www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota F-PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Philips Perwira Juang Nehe mengingatkan Gubsu HT Erry NUradi agar serius mengalokasikan dana hibah dalam R-APBD Sumut 2017 untuk memperbanyak pembangunan rumah ibadah pada 33 kab/kota di Sumut. Hal itu disampaikan Philips kepada www.MartabeSumut.com, usai menghadiri Sidang Paripurna DPRDSU beragenda Nota Jawaban Gubsu atas Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap P-APBD Sumut 2016, Rabu siang (16/11/2016). “Kalau tahun 2016 rumah ibadah belum jadi program Pemprovsu, saya imbau Gubsu memfokuskan dananya tahun 2017,” cetus Philips.
Anggota Komisi E DPRDSU ini menegaskan, Nota Jawaban Gubsu atas Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap P-APBD Sumut 2016 seputar alokasi dana hibah rumah ibadah jangan sekadar omong doang tertulis pada buku. Melainkan direalisasikan dengan skala prioritas primer. Menurut Philips, perbanyakan rumah ibadah tergolong urgen sebab menyangkut pembinaan moral dan akhlak masyarakat Sumut. Philips juga mengimbau Pemprovsu tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian supaya kasus-kasus korupsi dana hibah/Bansos seperti periode sebelumnya tidak terulang kembali. “Perbanyak program pembangunan rumah ibadah tapi jangan ada lagi masalah hukum. Malu kita KPK terus membidik Sumut,” ujarnya.
Pada sisi lain, imbuh legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut VIII Kab Nias Induk, Kab Nias Selatan, Kab Nias Utara, Kab Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli itu, jawaban Gubsu seputar kenaikan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp. 22. 227. 066. 981,00, merupakan pendapatan yang tergolong kecil bila dibandingkan load (pertumbuhan) kendaraan di Sumut. Artinya, yakin Philips lebih jauh, dengan data Samsat Sumut per 31 Desember 2015, ada sebanyak 5.517.499 unit jumlah kendaraan di penjuru daerah Sumut. Yang membayar PKB 2.221.99 unit sedangkan 3.295.500 unit belum melakukan daftar ulang. Maka jumlah PAD dari PKB tersebut dinilainya tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan yang telah memenuhi ruas jalan setiap hari. Philips percaya, potensi tertagih PAD dari 3.295.500 unit wajib dimaksimalkan melalui pola-pola win-win solution dengan pemilik kendaraan. “Cobalah cari tahu apa alasan warga belum bayar PKB. Lakukan pendekatan dan cari tahu apa masalahnya. Lalu berikan solusi mendidik agar membuat sadar masyarakat. Jangan terkesan Pemprovsu cuma mau uang pajak rakyat saja,” sindir Philips diakhir percakapan. (MS/BUD)
