www.MartabeSumut.com, Medan
Target pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara (Sumut) dari sektor
jembatan timbang tahun 2015 sebesar Rp. 28 Miliar jelas tidak sesuai
dari fakta ril di lapangan. Walau saat ini sudah diperoleh Rp. 17
Miliar, toh jumlah Rp. 28 Miliar tersebut sangat tidak realistis sebab
seharusnya bisa mencapai 3 kali lipat. Oleh sebab itu, dugaan kebocoran
dana patut diselidiki serius sekaligus membuat fasilitas circuit camera
televisi (CCTV) pada semua pos jembatan timbang di Sumut.
Penilaian
kritis itu disampaikan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sumatera Utara (DPRDSU) Ir Juliski Simorangkir, MM dan Zeira Salim
Ritonga, SE, kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (14/9/2015) di gedung
Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Menurut Juliski, dirinya memiliki info
valid dari para sopir truk dan angkutan bertonase besar yang menyatakan
banyak kebocoran dana di jembatan timbang. Praktik itu diduga Juliski
sengaja dipelihara oleh oknum petugas jembatan timbang maupun Dinas
Perhubungan Sumut. “Tata kelola PAD kita salah di Sumut. Sumber PAD dari
jembatan timbang kecil tapi kerusakan jalan sangat mengerikan. Jadi
tidak sesuai pendapatan dengan pengeluaran anggaran untuk kerusakan.
Oknum petugas terindikasi secara sistematis membocorkan pendapatan
secara berjemaah. Pakai CCTV karena diduga banyak uang bocor ke kantong
oknum Dishub,” sesal politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)
ini, seraya mensinyalir, untuk jabatan kepala jembatan timbang saja
banyak yang antre setor hingga Rp. 500 juta.
Pakai CCTV
Hal
senada disampaikan Zeira Salim Ritonga, SE. Bagi politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, angka target PAD jembatan timbang tahun
2015 senilai Rp. 28 Miliar diperoleh Komisi D DPRDSU saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Kadis Perhubungan Sumut Anthony Siahaan, beberapa
hari lalu. Artinya, kata Zeira, jumlah yang disetorkan teramat kecil
sehingga menimbulkan tanda tanya besar setiap tahun oleh banyak pihak.
Kadishub Sumut pun dimintanya melakukan revitalisasi operasi di jembatan
timbangan termasuk memasang CCTV supaya kebocoran bisa dipantau. “Para
pengguna jembatan timbangan merasa uangnya untuk pembangunan khususnya
jalan raya. Tapi jalan raya malah banyak rusak akibat tonase angkutan
dibiarkan menyalahi ketentuan. Denda dimanipulasi sedemikian rupa masuk
kantong pribadi. Itu disebabkan indikasi “main mata” di jembatan
timbang,” sindir Zeira. Makanya, harap Zeira lebih jauh, Kadis
Perhubungan Sumut Anthony Siahaan wajib menguatkan pengawasan di
lapangan. “Kita belajar sama Surabaya dan Jateng saja. Data mereka di
jembatan timbangan sudah memakai sistem pembayaran online. Kita pun
harus online,” cetusnya. (MS/BUD)
