www.MartabeSumut.com, Medan
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membeberkan, berdasarkan hasil Litbang Kompas tahun 2017 tentang trend baik buruk citra lembaga Negara, posisi Polri berada pada urutan ke-3. Nomor 1 TNI dengan jumlah 94 persen, kedua KPK 87,33 persen dan Polri 70 4. Selanjutnya MK, MA, Kejaksaan, Parpol, DPR dan terakhir DPD. Tanpa menafikan keberadaan lembaga lain, ucap Kapolri, saat ini kepercayaan rakyat terhadap Polri semakin tinggi. Kalaupun dulunya sempat jatuh kepercayaan rakyat terhadap Polri, Kapolri memastikan semata-mata dilatarbelakangi penyalahgunaan jabatan/kekuasaan di lingkungan Polri sendiri.
“Suatu kebahagiaan bagi saya Polri dan TNI bisa hadir di sini. Saya kira TNI/Polri harus selalu sinergi dan solid supaya terus dipercaya rakyat. Kalo kita ingin survive, ya beradaptasi dengan perubahan lokal, nasional dan internasional,” cetus Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, tatkala memberi arahan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada 3.200 prajurit TNI/Polri se-Sumut, Kamis malam (19/4/2018) di Hotel Santika Medan. Pengamatan www.MartabeSumut.com di lokasi, Panglima TNI dan Kapolri tiba pukul 19.35 WIB didampingi Pangdam I BB dan Kapolda Sumut. Dansat Brimob Poldasu lebih dulu melaporkan kesiapan 3.200 prajurit TNI/Polri se- Sumut mendengar arahan. Kapolri melanjutkan, kepercayaan rakyat berimplikasi pada syarat negara dominan/major power dalam mengelola populasi besar, sumber daya alam (SDA) melimpah hingga cakupan wilayah yang luas. Kendati demikian, lanjut Kapolri lagi, dominasi negara secara lokal dan internasional hanya bisa diraih bila terjamin stabilitas politik/keamanan serta pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen. Ketika syarat stabilitas politik/kemanan dan pertumuhan ekonomi diatas 5 persen terwujud, Kapolri mempercayai Indonesia mampu mendominasi dunia. “Inilah harapan kita supaya negara besar. Politik goyang, investor pasti lari dan keamanan terganggu. Selanjutnya membuat kita didominasi negara lain,” yakinnya.
Menjelang kontestasi politik Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019, Kapolri melihat ke-2 syarat tersebut patut dipertahankan bersama. Bagi Kapolri, pertarungan politik lokal dan nasional wajib berjalan sportif agar tidak mengganggu stabilitas. “TNI dan Polri akan tetap netral untuk merebut kepercayaan publik/rakyat. Harapan TNI/Polri, jangan sampai kontestasi politik menimbulkan gejolak di Provinsi Sumut sehingga stabilitas Polkam terancam secara nasional,” ingat Kapolri, seraya meyakini, sinergitas dan soliditas TNI/Polri di Sumut berkorelasi terhadap kondusifitas Pilkada serentak 2018 serta Pemilu 2019. (MS/BUD)