MartabeSumut, Medan
Jelang berakhirnya masa jabatan Walikota Medan periode 2010-2015 bulan Juni mendatang dan diikuti rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya sudah jatuh hati pada pandangan pertama. Pertemuan antara petinggi PKS dan Gerindra intens dilakukan untuk menyandingkan calon masing-masing.
Politisi PKS Sumut Ikrimah Hamidy, ST, ketika dikonfirmasi MartabeSumut, Senin siang (27/4/2015) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, tidak mengingkari menyeruaknya wacana PKS-Gerindra jadi kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Medan periode 2015-2020. “Benar, hubungan psikologis kami baik dari pusat-daerah. Siapa calon belum tahu dan masih proses,” akunya. Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRDSU ini, PKS sendiri memiliki 10 calon yang sudah diputuskan untuk tampil sebagai calon kepala daerah. Dia menyebut, 2 minggu lalu ada percakapan terakhir antara PKS dan Gerindra namun tidak menutup kemungkinan perkembangan sesuai keadaan. “Komunikasi politik jalan terus. Kita serahkan ke partai saja. Semua keputusan pada partai,” ucap pria yang juga masuk bursa calon PKS. Bagaimana komunikasi politik dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ? Ikrimah justru tersenyum kecil. Bagi dia, komunikasi lintas partai tetap dilakukan PKS tapi yang lancar baru kepada Gerindra. “Komunikasi kita lakukan juga kepada KMP dan KIH. Gak ada yang haram dalam politik. Tergantung kesesuaian. Ke PDIP pernah kok dilakukan sejak tahun 2014,” terangnya.
Anda masuk salah satu bursa calon dari PKS, lalu apa tujuan Anda tertarik jadi kepala daerah ? Kali ini Ikrimah terlihat berfikir keras. Seraya memperbaiki cara duduk, dia pun menyatakan khawatir terhadap perkembangan Kota Medan kedepan. “Saya mau jadi kepala daerah karena saya khawatir melihat Medan yang bisa maju pesat tapi justru tidak didorong untuk maju,” tegasnya. Ikrimah mencontohkan, saat ini banyak masalah di Medan seputar kebijakan pengayoman kepada pengusaha-pengusaha kecil, pasar-pasar tradisional dikuasai asing dan revitalisasi pasar tradisionil kepada pihak ketiga. Bila masyarakat kecil tidak diperhatikan, Ikrimah berkeyakinan pasti akan hilang. Begitu pula dengan laju pertumbuhan ekonomi yang turun niscaya membuat rakyat kecil tidak menjadi tuan tapi budak di daerah sendiri. “Pilkada Medan kelak akan diwarnai politik uang dan wani piro pada masyarakat kalangan tertentu kalau tingkat pertumbuhan ekonomi daerah rendah,” duga Ikrimah diakhir percakapan. (MS/BUD)
