional PT Supara Matra Abadi (SMA) lantaran mengklaim tanah masyarakat berada dalam areal HGU perkebunan.
BACA LAGI: Antisipasi Gangguan, 2 Napi Narkoba Dipindah ke Nusakambangan
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Petugas Pemasyarakatan Diberi Pemahaman Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Massa Berbendera Buruh Serukan Pencabutan Permenaker 2/2022 tentang JHT
BACA LAGI: Modus Diselipkan di Daun Sirih, IRT Gagal Selundupkan Sabu ke Lapas Gunungsitoli
BACA LAGI: Gubsu Jewer Pelatih Billiar, Lamsiang, SH, MH: Tak Sesuai Visi Sumut Bermartabat !
BACA LAGI: Wujudkan Indonesia Berkelas Dunia dengan SDM Berintegritas Tanpa KKN !
BACA LAGI: Kasus Pipa Gas Beracun Berulang, Massa Al Washliyah Duga Komisi B & D DPRDSU Diamkan PT SMGP
Kepada www.MartabeSumut.com, kemarin, di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Gandhi mengatakan, tanah warga yang diklaim dalam HGU PT SMA berada di kampung Sidodadi. Padahal di kampung Sidodadi telah berdiri berbagai fasilitas umum. Diantaranya pom bensin, Bank BRI, sekolah SD/SMP, puskesmas hingga pos polisi. Lucunya, terang Gandhi lagi, kantor Bank BRI justru disebut-sebut berada di luar HGU PT SMA. “Ribuan warga tinggal di sana sejak 1982 sesuai sertifikat Hak Milik dari ATR/BPN Kab Labusel. Sedangkan izin HGU PT SMA diduga sejak beroperasi tahun 1990,” ucap Gandhi, sembari menyatakan kurang tahu persis luasan HGU PT SMA.
BACA LAGI: 35 Orang Daftar Caleg 2024, Ketua PKB Medan Ajak Masyarakat Umum Berkarya di Politik
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
Warga Keberatan Klaim PT SMA
Legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labusel dan Kab Labura ini melanjutkan, kampung Sidodadi yang dihuni masyarakat memang berdekatan dengan perkebunan sawit milik PT SMA. Gandhi menyebut, saat Reses berlangsung warga mengeluhkan persoalan tersebut. “Jadi setelah puluhan tahun beroperasi, masyarakat terkejut tanah mereka diklaim masuk lahan HGU PT SMA. Tentu saja ribuan warga Sidodadi keberatan mendapat penjelasan dari PT SMA. Sebab berdampak negatif terhadap warga. Mereka tidak dapat meminjam uang ke bank dengan mengagunkan sertifikat tanah,” ungkapnya.
BACA LAGI: Gubsu Sentil Wagubsu Saat Pelantikan PAN Sumut, Ini Pemicunya
Diadukan ke DPRD & Pemkab Labusel
Menurut Gandhi, warga Sidodadi sudah mengadukan masalah ke DPRD Labusel, Pemkab Labusel bahkan Bupati Labusel. Namun tanggapan dan penyelesaian belum diperoleh. Rencananya, beber Gandhi lebih jauh, Bupati akan memfasilitasi penyelesaian dengan membawa warga Sidodadi ke Medan untuk menjumpai pimpinan PT SMA serta Kakanwil ATR/BPN Sumut. Anggota Komisi B DPRDSU bidang perekonomian rakyat itu pun mengaku heran karena di Kab Labusel terdapat kantor ATR/BPN. “Kenapa gak manajemen kebun PT SMA aja yang datang ke BPN Labusel ? Kan aneh. Nanti saya mau tanya BPN Labusel,” tegasnya penasaran.
BACA LAGI: Lantik PAN Sumut, Zulhas Ingatkan Kader Filosofi Matahari Tanpa Diskriminasi & jadi Pelopor
Berpotensi Dibawa RDP DPRDSU
Politisi PAN tersebut juga tidak mengingkari memiliki niat membawa masalah warga Sidodadi ke forum RDP DPRDSU. Tapi sebelum mengusulkan RDP ke DPRDSU, Gandhi sepakat menunggu kebijakan Bupati Labusel yang memfasilitasi penyelesaian di Medan. “Makanya saya tahan dulu. Saya telepon Pak Bupati Labusel, beliau janji mengabari saya kalau ada hasil apapun dari Medan. Mudah-mudahan kita ketahui dalam bulan Maret ini,” ujarnya. Gandhi berharap, langkah mediasi Bupati Labusel bisa disikapi arif oleh manajemen PT SMA dan Kakanwil ATR/BPN Sumut.
BACA LAGI: Migor Langka, Ketua Komisi B DPRD Sumut Curiga Masalah di Distribusi
VIDIO: KAJI Unit DPRD Sumut Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba Terhadap 1.500 Siswa SMAN 5 di Jalan Pelajar Medan
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Kini Masyarakat Risau
Bagi Ketua Bappilu DPW PAN Sumut itu, hingga kini masyarakat semakin risau beraktivitas di tanah/ladang masing-masing. Resah dan terganggu akibat klaim PT SMA atas lahan mereka. Apalagi tanah tidak dapat diagunkan ke bank untuk kepentingan peminjaman uang. Ketika Reses kemarin, Gandhi menyatakan masyarakat mengancam unjukrasa menutup jalan ke PT SMA. “Namun kita tahan, saya sarankan bersabar dulu. Yang jelas sejak lama warga telah mengadu ke Pemkab Labusel. Kasihan mereka, saat Pemilu 2019 aja ada 5 ribuan pemilih di sana,” simpul Gandhi Siregar. (MS/BUD)
