www.MartabeSumut.com, Medan
Rakyat Sumatera Utara (Sumut) kecewa Gubernur Sumut (Gubsu) terkena kasus dugaan suap hakim dan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) serta Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun anggaran (TA) 2012/2013. Oleh sebab itu, rakyat Sumut meminta KPK, Kejagung, Poldasu dan Kejatisu memeriksa semua penerima dana Bansos TA 2011-2014, apakah dilaksanakan atau fiktif belaka. Kemudian mengusut tuntas dugaan penyimpangan uang negara dari pos program Hibah maupun realisasi Bagi Hasil Pajak (BHP) ke kab/kota yang terhutang Rp. 2,2 Triliun.
Pernyataan di atas dilontarkan ratusan orang pengunjukrasa berbendera Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) saat berunjukrasa ke kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan, Kamis siang (30/7/2015). Pantauan www.MartabeSumut.com di lokasi, demonstran tiba sekira pukul 10.30 WIB dengan mengendarai mobil odong-odong, sepeda motor dan angkutan kota. Massa langsung berkumpul di depan pagar kantor Gubsu seraya memajang spanduk dan karton-karton bertuliskan kata-kata kecaman terhadap Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Penegak hukum kami minta mengsut penerima dana Bansos dan Hibah sejak tahun 2011-2014. Pasti banyak juga praktik suap dan korupsi. Karena kami dengar banyak penerima Bansos/Hibah yang programnya fiktif. Tapi penerima Bansos selalu kongkalikong bersama oknum pejabat Pemprovsu,” cetus salah satu demonstran Rolan Sirait, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com di lokasi aksi.
Kasus Gubsu Memalukan Rakyat Sumut
Menurut Rolan, apa yang menimpa Gubsu Gatot Pujo Nugroho saat ini sangat memalukan masyarakat Provinsi Sumut di penjuru Tanah Air. Artinya, lanjut dia, selain persoalan suap yang berhasil ditangkap KPK di PTUN Medan, masalah inti perampokan uang rakyat dari APBD Sumut sedari 2011-2014 sebenarnya perlu didalami lebih serius. “KPK jangan stop pada kasus suapnya. Tapi periksa akar suap/korupsi yang kemungkinan terjadi dari pos dana Bansos, Hibah, BDB dan BHP. Karena tahun 2013 ada Pilgubsu, jadi kental aroma suap/korup karena Gatot adalah incumbent,” ungkapnya. Rolan berharap KPK segera menahan Gubsu dan meneliti semua dugaan penyimpangan APBD Sumut. Selanjutnya Mendagri disarankannya menonaktifkan Gubsu cepat agar roda pemerintahan berjalan normal. “FKI-1 mengusulkan pula pemeriksaan harta kekayaan Gubsu maupun pejabat/Kadis di Pemprovsu,” imbaunya. Masih berdasarkan pengamatan www.MartabeSumut.com, sebanyak 4 perwakilan massa akhirnya diterima di dalam kantor Gubsu. Arus lulintas di Jalan Diponegoro Medan depan kantor Gubsu mengalami kemacetan parah akibat aksi tersebut. (MS/DEKS)
