www.MartabeSumut.com, Medan
Rakyat Indonesia dan warga Sumatera Utara (Sumut) meminta kejujuran lembaga pemerintah/kementerian membeberkan aktivitas kinerja/program melalui website online masing-masing. Di Provinsi Sumut, akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan publik dan instansi pemerintah, cenderung rendah sebab masih menyuguhkan hal-hal sebatas sederhana yang bukan dibutuhkan publik.
Penilaian tersebut disampaikan Dosen Sosiologi Politik (Sospol) Fisip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi, menyahuti konfirmasi www.MartabeSumut.comterkait beragam tudingan negatif terhadap kinerja SKPD/Badan yang terkesan tertutup membuka data-data program, anggaran hingga kegiatan internal. Dihubungi www.MartabeSumut.com, Minggu siang (23/8/2015), Shohibul memastikan, informasi yang ditampilkan pemerintah pada website menjadi sangat penting bagi rakyat atau setidaknya mengetahui progress (perkembangan) suatu lembaga pemerintah. “Masyarakat luas berhak kok belajar dari setiap kegiatan resmi badan pemerintah yang menggunakan uang APBD/APBN. Kenapa pemerintah tidak mencontoh aktivitas media berita online ? Dunia bisa akses media online dan menilai kompetensi, narasumber, liputan, wawancara, kualitas penulisan atau cuma berita copy paste belaka,” ingat Shohibul.
Isi Website Pemerintah Profile Pejabat
Mengamati isi website resmi beberapa lembaga/badan/kementerian pemerintah pusat dan daerah khususnya Pemprov Sumut, imbuh Shohibul lagi, mayoritas terlihat tidak lebih sekadar pamer berita-berita atau profile pejabat di lingkungan sendiri. Tidak ada cerita/kabar tentang program, budget yang dimiliki apalagi transparansi peruntukan anggaran. Tidak ada pula penjelasan program yang sifatnya belanja langsung atau belanja tidak langsung. “Mana ada itu semua kecuali wajah Walikota, Bupati, Kepala SKPD/Badan hingga berita-berita kegiatan semata. Mereka tidak mencantumkan apa-apa yang pantas diketahui publik. Misalnya, siapa penerima Bansos di SKPD yang dikelola, berapa menerima budget APBD Sumut tiap tahun dan bagaimana serapan anggaran per-triwulan? Semua kan tidak diumumkan di website mereka? Makanya publik Sumut tak bisa baca dan tidak pernah tahu padahal anggaran mereka pantas diakses publik,” cetus Shohibul, sembari menegaskan, model website seperti itu juga ditampilkan pemrintah kab/kota sehingga rakyat Sumut meminta lembaga, SKPD dan badan publik jujur membeberkan aktivitas pada website Online masing-masing.
Minus Aspek Pemerintahan Bersih
Menurut Shohibul, realitas yang terjadi pada tampilan website pemerintah/badan/SKPD di Sumut hampir dapat disimpulkan terjadi sama di penjuru Tanah Air. Artinya, lanjut dia, kuat dugaan, aspek pemerintahan bersih, akuntabel, jujur, transparan dan terbuka, tetap saja belum dapat diwujudkan oleh aparat/pejabat pemerintah. Celakanya lagi, timpal Shohibul, website pemerintah/SKPD yang dibuat dengan anggaran besar itu justru sering tanpa update dalam waktu lama (minus hal baru). “Saya sarankan website pemerintah/lembaga/badan dan SKPD Sumut diisi konten informasi semisla program kerja dan anggaran. Rakyat Sumut berhak tahu dan berhak memberi partisipasi karena pemerintah menjalankan program dengan uang rakyat. Kalau memang bersih, kenapa risih mempublis kegiatan resmi dan anggaran di website,” sindir pengamat kebijakan publik tersebut. Bagi Shohibul, adalah hal yang sangat disayangkan bila rakyat yang ingin berpartisipasi memajukan pembangunan, berkomunikasi, mencari pendidikan dan memberi kontrol, itu jadi kesulitan lantaran pejabat pemerintah sengaja menutup ruang informasi publik melalui website masing-masing. Sedangkan tujuan website dibuat disebutnya sebagai sarana informasi serta publikasi kinerja lembaga pemerintah. “Kemajuan teknologi media sosial sekarang nyata jadi contoh sederhana. Mampu menjalin interaksi aktif pemimpin dan rakyat dalam berbagai kesempatan,” tutup Shohibul. (MS/BUD)