www.MartabeSumut.com, Medan
Pihak Kemendagri, Pemprov Sumut dan Pemprov Riau dijadwalkan turun ke lokasi konflik tapal batas wilayah, Jumat (3/11/2017). Kemendagri akan memediasi langsung penyelesaian di areal perbatasan Kab Rokan Hilir/Riau dan Kab Labusel/Sumut serta Kab Rokan Hulu/Riau dan Kab Paluta/Sumut.
Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, mengaku baru tahu informasi tersebut. Menurutnya masalah tapal batas harus dikejar penyelesaiannya sebab menyisakan bom waktu kerawanan sosial hingga persoalan administratif lain. “Kita di Komisi A pernah Kunker melihat masalah tapal batas Kab Paluta Sumut – Kab Rokan Hulu Riau. Banyak warga Paluta yang menyatakan siap berdarah-darah lantaran penyerobotan/klaim sepihak warga Riau. Jadi jangan anggap remeh,” terang Syamsul Qodri kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (3/11/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Politisi PKS ini mengingatkan, Kemendagri dan Pemprovsu tidak boleh anggap enteng walau konflik terjadi antar sesama anak bangsa. “Jangan anggap enteng. Biar bisa dituntaskan demi kepastian teritorial geogravis,” imbaunya. Pada sisi lain, Syamsul Qodri menilai beragam persoalan lain semisal administrasi kependudukan, Sertivikat Hak Milik (SHM) tanah hingga pesta demokrasi Pilkades yang kerap mengganggu lantaran dibiarkan terus “berulang tahun” kurun puluhan tahun. “Segera bereskan, ada kok anggaran untuk penyelesaian,” tegasnya.
Rawan Konflik Horizontal
Hal senada dilontarkan Ketua FP-Hanura DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM. Bagi Ketua Komisi A DPRDSU periode 2014 itu, persoalan tapal batas rawan konflik horizontal antar-sesama masyarakat 2 provinsi. Dulu waktu menjabat Ketua Komisi A, ungkap Toni, konflik tapal batas kerap dibahas intens dalam forum RDP bersama Pemprovsu, warga Paluta dan Labusel. “Kami telah meminta diselesaikan. Tapi Pemprovsu kita amati anggap remeh. Makanya saya sangat mendukung penyelesaiannya sekarang,” cetus Toni kepada www.MartabeSumut.com, Kamis malam (2/11/2017). Berbicara melalui saluran telepon, anggota Komisi B DPRDU ini percaya, kepastian tapal batas berkorelasi erat terhadap tata kelola administasi pemeritahan sehingga tidak menimbulkan tarik menarik kepentingan. Apalagi, pada batas wilayah bisa saja tersimpan banyak sumber daya alam yang kemungkinan dapat digali untuk kesejahteraan rakyat. Begitu pula tata ruang, peruntukan lahan serta legal standing atas hak tanah ulayat yang harus jelas, dilindungi dan diakui kedudukannya. Toni pun menyarankan pemerintah pusat segera menurunkan keputusan agar masalah tapal batas tidak mengambang berkepanjangan. “Pastikan pilar batas Riau-Sumut dibuat sebaik-baiknya. Urgen untuk pengurusan administratif dan kepastian hukum. Jangan tunda-tunda lagi,” pinta Toni dengan nada tinggi.
Tidak Ada Dirugikan, Sama-sama NKRI
Sementara itu, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Plt Sekda Provsu Ibnu Utomo, Kamis malam (2/11/2017). Menurut Ibnu, rencana kegiatan penyelesaian konflik tapal batas akan langsung dilakukan di lokasi perbatasan Sumut-Riau. “Pihak kita dihadiri Asisten Pemerintahan dan Karo Pemerintahan. Penyelesaian tidak ada untung rugi karena kita dalam satu NKRI,” terang Ibnu melalui jaringan pesan WhatsApp (WA). Memang benar sama-sama NKRI, namun beberapa kali RDP Komisi A DPRD Sumut, warga kita menyampaikan kasus bentrok fisik berdarah-darah dengan warga Riau. Mereka menyatakan siap mati karena areal mereka diserobot warga Riau, pendapat Anda ? Ibnu menjelaskan, jika seperti itu berarti bukan masalah batas wilayah tetapi penyerobotan lahan. “Itu pidana dan perlu lapor polisi,” ujarnya. Lalu, apa strategi Pemprovsu agar penyelesaian tapal batas benar-benar tidak menghilangkan fakta sejarah dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Bukankah penyerobotan tapal batas terjadi akibat klaim sepihak, pemutarbalikan fakta bahkan pemindahan patok-patok secara sengaja/diam-diam ? Kali ini Ibnu justru mengarahkan konfirmasi kepada Karo Pemerintahan Setda Provsu, H Hafifi, SH. “Langsung komunikasi saja ya dengan Karo Pemerintahan Pak Hafifi,” tutup Ibnu, sembari memberi no ponsel/WA Hafifi. Tatkala www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Hafifi pada malam itu juga, tidak ada respon dan balasan sampai berita ini diturunkan. (MS/BUD)
