www.MartabeSumut.com, Medan
Beberapa tahun lalu pemerintah mencanangkan program agar Indonesia bebas dari penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2015. Ternyata sudah tahun 2016 sekarang faktanya malah terbalik. Jika melihat kinerja aparat, kelihatan sekali mereka justru bingung, gamang dan tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Tangkap sana, tangkap sini, Narkoba tetap saja bebas lepas beredar di depan mata sendiri.
Penilaian kritis tersebut dikatakan Dosen Sosiologi Politik Fisip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi kepada www.MartabeSumut.com, Minggu sore (28/2/2016). Shohibul mengatakan, realitas penggerebekan Narkoba di asrama TNI/Polri serta keterlibatan oknum penegak hukum ke-2 institusi itu akhir-akhir ini, adalah bukti miris yang sulit terbantahkan bahwa penyalahgunaan Narkoba memang “lewat” bebas di depan mata aparat/pemerintah. Belum lagi kawasan hiburan di penjuru Tanah Air teramat mudah memperdagangkan Narkoba bak kacang goreng lantaran kekuatan backing oknum aparat yang korup. “Semua orang tahu itu karena sudah jadi rahasia umum. Lalu, mampukah Indonesia lepas dari penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2015 sedangkan sekarang sudah tahun 2016 ? Kok yang terlihat justru aparat/pemerintah bingung, gamang dan permissive untuk bertindak tegas membereskan akar persoalan,” sindir Koordinator nBASIS Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya itu bertanya.
Tujuh Saran buat Pemerintah dan Aparat
Oleh sebab itu, lanjut pengamat kebijakan publik tersebut, setidaknya ada 7 saran yang pantas diperhatikan bila Negara memang serius memberantas penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Pertama, Negara harus dan wajib berpikir dari aspek hulu. Hulunya adalah supply. Itu yang utama. Tak ada supply tentu tak ada pecandu. Begitu logikanya. Sama seperti jika seorang perokok tidak menemukan sebatang rokok pun di semua warung. Maka dia tak mungkin bisa merokok. Kedua, demand atau konsumsi. Negara wajib mampu menjelaskan data valid besaran konsumsi Narkoba di Indonesia. Sama seperti Negara mampu memberi data berapa ton beras, jagung, kedelai dan buncis yang diperlukan Negara dalam setahun. Negara juga tahu dan tidak boleh tidak tahu kantong-kantong demand konsumsi Narkoba di Indonesia untuk semua kelas dan jenis. Tidak boleh tidak tahu, dan Negara tidak mungkin tidak tahu meskipun selama ini tetap dipertahankan kondisi pura-pura tidak tahu itu. Ketiga, dari mana datangnya Narkoba? Itulah hal prinsip wajib dijawab. Jika ini tidak terjawab, apa pun yang dilakukan hanyalah tindakan-tindakan sporadis yang tidak efektif. Negara tidak boleh dibiarkan terus-menerus naïf pura-pura tidak tahu atau memang tahu namun tidak berani tegas lantaran keterlibatan atau benturan kepentingan “setoran angpaw” pengusaha nakal kepada oknum aparat yang sangat massif berjemaah. Secara sederhana siapa pun tahu bahwa 2 asal Narkoba adalah dari dalam negeri dan luar negeri. Negara wajib mengidentifikasi, lebih berbahaya mana, lebih tak terkendali mana, sumber dalam negeri atau sumber luar negeri? Jika ini tak bisa dijawab, sia-sia semua agenda pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Keempat, bangsa mana yang memproduksi Narkoba dalam negeri? Negara wajib tahu dan tak mungkin dibiarkan tetap pura-pura tidak tahu. Negara juga tidak boleh pura-pura tidak tahu siapa yang paling diuntungkan oleh industri Narkoba dalam negeri. Rumusnya mudah, gunakan tiori lama “follow the money”. Sebab sejarah Narkoba (candu) di Indonesia sudah menjelaskan secara rinci mengapa ada perang candu dahulu (khususnya di Jawa) dan siapa pemainnya. Hujan tidak pernah akan jatuh jauh dari cucuran atap. Ini serius. Kelima, untuk delivery dan pemasaran Narkoba asal luar negeri di Idonesia, siapa pemain dalam negeri dan negara mana yang jadi pemasok ke Indonesia? Di Asean saja, populasi penduduk Indonesia adalah terbesar dengan sekira 40 % dari seluruh populasi Asean. Jadi dari pemikiran pasar, Indonesia itu cukup menggiurkan. Negara tidak mungkin tidak tahu skema pasar ini. Keenam,adakah jalur lain Narkoba masuk ke Indonesia kecuali darat, laut dan udara? Sehebat apa kecanggihan pedagang Narkoba luar negeri itu sehingga Indonesia seolah Negara yang amat bodoh dan bahkan terbodoh di dunia bisa dibobol terus-menerus oleh toke-toke Nerkoba kecuali ada backing oknum aparat ? Bukankah ada kecurigaan yang serius di sini? Ketujuh, saya sering mendengar alasan klasik bahwa karena panjangnya bibir pantai perairan seluruh kepulauan Indonesia, maka kita tak mungkin mengawasinya. Jika serendah itu cara berfikirnya, maka berhentilah memberantas Narkoba. Negara wajib nalar dan tidak boleh cengengesan apalagi cengeng. Negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Karena untuk tujuan itulah Indonesia dimerdekakan dari penjajahan Belanda. Dan saat ini, rakyat membayar mahal gaji/fasilitas para pejabat, aparat dan birokrat di Indonesia agar warga negara bisa dimerdekakan lagi dari penjajahan gaya baru si Narkoba.
