KTM Tagih Janji

Bagikan Berita :

MartabeSumut, Medan

Ratusan orang pengunjukrasa berbendera Kelompok Tani Menggugat (KTM) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Rabu siang (13/3/2013). Dalam aksinya di ruas Jalan Imam Bonjol Medan, massa menagih janji DPRDSU terkait surat rekomendasi peninjauan lokasi yang sudah dilakukan Komisi A DPRDSU pada 5-7 Februari 2013 di kawasan sengketa seperti Marindal, Helvetia dan Selambo.

Banyak Kasus Tanah Tidak Ditindaklanjuti

Pengamatan MartabeSumut di lokasi aksi, massa KTM yang datang ke gedung DPRDSU menggunakan sepeda motor, truk dan angkutan umum. Setelah tiba di gedung Dewan, pengunjukrasa langsung berbaris duduk di ruas Jalan Imam Bonjol. Situasi tersebut otomatis membuat ruas jalan mengalami kemacetan parah. Polisi juga terpaksa memperi perhatian serius mengatur lalulintas supaya pemakai jasa jalan bisa melintasi separo bahu jalan. Pimpinan aksi Teo Mindoana, dalam orasinya membeberkan, terlalu banyak kasus tanah yang terjadi di Sumut dan tidak ditindaklanjuti secara hukum. Namun cenderung mengandalkan kekerasan oknum aparat serta aksi premanisme yang diduga kuat terjadi akibat perintah perusahaan berkebunan, kapitalis maupun mafia tanah. Menurut dia, BPN Pusat, pemerintah pusat, Pemprovsu dan wakil rakyat di DPRDSU harus mencabut, membatalkan serta menolak penerbitan surat-surat tanah bermasalah dalam bentuk SKT, IMB, HGB maupun berbagai sertivikat lain pada beberapa lokasi seperti: Desa Helvetia Sunggal, Marindal, Selambo, Dagang kerawan, Durin Tonggal, Dusun Germenia, Desa Manunggal, Desa Helvetia, Kec Labuhan Deli dan wilayah di kab/kota Sumut. “Kami datang lagi ke DPRDSU untuk mendesak dan menagih janji penyelesaian konflik tanah di Sumut, khususnya yang sudah ditinjau Komisi A DPRDSU sejak Februari 2013 di kawasan Selambo, Helvetia dan Marindal,” tegas Teo Mindoana.

Selang beberapa menit berorasi, Ketua Komisi A DPRDSU Oloan Simbolon, ST, dan anggota Komisi A Drs H Raudin Purba menemui pengunjukrasa. Kepada demonstran, keduanya menyambut baik aksi dan menyatakan akan terus mencari cara untuk menyelesaikan konflik tanah yang disampaikan masyarakat. “Kami tetap melihat masalah sengketa tanah di Sumatera Utara ini sebagai sesuatu yang membutuhkan perhatian khusus. Namun penyelesaian penanganannya tentu saja tidak bisa kami putuskan sendiri. Tapi harus dikembalikan kepada BPN, Gubernur Sumatera Utara dan Mendagri,” kata Oloan.

Sengketa Tanah Marak 
 
Di tempat terpisah, Syaifal Bahry, salah seorang pengunjukrasa, membeberkan kepada MartabeSumut, maraknya sengketa tanah antara rakyat dengan PTPN II dan pihak perkebunan tidak terlepas dari permainan oknum pemerintah serta mafia tanah yang sudah merasuki seluruh sendi kehidupan negara. Artinya, kata Syaifal, kasus-kasus tanah yang belum kunjung terselesaikan sampai sekarang bukan berarti membuat mata pemerintah buta atas perampokan tanah masyarakat yang dilakukan perkebunan, mafia maupun oknum pemerintah. Syaifal merinci, KTM memiliki data sengketa tanah yang patut diselesaikan pemerintah secepatnya. Meliputi; lahan seluas 102 Ha di Desa Durin Tonggal, seluas 315,9 Ha di Desa Germenia serta seluas 20 Ha yang sudah dikuasai 700 KK dan 17,78 Ha dikuasai 500 KK warga Desa Helvetia Sunggal. 

Kasus lain, lanjutnya, masih ada pula sengketa tanah seluas 78,16 Ha milik masyarakat Dagang Kerawan, 342 Ha di Desa Selambo, seluas 74 Ha di Desa Helvetia dan Desa Manunggal Kec Labuhan Deli, seluas 170 Ha di Desa Marindal I dan lahan seluas 18,5 Ha di Desa Pagar Merbau. “Kami juga meminta pemerintah segera membagikan lahan yang dituntut warga Kab Palas dari PT SSL/PT SRL dan lahan seluas 72,19 Ha milik warga Labuhan Batu Utara yang selama ini dirampok PTPN III Kebun Merbau Selatan. Pimpinan DPRDSU harus turun ke lapangan meninjau lahan-lahan sengketa itu,” cetus Syaifal. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here