Ya, Aku Mengatakan Kalangan Legislatif Bukan Sasaran
Dari gambaran di atas, jelas terdeteksi bahwa kalangan legislatif (anggota DPR) bukanlah sasaran utama untuk tes-tes segala macam itu. Saat kampung kubur Medan digrebek terus-menerus, saya secara serius meminta pemeriksaan urine aparat dan jenis tes lain yang tepat. Tetapi dari media saya baca hasilnya nihil semua. Saat saya menulis, saya disuguhi berita adanya temuan perwira yang ditangkap. Bahkan Panglima TNI pun ditayangkan dalam berita Tv yang saya simak. Ketika media menanyakan kepada saya tentang hasil pemeriksaan terhadap aparat, saya menjawab “mungkin peralatan mereka sudah out of date atau aparat itu menkonsumsi jenis yang belum ada dalam daftar lampiran UU”. Anggota legislatif saat ini adalah sasaran paling empuk untuk disalahkan dan bertanggungjawab atas segala masalah di negeri ini. Sudah lama berlangsung dan media mendukung sepenuhnya kesalahan ini. Negara menganggap legislatif paling korup ketimbang eksekutif. Itu mitos yang dibangun. Itu salah besar. Betul bahwa kehidupan sebagian anggota legislatif nyaris sulit dibedakan dengan para selebritis. Menyebabkan mereka tak jarang berurusan dengan masalah-masalah yang umum menimpa para selebritis. Salah kalangan legislatif sendiri. Lantaran mereka kerap menongkrongi tempat-tempat hiburan yang diketahui jelas menjajakan Narkoba. Bukankah sangat tidak bijaksana jika sebelum memastikan para aparat bersih, negara justru lebih dulu menyasar pihak lain? Adakah peluang anggota legislatif berperan sebagai mata rantai jaringan, penentu pasar dan lain sebagainya?
Bagi saya, mereka yang terlibat dari kalangan anggota legislatif itu hanyalah sebatas konsumen belaka. Tidak lebih dari itu. Kenapa ? Karena jika Anda tidak mampu menunjukkan bukti kepada saya tentang adanya seorang saja anggota legislatif dari semua level berperan sebagai toke Narkoba dan menjadi kaya dari kegiatan jahat tersebut, maka saya merasa amat lucu bila Anda mengatakan kepada saya bahwa besok semua anggota legislatif akan diperiksa ke-Narkoba-annya. Apa kata dunia? Siapa yang memberi izin tempat hiburan itu? Siapa yang mengawasi penyimpangan izin tempat huburan itu? Pertanyaan ini wajib dijawab dulu oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sebelum melakukan tes urine kepada para anggota legislatif. Menurut hemat saya, hanya di sanalah peluang mereka menjadi pecandu. Saya sama sekali tidak menafikan adanya anggota legislatif yang pecandu. Hanya saja dunia akan heran jika itu menjadi prioritas aparat. Kelihatan Negara gamang, bingung dan tak tahu mau berbuat apa. Bisakah pemeriksaan jujur terhadap semua aparat dilakukan? Bisakah pemeriksaan jujur terhadap semua orang yang pekerjaannya setiap hari terkait dengan zat-zat ini? Bisakah dipastikan barang bukti tidak beredar kembali ke pasar atau Narkoba Sabu Sabu berganti jadi gaream saat dimusnahkan? Bisakah tempat hiburan tak bermenu Narkoba? Bisakah pimpinan Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNN dan kepala daerah mengeluarkan perintah, memastikan dan menindak tegas semua jajaran aparat/pemerintah di bawahnya agar menolak “setoran angpaw” dari pengusaha hiburan nakal yang nekad menjajakan Narkoba sembunyi-sembunyi ? Wallahualam…!!! (MS/BUD)
